ImnBanten Blog

Kompor dan Tabung Gas Pembagian Gratis Dijual Untuk Makan Sehari-hari

2008-11-25T06:29:00.001-08:00

Serang – Setidaknya tercatat 5 warga penerima kompor dan tabung gas gratis dari pemerintah di Kabupaten Serang, Banten dijual atau digadaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Harganya berkisar Rp 120.000-Rp 150.000 per parangkat (kompor dan tabungnya).

Selain itu, para penjual kompor dan tabung gas gratis itu beralasan, tidak mau menggunakan kompos gas karena khawatir meledak akibat tidak paham menggunakannya. Penjual dan penggadai kompor gas itu terdapat di Desa Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang.

Menurut Ashadi, Kepala Desa Kuranji, kelima warganya yang sengaja menjual kompor gas ke tetangganya, dan 5 lagi digadaikan. "Kami sudah sosialisasikan kepada warga sebelumnya seperti apa mengunakannya, tapi tetap saja warga kami menolak dengan alasan kalau dipakai pasti meledak," terang Muhadi.

Sementara itu berdasarkan data yang ada, 5 orang warga yang menjual bantuan kompor gas dari pemerinth tersebut diantaranya, Masni, Sarah, Nurhayani, Satar dan Murid. Kelimanya warga RT 03/RW 02 Desa Kuranji. Harga kompor gas yang dijual bervariasi mulai Rp 120.000 - Rp 150.000.

Secara terpisah Asisten Daerah (Asda) II Pemporv Banten Hidayat Djauhari menyesalkan, upaya penjualan kompor gas yang dilakukn oleh warga. Menurut dia, mestinya warga yang belum memiliki kompor gas tidak menjualnya seperti itu, alasannya, pada awal tahun 2009 PT Pertamina secara menyeluruh menarik jatah minyak tanah bersubsidi dari pasaran.

"Kalau saja pada awal Januari mendatang, masyarakat yang telah menjual kompor gasnya itu tidak membeli kembali kompor gas, saya khawatir mereka akan kesulitan, karena minyak tanah bersubsidi sudah tidak ada di pasaran pada awal tahun depan," katanya.

Hidayat berharap, kepada seluruh warga Banten yang telah menerima kompor gas agar dimanfaatkan sebaik mungkin. "Kami akan coba melakukan sosialisasi kepada warga, agar tidak ada lagi yang dijualnya bantuan kompor gas dari pemerintah," katanya.

Sebelumya, PT Pertamina Pusat telah merealisasikan usulan penambahan tabung gas yang disampaikan oleh Perusahaan Dagang (PD) Banten Global Development sebanyak 250.000 tabung. Penambahan tabung ini dilakukan, telah diperpanjangnya kontrak antara Pertamina dengan BGD beberapa waktu lalu.

Menurut salah satu Pemasaran BBM Pertamina Gas Dome Region II Wilayah Jawa Bagian Barat, Susi A Prasetya, penambahan tabung konversi ke gas itu dilakukan atas usulan dari BGD, karena masih kurangnya tabung untuk masyarakat di Provinsi Banten yang membutuhkan. "Karena itu usulannya direalisasi, apalagi distribusi tabung gas sebanyak 700.000 unit telah selesai dibagikan," katanya.

Ada beberapa sangksi yang akan diberikan kepada BGD jika tidak mampu mendistribusi sampai dengan akhir tahun 2008. "Ada beberapa klausul menyebutkan sangksi dalam kerjasama PD BGD dengan Pertmina, tapi saya tidak jelas seperti apa," ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Banten, Media Warman. Menurut dia, penambahan itu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum kebagian konversi tabung gas. "saya rasa langkah BGD sangat bagus, ditambah penyelesian distribusi kepada 700.000 unit lebih telah selesai dilakukan," katanya. (*)

Sebagian Banten Terendam Banjir Akibat Diguyur Hujan 3 Hari

2008-11-24T23:17:00.001-08:00

Pandeglag – Hujan yang mendera beberapa hari terakhir menyebabkan sebagian wilayah Provinsi Banten mengalami banjir, terutama di daerah yang merupakan “langganan” banjir setiap tahun. Kedalaman air berkisar 30 cm hingga 2 meter. Hingga Selasa (25/11), di Kabupaten Pandeglang, banjir menyebabkan terputusnya jalan Labuan-Panimbang-Cibaliung yang disebabkan jalan terendam mencapai 50 cm.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, banjir di Kabupaten Pandeglang meredam 6 desa dengan kedalaman air mencapai 50 cm hingga 2 meter. Selain putusnya jalan Labuan-Panimbang-Cibaliung, banjir juga menyebabkan warga Kecamatan Patia dan Pagelaran kesulitan saling berhubungan. Mereka terpaksa berputar ke daerah sekitarnya, sehingga menempuh waktu 1-2 jam.

Sudar, warga Kecamatan Patia mengatakan, banjir mulai terjadi setelah wilayahnya diguyur hujan secara terus-menerus sejak Jumat pekan lalu, Namun, banjir yang terparah di Kecamatan Patia terjadi saat ini. “Kalau kemarin airnya belum begitu tinggi tapi sekarang sudah banyak merendam rumah warga," kata Ahmad.

Akibat banjir itu ada Sekolah Dasar di Patia terendam dengan ketinggian 50 cm. Sehingga, sekolah meliburkan siswanya. “Banjir telah merendam ribuan hektar sawah yang telah siap memasuki musim tanam,” kata dia.

Selain banjir, sedikitnya 18 unit rumah di Kampung Taragong, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang rusak karena terpaan angin kecang yang terjadi Senin (24/11) sekitar pukul 04.30 WIB. Akibat tiupan angin kencang selama 30 menit, atap rumah warga hancur berserakan. Selain merusak rumah, angin kencang juga menumbangkan pohon di desa Margasana.

Kepala Desa Margasana, Nana Supriatna mengatakan, telah melaporkan adanya kejadian musibah tersebut kepada pihak Kecamatan setempat. Meski demikian kata dia, dalam musibah itu tidak sampai menelan korban jiwa. “Hasil pendataan yang telah kami lakukan sedikitnya 18 rumah warga Kampung Taragong Rt 05,05 Rw 02 mengalami rusak yang lumayan berat akibat angin puting beliung,” tuturnya.

Sementara di Kabupaten Lebak, Sungai Cisangu, Kecamatan Cibadak, Lebak meluap, Akibatnya rumah-rumah warga di Kampung Kemantren, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, terendam banjir sejak pagi kemarin dengan ketingian air setinggi lutut orang dewasa. Bisri warga setempat mengatakan, banjir terjadi akibat dari luapan anak Sungai Ciujung atau Sungai Cisangu sejak pukul 06.00 WIB, akibat hujan yang terjadi sejak Minggu (23/11) lalu. “Jika hujan terus terjadi, maka bukan tidak mungkin banjir akan terus meluap hingga keatap rumah,” katanya.

Sekretaris I Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satlak PB) Kabupaten Lebak, Ujang Bahrudin mengatakan, pihaknya akan kembali meninjau seluruh lokasi pemukiman di bantaran sungai, untuk melakukan himbauan kepada masyarkat agar selalu waspada. “Kami masih akan terus melakukan pemantauan,” kata dia. (*)

Pemkab Tangerang Diminta Ajukan 12 Nama Pejabat Untuk Pokja Tangsel

2008-11-24T23:02:00.000-08:00

Serang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang diminta mengusulkan 12 nama pejabat untuk dimasukan dalam 4 kelompok kerja (Pokja) yang akan menjalankan roda pemerintahan sementara di Kota Tangerang Selatan. Ke-12 pejabat itu terdiri dari 4 pejabat eselon II, III dan IV. Permintaan ini sudah dilayangkan secara resmi Pemprov Banten ke Pemkab Tangerang.

“Kami akan jemput ke Pemkab Tangerang untuk minta nama-nama pejabat tersebut,” kata Syafrudin Ismail, Asda I Bidang Pemerintahan Pemprov Banten, Senin (24/11). Menurut dia, seluruh pejabat dari Kabupaten Tangerang itu, nantinya akan digabung dengan 16 pejabat dari Provinsi Banten untuk mengisi empat pokja, yaitu, Pokja Pemerintahan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Pokja Keuangan. “Setiap Pokja itu berjumlah 7 orang. Salah satunya akan ditunjuk sebagai ketua pokja,” katanya.

Empat pokja yang akan dibentuk itu akan bekerja membuat struktur kelembagaan dan menghitung berapa jumlah personil pegawai yang akan bekerja di Kota Tangerang Selatan. Setelah pokja itu terbentuk, kata Syafrudin, diharapkan dalam waktu dekat juga akan diusulkan nama Penjabat oleh Ibu Gubernur Banten kepada Departemen Dalam Negeri. “Kita tunggu dulu seperti apa RUU yang baru disahkan itu masuk dalam lembaran negara, kalau semuanya sudah seslesai, saya yakin Ibu Guberbnur Banten nanti akan mengusulkan nama Penjabatnya," kata dia.

Menurut Syafrudin, apabila sudah dilakukan pelantikan penjabat walokota Tangerang Selatan, Penjabat Kota Tangerang Selatan, secara otomatis akan mengusulkan nama kepada Gubernur Banten Sekretaris Kota (Sekot) Tangerang Selatan agar disetujui. “Kalau Sekot Tangsel sudah ada, kelembagaan struktur sudah dilakukan kajian, maka siapa-siapa saja yang akan menjabat di kelembagaan itu akan menungu kajian dan penelitian dari Pokja,” ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Banten, Dadang Kartasasmita menjelaskan, pejabat-pejabat yang duduk dalam Pokja nantinya diharapkan dapat melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pejabat dari Provinsi Banten. “Harapan kami, semuanya dapat berjalan dengan baik, baik pejabat yang duduk di Pokja dari Kabupaten Induk atau Provinsi dapat bersinergi,” ujarnya. (*)

PT KS Rumahkan 2.800 Karyawan, 1.567 Buruh Tekstil Bernasib Sama

2008-11-23T04:34:00.000-08:00

Serang – PT Krakatau Steel (KS) yang merupakan pabrik baja terbesar di Indonesia dan berlokasi di Kota Cilegon, Banten siap merumahkan 2.800 karyawannya, menyusul dihentikannya produksi baja mulai awal Desember 2008. Sedangkan 4 industri tekstil di Kabupaten Serang telah memutuskan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1.597 karyawannya sejak September 2008.

“Dalam laporan direksi memang terdapat rencana dirumahkannya karyawan PT KS akibat krisis global keuangan dunia. Rencananya selama penghentian produksi, kami akan melakukan perbaikan mesin-mesin (overhaul) agar saat digunakan nanti akan lebih baik,” kata Taufiqurachman Ruki, Presiden Komisaris (Preskom) PT Krakatau Steel yang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihubungi per telpon, Minggu (23/11).

Meski membenarkan rencana merumahkan para karyawannya, Taufiqurachman Ruki belum mau merinci lebih jelas. Dia hanya menyebutkan, laporan tersebut sudah dikiriman ke Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apakah rencana tersebut disetujui atau tidak.

Sementar itu, sejak September 2008, empat industri tekstil di Kabupaten Serang, Banten, telah merumahkan 1.597 karyawan. Empat perusahaan itu adalah, PT Panca Plaza Indo Tekstil, PT Grand Pintalan, PT Sugih Brother dan PT Pancawira Brother.

Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, Mapar Suparyadi mengatakan, untuk PT Panca Plaza Indo Tekstil telah merumahkan 386 pekerja, PT Grand Pintalan merumahkan 417 pekerja, PT Sugih Brother merumahkan 429 pekerja dan PT Pancawira Brother merumahkan 365 pekerja. “Untuk PT Panca Plaza Indo Tekstil telah mengalami kerugian. Namun, perusahaan itu, belum memberikan laporannya,” kata Supriyadi.

Supriyadi mengatakan, untuk alasan tiga perusahaan yang telah merumahkan pekerjanya yaitu PT Grand Pintalan, PT Sugih Brother dan PT Pancawira Brother, belum menerima alasan yang jelas. “Yang jelas para pekerja telah dirumahkan, tapi alasan kenapa mereka dirumahkan belum tahu penyebabnya," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten, Alfonso membenarkan terkait adanya perusahaan di Serang yang telah merumahkan para pekerjanya. “Memang akhir-akhir ini memang banyak pekerja yang dirumahkan, karena perusahaan sedang susah,” katanya.

Alfonso menjelaskan, dari 635 perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, sebanyak 20 perusahaan saat ini mulai terkena dampak krisis global. Hal itu terbukti, banyak perusahan tujuan ekspor di Amerika mengurangi pesanan hingga 20 persen. Menghadapi pengurangan pesanana tersebut, masing-masing perusahaan mengambil sikap yang berbeda-beda, termasuk soal merumahkan para karyawannya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Yesehikal Prabowo menyatakan, sudah melakukan advokasi terhadap para pekerja yang dirumahkan. Sebab, walaupun dirumahkan, perusahaan harus tetap memberikan gaji kepada para karyawan. “Memang saat ini para karyawan diberikan bayaran, tapi hanya 50 persen saja dari gajih pokoknya,” kata dia. (*)

PKS Siap Berkoalisi Dengan Partai Nasional Di Pemilu 2009

2008-11-23T04:27:00.000-08:00

Serang – Partai Keadilan Sejahtera (PKSI) akan berkoalisi dengan partai nasionalis untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2009. Koalisi ini diputuskan setelah Litbang DPP PKS memrediksi tidak ada yang mendapatkan suara lebih 25 persen dalam Pemilu 2009.

“Jika berkoalisi dengan sesama partai Islam peluang untuk menang sangat sedikit. Sedangkan dengan partai nasionalis, kemungkinan itu lebih besar,” kata Tifatul Sembiring, Presiden PKS saat memperingati hari guru dan hari kesehatan nasional di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Minggu (23/11).

Tifatul Sembiring membenarkan, PKS menargetkan perolehan suara 20 persen dalam Pemilu 2009. Jika berkoalisi dengan partai nasionalis, dia berharap perolehan suara itu mencapai 40 persen. “Dengan perolehan suara itu bisa memberikan kekuatan di parlemen. Kami berharap PKS diberi kepecercayaan oleh partai koalisi untuk mengusung calon presiden,” katanya.

Tifatul Sembiring dalam orasi politiknya dihadapan ribuan kader PKS mengatakan, kader PKS harus tetap konsisiten menjalankan misi dakwah dalam berpolitik. Bahkan para kader PKS juga diminta untuk tidak terlena apabila sudah duduk menjadi anggota DPR. “Jangan coba-coba untuk menghianati kerja keras kader PKS lainnya saat duduk nanti,” kata dia.

Tifatul mengatakan, saat ini banyak anggota dewan atau kader partai yang ditangkap akibat dugaan kasus korupsi. Namun, dari beberapa anggota DPR itu tidak ada anggota dewan dari PKS. “Dari beberapa kasus yang selama ini sedang diungkap oleh penegak hukum banyak anggota dewan yang ditahan,” kata dia.

Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten, Miftahudin mengatakan, targetan suara PKS di Banten yaitu sebanyak 30%. Target tersebut, diyakini bisa tercapai oleh DPW Banten. “Targetan suara itu, dilihat dari pengalaman pemilu 1999, 2004 dan pelaksanaan pilkada – pilkada yang digelar di Banten,” tutur Miftahudin.

Menurut dia, agar tergetan suara itu bisa tercapai, PKS DPW Banten juga melakukan pemenuhan struktur PKS hingga tingkat ranting dan juga membentuk 1500 lebih tim monitoring PKS. “Untuk kader PKS terbina yang ada di Banten saat ini, jumlahnya 24.000. dan tingkat ranting PKS sudah mencapai 90 persen,” katanya. (*)

Divonis Bebas, Mantan Pjs Bupati Dan Sekda Serang Soal Pembangunan Jalan PIR Rp 5 Miliar

2008-11-13T06:21:00.000-08:00

Serang – Majelis hakim yang dipimpin Maenong memutuskan vonis bebas bagi mantan Ahmad Rivai (mantan Pjs Bupati Serang) dan Aman Sukarso (mantan Sekda Pemkab Serang) di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (13/11) sore. Kedua mantan pejabat itu dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dalam perkara pembangunan jalan lingkungan Pasar Indur Rawu (PIR) senilai Rp 5 miliar.

Sidang kedua terdakwa mantan pejabat ini dilakukan secara terpisah, dengan ketua majelis hakim yaitu Maenong. Untuk terdakwa Aman Sukarso, digelar pada pukul 13.30 wib, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu M Hidayat. Sedangkan, untuk Ahmad Rivai digelar pada pukul 14.00 wib, dengan JPU Sukoco.

Maenong mengatakan para terdakwa itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan yang dituduhkan oleh JPU. Untuk itu, ketua majelis hakim meminta kepada JPU untuk memulihkan hak-hak para terdakwa. “Nama baik terdakwa harus kembali dipulihkan,” ujar Maenong, yang juga sebagai Kepala PN Serang.

Usai sidang, Sukoco maupun M Hidayat, masih melakukan pikir-pikir terhadap putusan Ketua Majelis Hakim yang telah memvonis bebas kedua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan penanganan jalan dan drainase lingkungan Pasar Induk Rau yang telah merugikan negara Rp5 miliar itu. “Kami pikir-pikir dahulu langkah hukum selanjutnya,” kata M Hidayat.

Aman Sukarso dan Ahmad Rivai tidak mau berkomentar terkait keputusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim kapadanya. “Terserah kamu saja, saya tidak mau komentar,” katanya.

Awalnya, pada sidang yang digelar Rabu (22/10) lalu, kedua terdakwa telah dituntut penjara empat tahun dan dipotong masa tahanan berikut denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan oleh JPU. Walau pun Rivai dan Aman dianggap tidak memperkaya diri sendiri, tetapi karena kebijakanya dianggap terbukti melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya orang lain yaitu Direktur PT Sinar Ciomas Raya Contractor (SCRC) Chasan Sochib.

Sehingga JPU meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20/2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kesalahan Aman Sukarso, karena telah membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahului perubahan APBD 2005 tentang kegiatan penanganan jalan dan drainase lingkungan Pasar Induk Rawu dan membuat memo kepada kepala BPKD. Atas memo itu kepala BPKD menerbitkan SK yang membebankan biaya pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR dari pos pemeliharaan jalan dan jembatan yang bukan peruntukannya. Dana pemeliharaan jalan dan jembatan dibayarkan kepada direktur PT Sinar Ciomas Raya Contractor Chasan Sochib untuk memenuhi tagihan PT SCRC yang membangun jalan lingkar dan drainase PIR yang tidak direncanakan.

Sedangkan Ahmad Rivai, dianggap bersalah karena menandatangani daftar pengantar surat permintaan pembayaran nomor 900/03-BT/2005 tertanggal 19 Mei 2005 dan mengirim surat ke kepala Dinas PU Kabupaten Serang bernomor 620/1088/Pemb. Dan memerintahkan kepala BPKD untuk membayar tagihan dari PT SCRC menggunakan dana bantuan block grant dari Pemprov Banten untuk membayar pembangunan jalan lingkar dan drainase PIR Rp5 miliar walaupun proyek itu tak pernah direncanakan oleh Subdin Pengairan maupun Subdin Bina Marga DPU Serang. (*)

Kejati Banten Didesak Tuntaskan Kasus Suap Rp 1,4 Miliar dan Pinjaman Pandeglang Rp 200 Miliar

2008-11-13T05:56:00.000-08:00

Serang – Puluhan mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa Banten (SMB) berdemo di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kamis (13/11) untuk mendesak kejaksaan mengusut tuntas kasus suap ke anggota DPRD Pandeglang Rp 1,4 miliar dan pinjaman daerah Rp 200 miliar dari Bank Jabar. Sebab pengusutan kasus itu dinilai lamban dan terkesan tidak serius penanganannya.

Mereka menggelar aksinya selama saatu jam, mulai pukul 10 00 sampai dengan 11 00 WIB juga mempertanyakan, alasan kejaksaan yang telah melaporkan aksi unjuk rasa yang dilakukn oleh Aliansi Masyarakat Pandeglang Mengunggat (AMPM) dan Gerakan Solidaritas Mahasiswa (GSM) Serang beberapa waktu lalu kepada polisi.

Menurut koordinator aksi Agus Lani, kinerja dari Kejati Banten dianggap tidak maksimal, sebab sampai saat ini surat izin pemeriksaan untuk pejabat di Kabupaten Pandeglang tidak jelas. Mereka minta kepada kejaksaan agar mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat proses izin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dalam kasus suap pinjaman daerah Rp200 miliar.

"Seluruh anggota DPRD Pandeglang sudah diperiksa, lima orang tersangka sudah ditahan. Namun, aktor utama belum tersentuh dengan alasan menunggu izin presiden," katanya.

Untuk itu, pengunjuk rasa mendesak agar Kejati Banten mendorong Kejagung untuk segera mempercepat proses izin pemerikasaan Bupati Pandeglang, Ahmad Dimyati Natakusumah dan wakilnya Erwan Kurtubi, yang sudah disampaikan kepada Presiden melalui Kejaksaan Agung 23 Juli 2008.

Dalam aksinya tersebut, mereka juga meminta kepada para insan pergerakan kaum muda, mahasiswa , para ulama , pengusaha dan seluruh masyarakat Pandeglang maupun Banten untuk tetap konsisten dalam menegakkan keadilan. "Kami harap semua pihak terus melakukan pengawalan hukum dan memelototi kasus suap ini," katanya.

Aksi unjuk rasa tidak ada satupun pejabat Kejati Banten menemui para pengunjuk rasa yang dijaga ketat puluhan aparat kepolisian. Selesai berorasi, puluhan pengunjuk rasa itu membubarkan diri dengan tertib. (*)

Lopang Gede, Sehari Usai Pemakaman Imam Samudera

2008-11-12T06:41:00.000-08:00

Serang – Suasana Kampung Lopang Gede, Kota Serang, Banten tampak lengang, Senin (10/11) setelah pemakaman Abdul Aziz alias Imam Samudera, terpidana mati bom Bali I yang dieksekusi Minggu (9/11), pukul 00.15 di LP Nusakambangan. Kuburan Imam berada di dekat ayahnya, Shihabudin bin Muhamad Nachchay di pemakaman umum di Lopang Gede.

Gerbang di Lopang Gede yang sebelumnya dijaga ketat terlihat lengang. Portal yang semula difungsikan untuk menyeleksi orang yang masu ke wilayah ini, Senin pagi tampak dibiarkan terbuka. Hanya ada beberapa orang yang berkumpul di warung sekitar pintu masuk tersebut. Warga pun beraktivitas seperti hari-hari sebelum peristiwa pemakaman Imam Samudera, yaitu sibuk pergi ke kantor maupun berdagang di Pasar Lama Serang yang tak jauh dari Lopang Gede.

Sementara itu, Tim Pembela Muslim (TPM) Banten, Agus Setiawan mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Komisi III DPR, Komisi Nasional Hukum dan Ham untuk membentuk tim pencari fakta. Pasalnya, dengan dipersulitnya permintaan keluarga dan juga pengacara untuk mengunjungi terpidana mati bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudra. Berindikasi adanya faktor kekerasan, tekanan dan balas dendam dalam melakukan eksekusi. “Kami meragukan eksekusi yang dilakukan oleh eksekutor,” kata Qadhar Faisal Ruskanda, yang datang ke kediaman Embay Badriyah.

Pelaksana Medis Mer-C, Yose Rizal mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan keluarga terkait ada tidaknya kejanggalan eksekusi mati oleh tim eksekutor. “Kalau memang diperlukan otopsi, peralatan kami sudah lengkap,” kata Yose Rizal.

Menurut Yose, dari hasil pemeriksaan tes kesehatan yang dilakukannya kepada tiga terpidana mati bom Bali I, seminggu sebelum eksekusi. Untuk Imam Samudra sehat-sehat saja tanpa ada keluhan apapun. “Pada perinsipnya kesehatan mereka (Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudra) sehat-sehat saja,” kata dia.

Keluarga Hanya Lihat Wajah Imam Samudera

2008-11-12T06:28:00.000-08:00

Serang – Keluarga terpidana mati bom Bali I, Imam Samudra alias Abdul Aziz hanya melihat wajah Imam Samudra sebatas wajah. Sehingga, keluarga tidak bisa mengetahui berapa peluru yang menembus tubuh Imam Samudra. Imam Samudra dimakamkan di sebelah ayahnya Shihabudin bin Muhamad N, Minggu (9/11).

Jenazah Imam Samudra yang dibawa oleh Helikopter dari Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah menuju Provinsi Banten, mendarat di Mapolda Banten pada pukul 08.25 wib. Jenajah Imam Samudra langsung dipindahkan ke mobil ambulance milik RSUD Serang, dengan nomor polisi A 9922 A.

Setelah dipindahkan, jenazah Imam Samudra langsung dibawa kerumah orang tua istri Imam Samudra, Zakiah Darajad yang terletak di Komplek Pasir Indah, Kampung/ Kelurahan Cinaggung, Kecamtan Serang, Kota Serang dengan pengawalan ketat. Jenazah Imam Samudra tiba dirumah orang tua Zakiah pada pukul 08.40 wib yang langsung disambut oleh pihak keluarga.

Jenazah Imam Samudra, langsung dibawa masuk oleh keluarga yang didampingi oleh Asintel Kejati Banten Firdaus Dwilmar kedalam rumah. Keluarga langsung menutup pintu rumah dan melarang wartawan untuk mengambil gambar. Selang beberapa menit, teriakan gemuruh takbir dari dalam rumah terdengar menggelegar secara terus-menerus.

Di dalam rumah mertua Imam Samudra itu, sudah ada Zakiah, Istri Imam Samudra dan empat orang anak Imam Samudra yaitu Umar Jundalhak, 12, Salsabila, 10, Tasnim, 8, dan juga Iyas, 6, serta keluarga Imam Samudra yang telah menanti kedatangnya.

Jenazah Imam Samudra, tidak kembali dimandikan dan diganti kain kafanya oleh keluarga. Janzah Imam Samudra, hanya dipindahkan dari keranda yang dibawa ambulance milik RSUD Serang ke keranda milik Mer-C.

Sebab, janazah Imam Samudra juga dipindahkan dari mobil ambulance milik RSUD ke ambulance Mer-C dengan nomor polisi B7640IP saat akan dibawa ke Masjid Al Manar yang terletak di jalan raya Banten Nomor 58 Kelurahan Lopang, untuk disholatkan. Di Masjid Al Manar itu, telah berkumpul ribuan orang dari berbagai ormas islam yang datang dari berbagai kota dan juga warga setempat, untuk menyambut kedatangan jenazah Imam Samudra.

Karena luas masjid tidak bisa menampung jamaah, maka sholat jenazah dibagi menjadi tiga termin. Diantaranya, selaku imam dalam sholat jenazah pada termin pertama dipimpin oleh Haririr Karim dan pada sholat yang kedua dipimpin oleh Alawi Mamun.

Ditengah prosesi sholat jenajah Imam Samudra, massa ormas islam sempat tegang dengan Kapolres Serang AKBP Mamat Surahmat. Karena, massa melarang Kapolres untuk masuk kehalaman masjid Al Manar.

Tidak hanya itu, setelah jenazah akan dimakamkan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU), Lopang Gede, Kecamtan Serang, Kota Serang Banten. Polisi berpakaian preman menagkap satu orang ormas islam yang sedang mengantar jenazah dekat dengan Masjid AL Manar. Namun, saampai saat ini belum diketahui penyebab laki-laki dengan badan kekar yang menggunakan baju biru itu ditangkap dan langsung dibawa dengan mobil kijang super.

Bahkan, kericuhan juga terlihat saat prosesi pemakaman Imam Samudra akan dimulai. Barisan anggota polisi yang memberi jarak dengan makam Imam Samudra, akhirnya jebol akibat desakan ribuan warga yang ingin menyaksikan prosesi pemakaman Imam Samudra lebih dekat.

Kendati demikian, prosesi pemakaman Imam Samudra yang disaksikan keluarga dan sahabat serta pendukung Imam Samudra sangat lancer. Bahkan ibunda Imam Samudra, Istri dan anak-anaknya terlihat tidak menunjukan kesedihan.

Adik Imam Samudra, Lulu Jamaludin usai prosesi pemakaman mengatakan, saat mayat Imam dibuka, wajah Imam Samudra tersenyum dan sangat wangi. Namun di tubuh Imam Samudra masih terlihat darah. “Kalau berapa lukanya gak tahu,” kata dia.

Sementara itu, pengamanan yang dilakukan Polda Banten menjelang proses pemulangan terpidana mati bom Bali I, Imam Samudra ke Provinsi Banten sangat ketat. Bahkan, disetiap pintu menuju kediaman orang tua Imam Samudra di Kawasan Lopang Gede, Kelurahan Lopang, Kecamatan/Kota Serang, dijaga anggota Brimob Polda Banten, lengkap dengan senjata serbu laras panjang.

Kronolgis Eksekusi Terpidana Mati Bom Bali I Menurut Detik.Com

2008-11-12T06:13:00.000-08:00

Berita ini dikutip dari www.detik.com

Jakarta - Tiga terpidana mati Bom Bali: Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudra telah mati ditembak. Kejagung sebagai eksekutor memastikan ketiga otak peledakan bom Bali itu meninggal pukul 00.15 WIB, Minggu (9/11/2008).

Bagaimana kronologi eksekusi dan apa yang terjadi pada detik-detik menjelang eksekusi? Kejagung belum menjelaskan secara detil. Seorang sumber detikcom di dalam LP menceritakan kronologi sebagai berikut:

Pukul 14.00 WIB, Sabtu (8/11/2008)
Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra terlihat di sel-sel isolasi mereka di LP Batu Nusakambangan. Dari wajahnya, mereka terlihat santai, dan gembira. Mereka memberi salam kepada napi yang lewat depan sel mereka.

Pukul 23.00 WIB
Ratusan anggot Brimob dan Densus memenuhi bangsal LP Batu Nusakambangan. Kemudian secara serentak, mereka masuk ke dalam sel-sel Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra.

Pukul 23.15 WIB
Ratusan aparat Brimob dan Densus keluar dari sel dengan membawa serta Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra. Ketiga terpidana mati itu tampak jelas di antara kerumunan polisi itu. Amrozi cs memekikkan takbir berkali-kali saat berjalan di lorong. Takbir mereka disambut pekikan takbir oleh para napi lainnya yang terpaksa tidak tidur saat itu. Suasana cukup gempita.

Pukul 23.25 WIB
Amrozi cs sudah tiba di luar, tak terlihat lagi dari dalam bangsal. Saat itulah suara takbir yang mereka serukan terputus. Pintu bangsal ditutup lagi.

Pukul 23.30 WIB
Ketiga bomber itu dimasukkan ke dalam mobil-mobil yang dipersiapkan. Ada banyak mobil yang berkonvoi. Termasuk truk polisi.

Pukul 23.45 WIB
Setelah persiapan siap, rombongan kemudian berangkat menuju Bukit Nirbaya. Pemberangkatan dipimpin oleh seseorang yang diduga polisi melalui semacam upacara.

Pukul 00.05 WIB
Amrozi cs tiba di Bukit Nirbaya dan langsung digiring ke tiang eksekusi yang telah disiapkan. Mereka diposisikan di tiang-tiang eksekusi itu. Sementara anggota polisi berbaris. Perangkat lain, seperti rohaniawan dan tim dokter juga bersiap di tempat yang disediakan.

Pukul 00.15 WIB
Tiga regu tembak Brimob Polda Jateng melakukan tugasnya menembak Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas dalam waktu bersamaan.

Pukul 00.20 WIB
Tim dokter memastikan bahwa ketiga terpidana bom Bali itu sudah meninggal dunia.

Pukul 00.25 WIB
Ketiga jenazah kemudian digotong dan diangkut ke dalam mobil. Kemudian dibawa menuju ke poliklinik LP Batu dengan kawalan banyak anggota Brimob dan Densus.

Pukul 00.45 WIB
Ketiga jenazah tiba di Poliklinik dan kemudian dimasukkan ke dalam ruang otopsi. Jenazah ditangani oleh tim medis untuk dikeluarkan peluru yang bersarang di badan mereka.

Pukul 02.10 WIB
Ketiga jenazah dimandikan. Adik Muklas dan Amrozi, Ali Fauzi, ikut memandikan.

Pukul 05.00 WIB
Jenazah masih berada di LP Batu. Belum ada kejelasan kapan jenazah akan diterbangkan.(asy/ken)

Jelang Eksekusi, Keluarga Teripidana Mati Bom Bali I Ajukan PK

2008-11-02T06:26:00.000-08:00

Serang – Keluarga terpidana mati bom Bali I mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hukuman mati Imam Samudera, Amrozi dan Muchlas. Penandatanganan surat pengajuan PK itu sudah dilakukan di Kantor TPM Jakarta maasing-masing oleh wakil keluarganya. Senin ini (3/11), berkas PK itu akan diajukan.

“Untuk Imam Samudera diwakili oleh Lulu Jamaludin, adik Imam Samudera. Sedangkan Amrozi dan Muchlas juga diwakili oleh kakaknya. Penandatangan itu dilakukan Sabtu (1/11),” kata Agus Setiawan, Tim Pembela Muslim (TPM) Banten, di kediaman Embay Badriyah, ibunya Imam Samudera di Lopang Gede, Kota Serang, Banten, Minggu (2/11).

Selain itu, TPM juga telah mengajukan 2 surat ke instansi yang berkaitan dengan putusan terpidana mati Imam Samudera Cs. Pertama, surat yang memohon agar diberikan salinan putusan penolakan peninjauan kembali (PK) Imam Samudera Cs dan permohonan agar hadir pada saat eksekusi dijalankan. “Sampai sekarang salinan putusan PK itu belum diterima dan permohonan itu pun belum ada jawaban apa-apa,” kata Agus Setiawan, TPM Banten.

Agus Setiawan mengingatkan, dalam UU No.2 Pnp tahun 1964 tentang tata laksana hukuman mati disebutkan, dalam waktu 3 x 24 jam, keluarga terpidana mati sudah harus mendapatkan surat pemberitahuan. Kemudian, keluarga terpidana atau orang yang diwakilkannya menghadiri eksekusi tersebut. “Untuk pemberitahuan eksekusi saja, keluarga Imam Samudera secara resmi belum diberitahu,” katanya.

Sementara itu, keluarga Imam Samudera tetap berkeyakinan bahwa Abdul Aziz alias Imam Samudera bukan merupakan pelaku utama dalam peristiwa bom Bali I tahun 2002. Karena bom yang dibuat Imam Samudera berbahan baku pothasium yang biasa digunakan para nelayan. Sedangkan bom Bali I berkekuatan besar yang mampu menewaskan ratusan ribu orang.

“Ada yang menunggangi gerakan kang Imam. Dan ini sudah diungkapkan dalam persidangan, termasuk bukti-bukti jenis bahan peledak yang digunakan, tetapi tidak digubris,” kata Dedi, adik Imam Samudera kepada wartawan di rumah ibunya Imam Samudera di Lopang Gede, Kota Serang, Banten, Minggu (2/11).

Embay Badriyah, ibu Imam Samudera tampil dalam acara keterangan press. Padahal sejak kasus bom Bali I mencuat, Embay selalu menutup diri. Bahkan di pintu rumahnya ditempel larangan wawancara atau apa pun yang berkaitan dengan Imam Samudera. Kali ini Embay tampil dan mengatakan, selalu mendoakan anaknya Imam Samudera dalam ridho dan lindungan Allah SWT.

“Semua perjalanan hidup manusia sudah ada yang mengatur dan sudah dibuatkan takdirnya. Umi (ibu) selalu berdoa untuk anak umi. Hidup itu memang berharga, tetapi semuanya sudah ada yang mengaturnya,” kata Embay Badriyah. (*)

Jelang Eksekusi Bom Bali I,20 WNA Afghanistan Dan Pakistan Ditangkap Di Banten

2008-11-02T06:23:00.000-08:00

Serang – Polisi dari Mabes Polri mengamankan 20 warga negara asing asal Afhganistan dan Pakista, serta 10 warga negara Indonesia (WNI) di Pelabuhan Grenyang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Minggu (2/11), pukul 03.00 WIB. Namun belum diperoleh keterangan apakah ke-20 WNA Afghanistan dan Pakistan itu terdapat kaitan dengan jelang eksekusi terpidana mati bom Bali I.

Direktur Pol Air Polda Banten, AKBP Alex Fauzi Rasad yang dihubungi wartawan membenarkan terjadinya penangkapan ke-20 WNA dan 10 WNI itu. Penangkapan dilakukan tim polisi dari Mabes Polri dibantu Pol Air Polda Banten. Mereka langsung dibawa ke Mabes Polri di Jakarta “Sementara ini status mereka adalah imigran gelap, belum diperoleh penjelasan yang lainnya,” kata AKBP Alex Fauzi Rasan, seraya menghindar pertanyaan lainnya dari wartawan.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, ke-20 WNA Afghanistan dan Pakistan itu ditangkap ketika berlayar dengan KM Cahaya Bone dan KM Putri Bone. Kedua kapal itu diawaki 10 WNI. Menurut pengakuan awak kapal, ke-20 WNA itu bertujuan ke Pulau Chrismast, Australia. Ketika ditangkap, mereka berada di perairan Bojonegara dan menuju daerah Ujungkulon, Kabupaten Pandeglang. Dari Ujungkulon, rencananya akan dilanjutkan ke Pulau Chrismast.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi menahan KM Cahaya Bone dan KM Putri Bone. “Mohon maaf teman-teman wartawan, kami dari Pol Air Polda Banten dan Polres Cilegon hanya bersifat membantu dan tidak bisa memberikan keterangan lebih rinci. Kasus ini ditangani Mabes Polri, bukan kami,” katanya. (*)

Banten Kurang Respon Prorgram Pengembangan Toko Modern Dan Tradisional

2008-10-07T06:49:00.000-07:00

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai kurang respon koperasi yang mengajukan usaha retail dalam program Smesco (small and medium enterprise coperative). Tujuan Smesco itu untuk menyaingi pertumbuhan perusahaan waralaba yang berkembang pesat dan pada akhirnya menyingkirkan pedagang kecil dan menengah.

“Karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat, seharusnya Pemprov Banten ikut menyukseskan program ini, kenyataannya kurang respon. Ini berbeda dengan respon dari Pemprov Jawa Tengah dan Jawa Barat yang begitu antusial mengembangkan program Smesco di wilayahnya,” kata Nyak Ubin, Kabid Distribusi Deputi Pemasaran dan Jaringan Kementrian Koperasi dan UMKM, seusai berkunjung ke sejumlah koperasi di Kota Serang, Selasa (7/10). Ubin ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang, didampingi Kabid Penanaman Modal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal (Disperindagkop PM) Kota Serang Chaerul Saleh.

Sejak program Samsco diluncurkan 2 tahun silam, ada 10 koperasi di Banten yang mendapatkan bantuan program itu, tiga di antaranya di Kota Serang. Dari jumlah itu, satu koperasi yang dinyatakan bermasalah, yakni koperasi yang dikelola Polres Serang. “Sejak November tahun 2007 kita sudah transfer dana sebesar Rp 200 juta ke rekening mereka. Tapi hingga kini belum juga digunakan. Kita sudah layangkan surat teguran resmi kepada Pemprov Banten terkait hal ini. Kita juga meminta penjelasan tertulis dari pihak Polres Serang, mengapa dana itu tidak dimanfaatkan,” tegas Ubin.

Ubin menyayangkan kondisi tersebut. Pasalnya, program Semsco didesain untuk mengimbangi perkembangan pesat waralaba yang sekarang menjamur bahkan hingga ke pelosok, seperti Alfamart dan Indomart. Atas alasan itulah, Ubin menyarankan kepada kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk tidak gegabah menrbitkan surat izin kepada waralaba modern. Selain mematikan pasar tradisional, waralaba juga dipercaya membunuh kreativitas koperasi. “Aturan hukumnya mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Toko Modern dan Pasar Tradisional.

Tentang madegnya dana koperasi Polres Serang, Chaerul menambahkan, pihaknya menunggu surat keterangan dari Polres Serang tentang ketidaksanggupan mereka mengelola bantuan. “Berbekal surat itulah kami berinisiatif untuk mengalihkan dana tersebut kepada koperasi yang dinilai sudah siap, dalam hal ini Koperasi Teratai milik Brimobda Polda Banten,” urai Chaerul. g

Pemprov Banten Larang Terminal Terpadu Merak Beroperasi Permanen

2008-10-07T05:53:00.001-07:00

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten minta Pemkot Cilegon tidak melanjutkan pengoprasian Terminal Terpadu Merak (TTM) yang diujicoba pada H-7 hingga H+7 Lebaran 2008. Alasannya, pengoperasian terminal yang banyak dikeluhkan pengusaha bus dan penumpang ketika arus mudik dan balik Lebaran memang perlu dikaji ulang.

“Pengoperasiaan TTM belum bisa dilakukan secara permanen. Selain perlunya dikaji ulang, juga terminal ini belum memiliki izin operasional dari pemerintah pusat karena terminal ini ternyata bersifat melayani penumpang antar provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata HM Masduki, Wakil Gubernur Banten, Selasa (7/10).

Wakil Gubernur menegaskan, pihaknya mendukung setiap pembangunan di daerah. Namun pembangunan itu selayaknya tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jasa terminal tersebut dan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dia membenarkan, selama uji coba operasinal TTM itu banyak keluhan penumpang yang turun maupun naik dari kapal roro, terutama penumpang terpaksa berjalan kaki sejauh 500 meter dari pelabuhan ke terminal.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI memastikan tidak akan menerbitkan izin operasional bagi TTM. Dan, terminal ini ternyata bersifat melayani penumpang antara pulau yang berarti merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski begitu, Walikota Cilegon Aat Syafaat bersama jajaran ngotot tetap mengoperasikan TTM dengan alasan uji coba selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2008.

Hingga musim Leban usai, TTM tetap dioperasikan. Uteng Dedi Effendi, Kepala Terminal Terpadu Merak menyatakan tetap akan mengoperasikan TTM. “Ini sesuai dengan intruksi dari atasan, yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Walikota Cilegon. Tidak mungkin terminal ini dikembalikan ke terminal yang lama,” kata Uteng.

Terminal Terpadu Merak menggantikan terminal yang sebelumnya berada dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak. Jaraknya sekitar 500 meter dari pintu masuk ke pelabuhan. Dari pintu itu, penumpang harus berjalan sekitar 100 meter untuk menuju loket pembelian tiket. Penumpang pun harus berjalan kaki lagi menuju dermaga 1 hingga 4. Jika ditarik garis luru dari TTM ke dermaga 4, maka jarak tempuh pejalan kaki sekitar 1 Km.

Menurut pengamatan yang dilakukan Selasa (7/10), kekacauan dan kesemrawutan terminal ini pun terlihat membingungkan para calon penumpang. Banyak bus-bus yang ke sejumlah provinsi tidak patuh terhadap rambu yang dipasang sesuai dengan trayeknya. Tujuan bus itu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung dan sejumlah kota di Sumatera. Dari rambu trayek yang dipasang, jelas Terminal Terpadu Merak memang merupakan terminal antara provinsi.

“Bingung dan meletihkan Pak. Sudah capek kami berjalan ke terminal, sampai di sini kami juga tidak tahu lokasi bus yang harus kami naiki,” kata Supriyadi, penumpang yang turun dari kapal roro. Supriyadi menunjukan isteri dan ibunya yang tampak keletihan dan terpaksa beristirahat berkali-kali untuk tiba di TTM. (*)

Kota Serang Lengang Karena Warganya Mudik

2008-09-28T13:14:00.001-07:00

Serang - Suasana Kota Serang, Banten mulai lengang, Senin (28/9). Sebagian besar pusat pertokoan tutup, arus lalu lintas sepi dan kesibukan warga tampa menurun drastis.

Sebagian besar memang melakukan mudik, terutama warga yang berasal dari luar daerah Banten, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah di Sumatera. Sedangkan warga lainya mudik ke daerah pelosok di Banten.

Misal para pedagang pecak lele mudik bareng ke Jawa. Sedangkan paguyubun pedagang kios rokok mudik ke Kuningan di Jawa Barat.

Lengangnya kota ini juga disebabkan para pegawai negeri sudah memasuki libur sejak Jumat (27/9). Hari yang sama juga liburnya para karyaman pabrik yang bertebaran di Tangerang, Serang dan Cilegon. Biasanya mereka mudik dengan kendaraan pribadinya seperti mobil dan sepeda motor. Kendaraan itulah yang selama ini memadati lalu lintas di Banten. (*)

Puncak Arus Mudik di Merak, 25 Pemudik Sepeda Motor Pingsan

2008-09-28T06:42:00.000-07:00

Cilegon – Para pengemudi truk melancarkan protes karena kendaraannya tidak kunjung dimuat di kapal Roro untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak (Banten) ke Bakauhuni (Lampung). Protes itu disebabkan muatanya berupa sayuran, buah-buahan dan kebutuhan pokok yang dikhawatirkan akan membusuk jika tidak segera diturunkan di tempat tujuan.

“Kalau sampai hari Senin, kami tidak juga menyeberang, sayuran ini bakal busuk. Yang punya barang rugi, kami juga akan kena damprat. Juga kami rugi. Ongkos transpor habis untuk makan dan minum selama mengantre di Merak,” kata Jahudin, pengemudi truk asal Bandung yang akan mengirimkan muatannya ke Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (28/9).

Jahudin dan kawan-kawannya sempat mendatangi Pos Polisi dan Kantor PT ASDP Merak untuk menyampaikan protes tersebut. “Tahun-tahun sebelumnya, truk yang memuat sembako, sayuran dan buah-buahan boleh menyeberang. Larangan itu menyeberang dikenakan pada truk barang lainnya. Tahun ini kok dilarang menyeberang. Lah, kalau busuk, siapa yang mau bertanggung jawab,” katanya.

Sejak H-4, truk pengangkut barang memang tidak dibolehkan untuk menyeberang. Tujuannya penyeberangan diprioritaskan bagi mobil pribadi, bus dan sepeda motor. Akibt larangan itu, puluhan truk terpaksa parkir di lahan-lahan yang disediakan PT ASDP Merak, selaku pengelola pelabuhan penyeberangan.

Imron, pengemudi truk dengan tujuan ke Jambi mengaku sudah antre sejak hari Jumat (27/9). “Kami antre, pas saya kebagian untuk menyeberang itu pada hari Sabtu, eh enggak boleh. Ini saya sudah dua hari di sini,” katanya.

Protes para pengemudi itu rupanya membuahkan hasil. Sejak Minggu sore, sekitar pukul 15.00 WIB, truk pengangkut sembako, sayuran dan buah-buah dibolehkan untuk menyeberang. Keputusan itu pun diambil setelah kepadatan sepeda motor, mobil pribadi dan bus mulai berkurang.

Puncak Mudik

Hari Sabtu dan Minggu (27-28/9), arus mudik yang menyeberang dari Pelabuhan Penyeberangan Merak melonjak luar biasa. Hari Sabtu atau H-4 tercatat jumlah penumpang mencapai 143.000 orang dan jumlah kendaraan 42.000 unit, termasuk 9.000 sepeda motor.

Sedangkan sepanjang Minggu siang (28/9) atau H-3, pemudik yang menggunakan sepeda motor benar-benar mendominasi dermaga 3 dan 4 yang dkhususkan untuk mengangkut pemudik sepeda motor. Kerumunan dan antrean sepeda motor itu mencapai1,5 Km. Tenda-tenda yang disediakan tidak lagi mencukupi, sehingga sebagian besar pemudik sepeda motor itu terjemur panas matahari.

Teratat 25 pemudik yang menggunakan sepeda motor pingsan akibat terlalu lama mengantre di tengah teriknya matahari. Para petugas medis dan polisi membantu menarik keluar pemudik yang pingsan itu dari kerumanan dan antrean. Mereka dibawa ke pos-pos medis.

"Umunya mereka kekurangan cairan dan kelelahan. Selain itu kondisi yang panas, berdebu dan asap knalpot yang ada, menjadi salah satu penyebab pinsanya puluhan pemudik itu," kata dr Fitri, petugas kesehatan di Pelabuhan Merak.

Kepala Cabang ASDP Merak, Teja Suparna mengatakan, ledakan kendaraan roda dua yang datang ke Pelabuhan Merak datanganya secera serempak. Sehingga, tenda yang disiapkan untuk menampung antrean roda dua tidak mencukupi. “Akhirnya kendaraan roda dua meluber dari jalur khusus yang telah disediakan dan memakan lahan parkir mobil,” katanya.

Menurut Teja, jumlah para pemudik yang melakukan penyeberangan akan habis pada H-3 kemarin. Sehingga, pada H-2 arus mudik yang akan melakukan penyeberangan ini tidak akan begitu banyak atau menurun dibandingkan dengan H-4 dan H-3 lebaran. “Kita akan terus berupaya untuk terus bisa mengantisipasi arus mudik ini,” kata dia.

Sementara itu, kapal roll on roll off (roro) BSP II yang melakukan perlayaran dari Pelabuhan Merak pada Sabtu (27/9) pukul 16.40 wib, lalu sempat terombang-ambing di perairan Selat Sunda selama 3 jam. KM BSP II mengalami patah kemudi yang akhirnya kesulitan untuk melakukan olah gerak untuk bersandar.

Kapal yang dirakit tahun 1971 dengan 40 Anak Buah Kapal (ABK) ini, saat terombang-ambing membawa 605 penumpang dan membawa 209 kendaraan berbagai jenis, langsung dievakuasi oleh Kapal Tug Boat milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan disandarkan di Pelabuhan Bakauheni.

Direktur Utama PT ASDP, Bambang Soerjanto mengatakan, dari informasi yang diterimaya KM BSP II bisa sandar Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 19.00 wib. “Kejadian itu masih bisa di antisipasi,” ujarnya.

Sementara itu, bus PO Berkah Jaya terbakar di km 65, Jalan Tol Jakarta-Merak. Diperkirakan kebakaran ini disebabkan konsleting listrik dalam sistem pengapian mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun barang bawaan penumpang yang akan berlebaran habis terbakar.

Kebakaran yang terjadi pukul 23.00 memacetkan arus mudik dari arah Jakarta menuju Merak. Kemacetan mencapai 5 Km. Hingga pukul 01.30, kemacetan belum berhasil diatasi karena bus sulit untuk diderek akiban kendaraan derek sulit mendekati lokasi karena kemacetan kendaraan yang luar biasa. g

Sepeda Motor Mulai Mendominasi Mudik Lebaran Melalui Pelabuhan Merak

2008-09-26T07:44:00.000-07:00

Serang – Sepeda motor mulai mendominasi arus mudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Penyeberangan Merak (Banten)-Bakauhuni (Lampung) atau sebaliknya. PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP), pengelola pelabuhan ini memprediksi puncak arus mudik yang menggunakan sepeda motor itu terjadi Sabtu dan Minggu (27-28/9).

“Predikisi ini berdasarkan pada para pegawai swasta atau di pabrik-pabrik mulai libur pada hari Jumat. Jika terjadi ledakan penyeberang sepeda motor, kami sudah menyiapkan kapal yang khusus mengangkut sepeda motor pada dermaga yang ditentukan. Jadi, pengendara sepeda motor tidak akan dicampur dengan mobil pribadi, bus atau truk,” katanya.

Data PT ASDP menunjukan, pada Jumat (26/9) atau H-5, sepeda motor tercatat lebih 4.000 unit. Sedangkan kendaraan pribadi 4.377 unit. Jumlah penumpang tercatat 49.590 orang. Sedangkan sehari sebelumnya, Kamis (25/9) atau H-6 tercatat jumlah sepeda motor mencapai 1.751 unit, mobil pribadi 3.453 unit, bus 427 unit dan truk 1.532 unit. Jumlah penumpang yang menyeberang mencapai 46.141 orang.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Utama Merak, Togar Napitupulu mengatakan, pengelola pelabuhan akan menerapkan sitem blok jika terjadi ledakan penyeberang sepeda motor. “Sisitem ini diterapkan untuk menghindari kerugian yang diderita akibat banyaknya sepeda motor yang tidak membayar tiket. Peristiwa ini terjai pada arus mudik tahun 2007,” kata Togar Napitupulu.

Mudik tahun lalu, para pengusaha mengalami kerugian mencapai 40 persen. Dia merinci, dari 1.500 sepeda motor yang diseberangkan, teranyata hanya dibayar 800 sepeda motor. “Kali ini dihitung per blok dengan jumlah 100-200 sepeda motor per blok. Berapa blok yan dinaikan, itu yang harus dibayar, sehingga meminimalisir kerugian yang dialami operator kapal,” ujarnya.

Sementara itu, para penumpang benar-benar mengeluhkan beroperasikanya Terminal Terpadu Merak (TTM) yang menggantikan terminal yang berada di kawasan pelabuhan. Jarak yang jauh mencapai 500 meter yang terpaksa ditempuh dengan berjalan kaki. “Ini penyiksan dan pemerintah daerah di sini tidak kasihan kepada penumpang. Pengen enaknya sendiri,” kata Wati, seorang ibu sambil menggendong bayi dan menenteng tasnya.

Menurutnya, seharusnya adanya pemindahan terminal itu didukung oleh adanya kendaraan yang bisa mengangkut para penumpang hingga dermaga atau loket pembayaran “Kami juga sangat awatir, karena kami juga takut ada orang jahat,” ujarnya. (*)

KPUD Banten Coret 150 Caleg Karena Tak Penuhi Syarat

2008-09-26T07:42:00.000-07:00

Serang – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten menyoret 150 calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Banten karena tidak lengkap persyaratannya. Selain itu, 11 partai politik peserta Pemilu 2009 tidak memiliki caleg di beberapa daerah pemilihan (Dapil) di Banten.

Lukman Hakim, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalegan KPUD Banten, Jumat (26/9) membenarkan pencoten caleg tersebut. Dari 970 caleg yang didaftarkan 34 parpol, hanya 820 caleg yang memenuhi syarat Dari jumlah itu, sebanyak 209 caleg perempuan dan 611 caleg lelaki. “Kami telah menetapkannya sebagai daftar caleg sementara (DCS),” kata Lukman Hakim.

Sedangkan Parpol yang tak memiliki caleg di Dapil 2 Banten adalah PIB, PNI Marhaen, Pakar Pangan, PDK, PNBK Indonesia, Patriot dan Partai Buruh. Di Dapil 4 adalah Partai Kedaulatan. Di Dapil 5 masing-masing PPPI, PDK, Patriot dan Partai Buruh. Dan Dapil 6 Banten adalah PDK, PDS, Patriot, PDK dan Partai Buruh.

Menurut ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalegan, Lukman Hakim, Caleg yang dicoret kebanyakan mereka adalah tidak melengkapi persyaratan seperti ijazah, keterangan dari kepolisian dan pengadilan tidak dilampirkan, ada juga yang menarik pencalonannya.

Sesuai dengan hasil perhitungan KPU Provinsi Banten, pada Dapil 1 Banten, seluruh partai menyerahkan 202 caleg. Namun setelah diverifikasi hanya 175 caleg yang lolos dan caleg wanitanya 43 orang. Pada Dapil 2 Banten, 38 Parpol mendaftarkan calegnya sebanyak 62 orang, sedangkan yang lolos hanya 50 orang. Dan dari 50 hanya 6 Caleg perempuannya yang semuanya memenuhi syarat. Di Dapil 2 Banten ada sebanyak 272 Caleg didaftarkan oleh semua Parpol, dari jumlah itu 242 Caleg lolos serta jumlah caleg perempuanya 62 orang.

Di Dapil 4 Banten, sebanyak 178 terdaftar sebagai caleg, namun yang lolos 145 Caleg dengan jumlah wanitanya 39 orang. Dapil 5 Banten dari 139 Caleg, yang lolos 113, dengan jumlah Caleg perempuan 33 orang, 7 diantaranya tidak memenuhi syarat. Dapil 6 Banten, caleg yang terdaftar sebanyak 17 dan yang lolos 95 orang. (*)

Korban Kebakaran Di Lebak Mengungsi Di SDN Sogong

2008-09-26T07:39:00.000-07:00

Serang – Kebakaran menghanguskan 101 rumah, masjid dan MCK di Kampung Hoewalat, Desa Sogong, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Jumat (26/9). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara menyebutkan, penyebab kebarakan berasal dari lampu tempel (cempor) milik salah satu warga.

Hingga Sabtu (27/9), ratusan warga dari korban kebakaran mengungsi sebagian di gedung SDN 2 Sogong dan sebagian lagi di saudaranya di kampung lain.

AKP Yudi Wibisana, Kasat Reskim Polres Lebak mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Polisi sudah meminta keterangan dari Mumuh (50) dan Memed (27), warga setempat.

Peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Diduga api berasal dari rumah Askari, kemudian merambah ke rumah-rumah lainnya. Kebakaran ini cepat membesar karena sebagian besar rumah warga terbuat dari kayu, bambu dan beratap anyaman daun kelapa.

Mobil pemadam kebakaran tidak bisa datang ke lokasi karena Desa Sogong berlokasi cukup jauh denga waktu tempuh hampir 6 jam dari Kantor Pemkab Lebak di Kota Rangkasbitung. Desa ini juga terletak di atas bukit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak Ruswan Effendi mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan mengenai peristiwa kebakaran itu pada Jumat siang kemarin. Ia mengaku, sudah memerintahkan Bagian Sosial Pemkab Lebak untuk menangani korban kebakaran. (*)

Banten Butuh 4 Tahun Tuntaskan Program Sertifikasi Guru

2008-09-25T07:57:00.000-07:00

Serang – Banten membutuhkan waktu 4 tahun untuk menuntaskan program sertifikasi guru, sesuai dengan pemetaan jenjang pendidika para guru saat ini yang berjumlah sekitar 89.108 guru.

“Perkiraa kami program ini akan tuntas 4 tahun dengan asumsi seluruh guru sudah memiliki sertifikasi yang disyaratkan sebagai legitimasi guru bermutu yang memperoleh izin mengajar dan sesuai dengan bidangnya,” kata Eko E Koswara, Kepala Dinas Pendidikan Banten seusai menandatangani kerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Pendopo Gubernuran Banten, Kamis (25/9).

Menurut Eko, saat ini di Banten mempunyai 89.108 orang guru, yang memiliki ijazah pendidikan S1 berjumlah 25.032 orang guru. Sisanya dari jenjang D1, D2 dan D3 dan SMA. Dari jumlah itu, guru yang telah mendapatkan sertifikasi sebanyak 6.300 orang pada tahun 2006 dan 2007. Tahun 2008, Banten memperoleh kuota 7.300 guru untuk mengikuti ujian meraih sertifikasi oleh Universitas Negeri Jakarta yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai penyelenggara ujian sertifikasi untuk Jakarta dan Banten.

Suprianto, Purek IV Bidang Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri UNJ mengharapkan, pemerintah memberikan kemudahan bagi guru yang akan mengajukan sertifikasi. “Suatu saat kami akan merancang outlet-outlet resmi penyelenggara sertifikasi guru, sehingga guru di Banten tidak harus datang ke Jakarta, tetapi para dosennya dibawa ke Banten,” kata Suprianto.

Gubernur Banten, Atut Chosiyah mengungkapkan, sertifikasi saat ini merupakan tuntutan reformasi pendidikan. Selain untuk meningkatkan profesionalisme, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Para guru yang bersertifikat pun akan lebih baik dan mendapat perhatian dari sisi kesejahteraan," kata Atut.

Menurut Gubernur, langkah percepatan program sertifikasi di Banten dengan tujuan agar para guru tidak tereliminasi dalam waktu 10 tahun mendatang. Karena, hanya guru yang memiliki sertifikasi yang diizinkan mengajar.

Dia mengatakan, tahun 2009, Pemprov Banten mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan dari total APBD Banten. “Kami akan memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan guru dan pengikatan mutu pengajarannya,” katanya.

Selain mengadakan MoU dengan Pemerintah Provinsi Banten, pihak UNJ pun akan melepas 25 orang mahasiswa senior untuk magang di SMK-SMK yang tersebar di Provinsi Banten, dengan harapan mereka yang melakukan magang tersebut mampu memberikan masukan-masukan kebijakan baik terhadap program-program sertifikasi guru maupun kepada pemerintah daerah setempat. (*)

Dua Lokasi Di Banten Dinilai Cocok Dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

2008-09-25T07:55:00.000-07:00

Serang – Dua lokasi di Provinsi Banten dinilai memenuhi persyaratan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kedua lokasi itu adalah Pulau Panjang dan daerah pesisir uta di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

“Observasi yang dilakukan Batan menunjukan, kedua lokasi itu masuk dalam 13 item persyaratan untuk membangun PLTN. Namun ini kan baru observasi. Kami akan melakukan kajian mendalam pada tahun 2009, apakah kedua lokasi itu benar-benar memenuhi persyaratan untuk pembangunan PLTN atau tidak,” kata Hudi Hastowo, Kapela Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) seusai menandatangani memorendum of understanding (MoU) dengan Gubrenur Banten, Atut Chosiyah di Pendopo Gubernuran Banten, Kamis (25/9).

Penelitian itu akan dilakukan paling cepat 3 tahun dan lama 5 tahun. Setelah itu, Batan baru menentukan lokasi yang paling memenuhi syarat untuk membangun PLTN. “Tapi tidak menutup kemungkinan ada daerah lain di pesisir laut yang ternyata lebih pas dan memenuhi persyaratan untuk dibangun PLTN,” katanya.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi pembangunan PLTN di antaranya, jauh dari vulkanalogi, dan paling tidak kurang dari 100 kilo meter dari tempat kegempaan dan secra geografi harus bebas dari tsunami. “Persyaratan lainnya juga harus ada daerah pendingin, yakni tidak boleh jauh dari air laut,” ujarnya.

Gubernur Banten, Atut Chosiyah menyambut baik MoU penelitian lokasi pembangunan PLTN. Namun dia berharap Batan melakukan sosialisasi yang intensif dan memberikan pengertian tentang PLTN. “Selama ini kesan dari nuklir, seram karena selalu dikaitkan dengan bom atom. Karena itu kami meminta dari Batan sendiri secara gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan manfaat nuklir,” kata Atut.

Jika benar terwujud, keberadaan PLTN di Banten bukan hanya berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar, namun menjawab dari krisis listrik di Indonesia. “Jadi pemahaman yang benar dan tepat harus ditanamkan kepada masyarakat, bahwa PLTN mampu mengatasi kekurangan supply energi listrik ke masyarakat, sehingga dikemudian hari tidak ada penolakan atau reaksi yang negatif. Bahwa nuklir memang bermanfaat untu kehidupan, bukan hanya untuk memusnahkan umat,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Promosi Batan, Dedy Miharhja mengaku sosialisasi tentang PLTN dan yang berkaitan dengan nuklir sudah disampaikan kepada masyarakat. Bahkan untuk melakukan hal serupa dengan Pemprov Banten, pihaknya akan menjadwalkan MoU dengan kabupaten/kota. “Pasca lebaran ini, kami akan lakukan MoU penelitian dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, seperti disampaikan oleh Ibu Gubernur Banten” katanya. (*)

PT ASDP Jamin Arus Mudik Melalu Pelabuhan Merak Lancar

2008-09-25T07:46:00.000-07:00

Serang – PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Merak menjamin hingga puncak arus mudik, kendaraan dan penumpang yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak (Banten) menuju Pelabuhan Bakauheni (Lampung) tetap lancar. Karena PT ASDP telah menambah trip kapal Roro dari 60-70 trip mencapi 80-91 trip per hari.

Kepala Cabang Utama ASDP Merak, Teja Suparna usai menemui Gubernur Banten, Atut Chosiyah di Pendopo Gubernuran Banten, Kamis (25/9) mengatakan, selama ini penumpukan kendaraan terjadi karena hanya mengoperasikan kapal roro sebanyak 60-70 trip per hari. Ini mempengaruhi jumlah pengangkutan dan kecepatannya. “Hingga H-6 lebaran ini (Kamis) bukan penumpang yang menunggu kapal, tetapi kapal yang menunggu penumpang,” katanya.

Menurut dia, sebanyak 30 kapal yang siap beroperasi di Pelabuhan Merak sudah cukup untuk mengantisipasi terjadinya ledakan penumpang yang akan melakukan penyeberangan. Untuk itu, PT ASDP Pelabuhan Merak akan terus mengoptimalkan kapal yang ada. “Kapal sudah cukup, dan tadi pagi juga satu kapal tambahan sudah diuji coba oleh Administrator Pelabuhan (Adpel) Banten,” katanya.

Teja memprediksi, Pelabuhan Merak akan mulai dipadati para pemudiak yang akan melakukan penyeberangan yaitu pada Jumat (26/9) malam. Karena, para pekerja sudah mulai libur. “Pada Jumat malam pemudik akan mulai meningkat tajam,” kata dia.

Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Kelaiklautan Kapal Adpel Banten, Adang Rodiana mengatakan, satu kapal tambahan untuk mengangkut para pemudik yang telah diuji coba, yaitu Kapal Motor Penumpang (KMP) Laut Teduh dinyatakan sudah memenuhi sayarat untuk mengangkut para pemudik. Karena, dari hasil uji coba, kapal bantuan tersebut mampu melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni kurang dari 2 jam. “KMP Lautan Teduh bila dioperasikan mengangkut pemudik dan kecepatan kapal itu tidak akan mengganggu jadwal yang telah ditetapkan oleh ASDP,” kata dia.

Namun, PT Bangun Putra Remaja selaku pemilik kapal, masih harus menambah alat keselamatan penumpang yaitu life jacket sebanyak 90 buah. Apabila, alat keselamatan itu sudah ditambah maka akan diizinkan untuk beroperasi di Pelabuhan Merak untuk mengangkut para pemudik. “Sudah tidak ada masalah tinggal alat keselamatan saja,” terang Adang.

Mulai meningkat

Arus mudik yang melalui jalur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni pada H-6 mengaalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2007), jumlah penumpang kapal pada H-6 mengalami peningkatan hingga 31 persen. Tahun 2007, jumlah penumpang sebanyak 25.033 orang, sementara pada H-6 musim mudik lebaran tahun ini mencapai 37.184 orang.

Sementara itu, di ruas tol Merak juga ada peningkatan yang signifikan. Suvervisor Gerbang Tol Cilegon-Merak, Dudung mengatakan, peningkatan itu mencapai 25 persen jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. "Mulai H-7, ruas jalan tol Merak didominasi oleh kendaraan pribadi. Kendaraan barang sudah mulai berkurang," terang Dudung.

Dikatakannya, peningkatan kendaraan yang menggunakan ruas jalan tol Merak erat kaitannya dengan arus mudik yang akan menggunakan jasa penyeberangan Merak-Bakauheni. "Kita juga sudah mempersiapkan untuk menghadapi puncak arus mudik.

Di pihak lain, kondisi di Terminal Terpadu Merak (TTM) yang baru diujicobakan meski cukup kontriversial, belum terlihat adanya penumpukan penumpang. Hanya saja, bongkar muat kendaraan dan barang berlangsung tidak di tempat yang seharusnya. Bongkar muat itu dilakukan di lahan yang baru diurug yang saat ini jadi tempat mangkal mobil.

Selain itu, loket-loket tempat pembelian tiket kendaraan juga tampak kosong dan tidak digunakan. Pos-pos kendaraan yang sudah dipasangi rute malah tidak digunakan. Kendaraan lebih memilih memarkirkan kendaraan untuk mencari penumpang di lahan yang baru diurug tersebut. (*)

Meski Tak Berizin, Pemkot Cilegon Paksakan Terminal Terpadu Merak Beroprasi

2008-09-24T08:20:00.001-07:00

Serang – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tetap mengoperasikan Terminal Terpadu Merak (TTM), Rabu (24/9), menggantikan terminal yang berada dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak. Padahal Menteri Perhubungan RI sudah menyatakan tidak akan memberikan izin operasi TTM karena dinilai tidak layak sebagai terminal terpadu.

Walikota Cilegon, Aat Syafaat berserta jajarannya seperti Kadis Perhubungan Sri Haryono, Satpol PP dan sejumlah anggota polisi langsung berada di lokasi dan mengamati proses pengalihan terminal tersebut yang dibangun dengan APBD Kota Cilegon selama 2 tahun. Bus antara provinsi pun dipaksa masuk ke TTM untuk menurunkan dan menaikan penumpang.

Pengalihan terminal ini membuat bingung penumpang yang turun dari Bakauhuni (Lampung). Sebagian besar mengeluh karena mereka terpaksa berjalan kaki cukup jauh, sekitar 500 meter dari gerbang pelabuhan ke TTM. “Sudah capek, panas, harus jalan kaki lagi jauh ke terminal. Gimana sih pemerintah daerah ini bukannya membuat nyaman penumpang, malah menyiksa begini,” kata Arif (40), warga Tasikmalaya, Jawa Barat yang baru turun dari Kapal Roro.

Arif berserta isteri dan dua anaknya terlihat repot membawa barang-barang untuk mudik ke kampung halamannya. Beberapakali kuli dia menolak kuli angkut yang menawarkan jasa untuk membawa barang. “Mahal pak. Kuli itu minta jasa Rp 15.000-Rp 25.000 untuk bawa barang ke TTM,” ujarnya. Sedangkan Rizal (39), penumpang yang akan menyeberang ke Bakauhuni dengan tujuan Palembang sempat ribut mulut dengan kuli angkut yang terlihat memaksa untuk membawa beberapa tas miliknya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Edi Ariadimengatakan, apa yang saat ini terjadi tak lebih dari pola kebiasaan semata yang lama kelamaan akan berjalan normal. ”Kalau mau dibandingkan, di terminal Tanjung Priok itu lebih jauh dari yang ada di sini. Tapi berjalan biasa kok,” ungkapnya.

Sekda menegaskan, persoalan adanya kekurangan dalam pengoperasian dan pelayanan di TTM memang diakuinya. Namun kekurangan itu justru yang sedang dicari untuk kemudian dilengkapi. ”Uji coba ini gunanya untuk mencari kekurangan, apa saja yang perlu dilengkapi. Kalau tidak diuji coba, kita tidak tahu apa kekurangannya dan bagaimana penanganannya,” tegas Edi.

Ketika ditanya soal kemungkinan diadakannya kendaraan angkutan dari TTM ke pelabuhan, Edi menyatakan bahwa itu sudah masuk dalam rencana pemerintah. ”Kami ini tidak bodoh. Semua sudah direncanakan dengan matang. Tapi kan tidak semudah membalikan tangan, butuh proses yang tidak sebentar untuk itu. Yang pasti, kita sudah rancang yang seperti itu,” akunya. (*)

Pemprov Banten Tak Mampu Kendalikan Kenaikan Harga Kebutuhan Poko Jelang Lebaran

2008-09-24T08:18:00.001-07:00

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengaku tidak mampu menekan harga kebutuhan pokok dan barang lainnya yang terus naik menjelang Lebaran tahun 2008. Pemprov hanya mampu mengupayakan persediaan kebutuhan pokok itu mencukupi, sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Hudaya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Rabu (24/9) mengatakan, pihak kesulitan untuk menyetabilkan harga barang yang terus naik. "Walaupun harganya terus naik, tapi sejumlah pedagang dan asosasi seperti pengusaha terigu menjamin ketersediaan kebutuhan itu akan dapat memenuhi pasar sampai lebaran mendatang," kata Hudaya.

Kenaikan harga seperti daging Sapi kata Hudaya dari hari ke hari diakui terus merangkak naik. Contohynya, harga daging Sapi yang semula Rp 65.000 per Kg menjadi Rp 75.000 per Kg atau kenaikannya berkisar Rp 10.000 dalam waktu sepekan. Daging ayam yang sebelumnya Rp 14.000 per Kg menjadi Rp 23.000 per Kg. Harga minyak goreng Bimoli naik dari Rp 13.000 per botol menjadi Rp 15.000. Dan, harga minyak goreng curah Rp 7.000 per Kg menjadi Rp 11.000 per Kg.

"Kami juga tidak bisa menekan harrga minyak goreng, karena berdasarkan permintaan pasar, harga akan turun dengan sendirinya dan normal jika permintaan kebutuhan tersebut normal seperti biasanya," ujarnya.

Pemprov Banten hanya berupaya untuk mengurangi tekanan harga akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok. Upaya itu antara lain menggelar operasi pasar dan pasar murah bagi rakyat. “Beberapakali kami mengadakan pasar murah di Alun-alun Timur Kota Serang dengan harga barang yang dijual lebih murah 30-40 persen dari harga pasaran. Semoga ini bisa membantu masyarakat,” katanya.

Selain itu, Disperindag Banten melakukan komitmen dengan sejumlah pengusaha distributor kebutuhan pokok atau agen agar menjamin ketersediaan barang. “Soal harga, kami hanya berani menghimbau agar tidak terlalu besar mengambil keuntungan. Tetapi sulit ya, mereka pun mendapatkan kebutuhan itu dengan harga yang sudah naik,” katanya.

Tetap Langka

Sementara itu, kelangkaan minyak tanah masih terjadi di sebagian daerah di Provinsi Banten. Para ibu rumah tangga dan pengecer terpaksa mengantre paling sedikit selama 1 hari untuk mendaptakan minyak tanah. Antrean jerigen berisi 5-20 liter tampak berjejer di sejumlah agen minyak tanah seperti di Kecamatan Taktakan, Serang, Curug, Walantaka dan sekitarnya. Hal serupa juga terlihat di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Labuan dan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Di sejumlah agen, pembelian minyak tanah itu dijatah berkisar 2-3 liter per pembeli. Harga minyak tanah pun bervariasi mulai dari Rp 2.500 per liter hingga Rp 4.000 per liter. “Daripada saya enggak bisa masak, ya saya beli aja Pak,” ujar Susi, seorang ibu rumah tangga di Taktakan, Kota Serang.

Hudaya, Kadis Perindag Banten mengatakan, terjadi keanehan atas distribusi minyak tanah bagi Banten. PT Pertamina maupun Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak Gas (Hiswana Migas) Banten menyatakan, alokasi minyak tanah untuk Banten tidak dikurangi. Sedangkan para agen mengatakan, pasokan tersendak-sendat. “Jadi mana yang benar? Saya mencurigai ada permainan di lingkaran itu yang menyebabkan terjadiknya kelangkaan minyak tanah di masyarakat,” kata Hudaya. (*)

Dua Kapal Roro Tambahan Tak Laik Melaut Di Merak-Bakauhuni

2008-09-24T08:16:00.000-07:00

Serang – Administratur Pelabuhan (Adpel) Banten menyatakan dua kapal tambahan, KMP Victorius 5 dan KMP Lautan Teduh belum memenuhi syarat kelaikan laut, terutama kelengkapan alat penyelamatan penumpang dan kecepatan kapal yang dinilai lambat. Karena itu, kedua kapal belum dioperasikan dalam angkutan Lebaran 2008.

"Tadi kami sudah melakukan pemeriksaan. Kedua kapal itu belum bisa dioperasikan sebelum ada uji stabilitas dari Biro Krasifikasi Indonesia dan belum dilengkapinya alat-alat keselamatan penumpang,” kata Adang Rosdiana, Kabid Kalaikan Laut Adpel Banten, Rabu (24/9).

Adang mengatakan, Adpel Banten tidak mau berspekulasi dengan kondisi kapal seperti itu, jika tetap dipaksakan digunakan mengangkut penumpang pada saat arus mudik karena kejurangan alat keselamatan dan kendala lainnya. Ke-dua kapal tersebut yakni, Kapal Victorius 5 milik PT Surya Timur Line Shiping dan Kapal Lautan Teduh milik PT Putra Bangun Remaja.

Beberapa kekurangan dan kendala pada dua kapal tersebut, jumlah pelayar kekurangan 50 orang, kekurangan life jaket 150, serta ada pipa di cardek yang belum dipakai pelindung, ada tangki untuk menampung tetesan minyak yang tumpah di cardek belum dipakai pelindung, serta ada penambahan kontruksi di atas kapal yang beratnya puluhan ton dikhawatirkan menganggu stabilitas kapal pada Kapal Victorius 5.

Menurut Adang, kendala atau kerusakan lain yang ada pada kapal Lautan Teduh adalah, kekuarangan life jaket 90 buah dan belum dilakukan uji kecepatan kapal dalam kondisi mengangkut penumpang Merak-Bakauheni tidak lebih dari dua jam. Jiaka kecepatan kapal tersebut lebih dari dua jam, akan mengganggu jadwal kapal lainnya untuk bersandar di dermaga.

"Kamis ini baru akan diuji coba kecepatan kapalnya berapa dan waktu tempuhnya berapa anara Merak-Bakauheni," katanya. Sebab, hasil pencekan sementara memperlihatkan kecepaktan KMP Lautan Teduh hnya 9,8 knot per jam dalam keadaan kapal kosong. Jika dalam uji coba nanti, waktu tempuh KMP Lautan Teduh antara Merak-Bakauhuni melebihi 2 jam, maka kapal itu dipastikan tidak akan dioperasikan.

Kata Adang, Kedua kapal buatan Inggris tahun 1990 ini masing -masing mampu mengangkut sekitar 100 unit kendaraan berbagai jenis. Bahkan untuk penumpang pejalan kaki untuk KM Victorious 5 dapat mengangkut 484 orang dan penumpang KM Laut Teduh terdapat 316 orang penumpang. “Bahkan untuk laut teduh memiliki kursi pijat,” ujarnya.

Dengan dua kapal bantuan yang belum bisa digunakan untk angkuatan lebaran di ASDP Merak, kata Adang, maka kapal yang benar-benar siap dioperasikan adalah 28 kapal. Namun, karena keterbatasan dermaga, maka maksimal yang beroperasi paling hanya bisa 22 kapal, sedangkan kapal lainnya disiapkan untuk antisipasi gangguan

Sementara itu, data dari PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Merak, jumlah penumpang terlihat terjadi peningkatan. Pada Minggu (22/9) atau H-9 lebaran, jumlah penumpang mencapai 27,493 orang, kendaraan roda dua 648 buah, roda empat 1.710 unit, Bus 382 buah dan truk 2.207 unit. Sedangkan H-8 lebaran, jumlah penumpang mencapai 29.514 orang, sedangkan untuk kendaraan roda dua 849 unti, roda empat 1.830 unit, Bus 376 buah dan truk 2.613 unit. Sementara itu, pada H-7 kemarin dari 00.00 sampai 08.00 wib saja jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan mencapai 10.976 orang. Untuk Roda dua 440 unit, roda empat 779 unit, bus 97 dan truk sebanyak 1.038 unit. (*)

Diprotes, Pemindahan Rencana Terminal Argo Dari Tangerang Ke Serang

2008-09-24T08:10:00.001-07:00

Serang - Belum beres mengenai pro dan kontra pengadaan lahan untuk sports centre, Rabu (24/9) rencana perpindahan terminal agro industri yang seyogyanya akan dibangun di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dipindahkan di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Pemindahan mendadak ini menuai protes dari anggota DPRD Provinsi Banten.

Rencana perpindahan itu disampaikan saat Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten dan instansi terkait lainnya melakukan ekspos rencana perpindahan lokasi dari Balaraja pindah ke Cikande. "Sesuai dengan kesepakatan bersama, pembangunan terminal agro industri dilokasikan di Balaraja, bukan di Cikande, dan kesepakatan itu dilakukan bersama antara Pemprov Banten dengan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2002 lalu,” kata anggota Komisis II DPRD Banten, Saiful Rizal, Rabu (24/9).

Penetapan lokasi di daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dibuat sudah sesuai dengan studi kelayakan. “Karena ada kajiannya, maka ditunjuklah Desa Tobat Kecamatan Balaraja sebagai lokasi yang tepat sebagai Terminal Agro Industri," ujarnya.

Ia mengaku kecewa dengan rencana Pemprov Banten yang tiba-tiba berencana memindahkan lokasi terminal tersebut ke Cikande, dan meminta kepada mereka untuk mengkaji ulang rencana tersebut. "Jelas ini membuat kecewa masyarakat Balaraja khususnya dan masyarakat Tangerang pada umumnya. Ini bukti Pemprov Banten benar-benar kurang respek terhadap pembangunan masyarakat Tangerang," katanya.

Ia juga mengaku heran, kenapa tiba-tiba Pemprov Banten melakukan kajian ulang terhadap lokasi tersebut dan akhirnya menempatkan Desa Tobat Kecamatan Balaraja sebagai alternatif tempat ke tiga sebagai lokasi Terminal Agro Industri.

"Saya mendengar ada yang tidak beres dengan proses ini, ada invisible man sehingga mereka memindahkan lokasi itu ke Cikande dan menempatkan Cikande sebagai alternatif pertama sebagai lokasi," ungkap dia. Padahal menurutnya, berdasarkan letak lokasinya, Balaraja lebih strategis dibanding Cikande karena dekat dengan akses jalan tol, dekat dengan DKI Jakarta dan banyak alternatif jalan menuju lokasi. "Saya khawatir kalau mereka tetap ngotot ingin di Cikande, nasibnya akan sama dengan terminal agropolitan di Kabupaten Pandeglang yang sama sekali tidak terpakai, padahal nilai investasi yang akan masuk di terminal agro industri itu mencapai Rp 60 miliar lebih," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Yayat Suhartono menegaskan bahwa jika Pemprov Banten tetap berkeinginan memindah lokasi terminal itu, maka pihaknya akan lepas tangan dari semua persoalan yang ada, termasuk jika ada persoalan hukum dan politik di kemudian hari.

Menurutnya, dalam APBD Banten tahun 2008 ini, Pemprov Banten sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,4 miliar untuk pembebasan lahan terminal agro industri. Semula berdasarkan studi kelayakan lokasinya bertempat di Desa Tobat Kecamatan Balaraja. Namun entah kenapa tiba-tiba Pemprov Banten kembali melakukan kajian dan menetapkan Cikande sebagai lokasi yang tepat untuk terminal tersebut.

"Kalau memang mereka maunya seperti itu, silahkan saja. Kami akan lepas tangan dengan semua persoalan yang ada nantinya, terlebih kami sendiri tidak mau mencampuri urusan itu sampai kepada teknis," ancam Yayat. (*)

Hentikan Pembelian Tanah Perpustakaan Dan Arsip Daerah Banten Rp 5 Miliar untuk 2,5 Hektare

2008-09-24T08:08:00.000-07:00

Serang - Komisi I DPRD Banten meminta kepada Badan Perpustakaaan dan Arsip Daerah (Arda) Provinsi Banten untuk menghentikan ;embelian lahan yang tengah dilakukan, menginggat lahan yang akan dijadikan kantor tersebut lokasinya tidak terjangkau oleh masyarakat pelajar dan mahasiswa.

Disamping itu, harganya sangat mahal diatas kewajaran dan pasaran harga tanah disekitar lokasi yang akan dijadikan tempat lumbung ilmu oleh masyarakat Banten itu. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten, Tamba Tuah Purba, Badan Perpustakaan dan Arda Banten, diminta untuk menghnetikan dan mengkaji ulang lokasi serta mencari lahan yang dekat dengan kota dan mudah dijangkau.

“Harganya memang tidak sesuai dengan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK), yakni di bawah Rp 1 juta per meternya, sementara alokasi harganya dalam DASK diatas Rp 1 juta,” katanya.

Namun, pihaknya lebih memilih harga tanah itu lebih mahal sedikit, asalkan berada di tempat yang mudah dijangkau baik oleh masyarakat pelajar atau umum. “Lebih mahal lebih baik yang terpenting lokasinya strategis, tapi kalau ini harganya sudah diatas-rata-rata lokasinya pun berdasrkan keterangan dari masyarakat sangat jauh dari Terminal Pakupatan,” ujarnya.

Tamba yang mengaku belum mengetahui persis lokasi lahan dan baru mendapat laporan dari pejabat Perpustakaan dan Arda Banten, menyatakan bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih untuk 5 hektar, terjadi Silpa. “Katanyab sih ada kelebihan sisa anggaran atau Silpa, tapi saya minta lebih baik dibatalkan saja, daripada dikemudian hari mendapat temuan hukum dan komplain dari masyarakat,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang) Provinsi Banten, Aliyudin meminta aparat hukum untuk menyelidiki dugaan mark up pembelian lahan untuk kantor Perpustaakan dan Arda Banten. “Harga tanah yang sudah dibeli itu tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP,red), sangat jauh dari rata-rata,” kata Aliyudiin.

Harga tanah di Kelurahan Banjar Agung kecamatan Cipojok Jaya Kota Serang untuk kantor Perpustakaan dan Arda Banten yang tak jauh dari kantor Mapolda Banten tu sesuai dengan harga pasaran tak lebih dari Rp 250 ribu per meternya. “Ini jelas ada mark up dan penipuan yang dilakukan oleh pejabat Pemrpov Banten tehadap masyarakat Banten,” teranganya.

Penindakan tegas terhadap pejabat terindikasi menyalahi kewenangannya itu harus ditindak dengan tegas, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di Provinsi Banten. “Belum lagi beres persoalan pembelian lahan untuk RSUD Banten dan penanganan proses hukum di persidangan untuk pembayaran dobel anggaran lahan KP3B dengan tersangka mantan Kepala Biro Umum Pemprov Banten, Iya Sukiya, timbul lagi persoalan baru,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Perpustakaan dan Arda Provinsi Banten, Hj Sudiyati ketika hendak diminta tanggapannya terkait dengan pembelian lahan tidak ada ditempat. Menurut salah satu stafnya, ia tengah berada di kantor Sekda. “Ibu sedang keluar dan kalau tidak salah sedang ke Sekda,” kata Citra Mulyani kepada Tangerang Tribun. (*)

Pemerintah Pusat Hanya Butuh 20 Hektare Untuk Sport Centre

2008-09-24T07:58:00.000-07:00

Serang - Kebutuhan lahan untuk pembangunan sports centre ternyata hanya sekitar 20 hektare, bukan 60 hektare yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Kebutuhan lahan sports centre itu mengemuka setelah anggota Panitia Anggaran (Panang) DPRD Provinsi Banten, Hj Sutje Suwartini berkunjung ke Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) di Jakarta Rabu, (24/9).

Dalam kunjungannya tersebut, mereka diterima Sekretaris Menegpora Wafid Muharam. "Pengakuan mereka, kebutuhan lahan sports centre itu tidak mencapai 60 hektare, tetapi 20 hektare juga sudah cukup," terang Sutje

Terlebih menurutnya, berdasarkan informasi dari sana, tidak semua cabang olah raga yang akan dilombakan bertempat di Provinsi Banten, tetapi dibagi ke sejumlah daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan lainnya. "Dari puluhan cabang olah raga yang akan dilombakan, dipastikan yang bertempat di Banten hanya enam cabang olah raga saja. Itu menurut Sekretaris Menegpora," katanya.

Selain soal lahan, Panang juga mendapatkan informasi rencana besaran anggaran yang akan diberikan pemerintah pusat untuk membangunan sport centre yaitu sebesar Rp 300 miliar. "Informasi anggaran dari pusat yang mencapai satu triliun lebih itu ternyata tidak benar, buktinya mereka hanya merencanakannya sebesar Rp300 miliar, itupun rencananya dialokasikan pada APBN 2011 atau 2012 nanti," ungkapnya.

Selain bantuan itu, menurut anggota Komisi II ini, Pemerintah Pusat tidak memberikan tambahan anggaran apapun lagi termasuk anggaran untuk pelaksanaan olimpiade nanti. "Semua biaya kegiatan nanti seperti halnya pelaksanaan MTQ Nasional kemarin dibebankan kepada pemerintah daerah. Tentu ini akan membebani APBD Banten kembali," katanya.

Ia mencontohkan, tuan rumah pelaksanan PON kemarin, Kalimantan Timur harus menanggung biaya pelaksanaannya sebesar empat triliun dari APBD mereka. Menurutnya, Pemerintah Pusat sendiri tidak berani menjamin sepenuhnya hal itu, mengingat kondisi politik hasil Pemilu 2009 nanti bisa saja dapat mempengaruhinya. "Kalau nanti presiden dan menterinya diganti, bisa saja kebijakannya juga berubah. Jadi tidak ada jaminan bahkan mereka sendiri tidak berani menjaminnya," katanya menambahkan. (*)

KA Ekonomi Banten Ekspres Mulai Dioperasikan

2008-09-22T08:01:00.000-07:00

Serang – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan KA Ekonomi Banten Ekspres untuk melayani jurusan Merak-Jakarta, menggantikan Kerta Api Patas Merak yang kini sudah tidak beroprasi lagi. Upacara pengoperasian KA yang memiliki 10 gerbong yang terdiri 9 gerbong tempat duduk dan 1 restorasi itu dilakukan Meteri Perhubungan RI, Jusman Syafei Jamal dihadiri Gubernur Banten, Atut Chosiyah di Statsiun KA Serang, Senin (22/9) sore.

KA Ekonomi Banten Ekspres melayani jalur Merak-Jakarta atau sebaliknya untuk sementara hanya 1 trip sehari. Dengan kapasitas angkut 1.114 penumpang, KA ini berangkat dari Stasiun Merak pukul 06.00 WIB dan sampai di Jakarta pukul 11.00 WIB. Sebaliknya, KA berangkat dari Jakrta sekitar pukul 13.00 WIB dan tiba di Merak pukul 17.30 WIB. Ongkos KA ini adalah Rp 20.000 per tiket dari Merak ke Jakta dan Rp 4.000 dari Merak ke Serang.

Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan RI, Jusman Syafei Jamal mengatakan, kebutuhan terhadap angkutan massal dari Banten semakin meningkat. “Permintaan akan transportasi kereta api sangat tinggi. Ini terbukti setiap tahun meningkatnya jumlah kereta api di seluruh provinsi di Indonesia, apalagi penumpang kereta api jurusan Jakarta-Serang atau sebaliknya,” kata Menteri Perhubungan.

Karenanya, pemerintah pusat merencanakan akan membangun kereta api rel diesel dan kereta api diesel Indonesia. Bahkan jalur ganda Kereta api Serpong-Maja. “Pemerintah akan terus berupa memberikan terbaik guna masyarakat penumpang KA, apalagi tarif angkutan kereta api terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

KA Ekonomi Banten Ekspres ini memiliki fasilitas lengkap seperti kipas angin, tempat duduk yang luas dan memiliki fasilitas untuk penyandang cacat. “Kamar kecil dalam KA Banten Ekspres ini memiliki satu kamar kecil yang diperuntukan untuk penyandang cacat dan tempat duduk yang panjang,” katanya.

Untuk memberikan kenyamana dan kseelamatan penumpang, seluruh masinis kereta api akan diberikan sertifikat, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kereta api. “Dengan proses sertifikasi ini keselamatan terus meningkat dan baik serta dengan serifikasi kenyamana penumpang juga terjaga,” ujar dia.

Bagian Sarana Dinsas Perhubungan (Dishub) Lipo Besar Jakarta, Hafid Nurochim KA Banten Ekspres masih memiliki kelemahan, di antaranya kamar kecil untuk penyandang cacat jumlahnya hanya satu. “Gerbong dalam KA Banten Ekspres ini memang banyak kelebihan, tapi sayang kekurangan masih ada, yaitu fasilitas untuk penyandang cacat sangat minim,” terang Hafid kepada sejumlah wartawan sebelum acara dimulai.

Sementara itu, Gubernur Banten, Atut Chosiyah meminta kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI) Jusman Safei Djamal untuk segera merealisasikan infrastruktur jalan tol menuju kawasan industri Bojonegara Kabupaten Serang.

“Kebutuhan transportasi di Banten sangat tinggi termasuk penumpang Kereta Api (KA) jurusan Jakarta-Merak, Jakarta-Rangkasbitung dan Jakarta-Tangerang. Dengan semakin tingginya penumpang kereta api, saya rasa maka akan diikuti oleh sarana trasportasi lainnya,” kata Atut.

Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya, kawasan industri di Bojonegara dan kilang minyak (oil refinery) yang tengah dalam proses maka kebutuhan akan sarana dan prasarana infrastruktur juga dibutuhkan, salah satunya adalah pembangunan jalan tol menuju kawasan Bojonegara sepanjang 14 kilo meter. “Karena pembangunan jalan tol itu merupakan kewenangan pusat, dan kami harap Pak Menteri yang menindaklanjutinya,” kata Atut.

Namun sambutan Gubernur Banten, Atut Chosiyah yang meminta segera direalisasikannya rencana pembanguna jalan tol ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara itu tidak secara spontan dijawab Menteri Perhubungan. Menteri hanya mengomentari soal transportasi KA yang sangat membantu dalam mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran tahun 2008.

Gubernur Banten mengatakan, Banten memiliki 5 jaring lintas kereta api dengan panjang lintasan 306,90 km. Namun dari 5 jaring lintas itu yang berfungsi hanya 3 lintasan saja, yakni 147,44 km lintasan yang meliputi lintasan Jakarta-Serang-Merak, Jakarta-Tangerang dan lintasan Cilegon – Cigading.

Sedangkan 2 jaring lintas yang tidak aktif yakni lintasan Rangkasbitung–Labuan–Saketi– Bayah dan lintasan Cigading – Anyer Kidul dengan panjang lintasan 156,46 km. “Kalau dua lintasan itu diaktifkan, sangat bisa membantu masyarakat Banten Selatan,” kata Atut. (*)

Menhub Tak Akan Terbitkan Izin Operasi Terminal Terpadu Merak

2008-09-22T08:00:00.000-07:00

Cilegon – Menteri Perhubungan (Menhub RI), Jusman Syafei Jamal tidak akan menerbitkan izin operasi bagi Terminal Terpadu Merak (TTM) yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, 500 meter dari kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon. Pengoperasian terminal itu harus menunggi rampungnya pembangunan dermaga VI yang loasinya di sekitar TTM.

"Kenapa izinnya tidak keluar, karena persoalan jarak tempuh yang cukup jauh antara terminal dengan dermaga pelabuhan. Jadi ini malah akan memberatkan para penumpang," tegas Jusman usai melakukan peninjauan Pelabuhan Bakauhueni, Lampung dan Pelabuhan Merak dalam rangka memastikan kesiapan sarana dan prasarana angkutan lebaran, Senin (22/9).

Alasannya tidak tertbitnya izin bagi TTM adalah namanya terminal terpadu yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Yang namanya termidal terpadu, lokasi terminal itu tidak jauh dengan dermaga atau rapat dengan dermaga.

"Bisa pemkot mengoperasikannya, tapi ganti dulu namanya jadi terminal bus, dan itu tidak jadi masalah, maka jika ingin tetap menjadi TTM, maka dapat dioperasikan jika sudah ada dermaga VI yang rencananya akan dibangun di lokasi pesisir pantai sekitar TTM," ujarnya.

Namun Pemkot Cilegon tetap ngotot akan melakukan uji coba pengoperasian TTM pada H-7 atau Rabu (24/9). "Rencana H-7 pemkot akan melakukan uji coba, lebih baik kita koordinasikan saja dulu, jangan sampai timbul gejolak nantinya," tutur Jusman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, HM Masduki menambahkan, TTM yang sudah berdiri tegak dan kokoh hanya tinggal dioperasikan saja. Adapun polemik yang berkembang saat ini, lebih baik diselesaikan secara musyawarah dan mencapai mufakat. "Kalau saya lihat sih, TTM hanya tinggal dioperasikan dan dilaksanakan saja, adapun permasalahan yang muncul, ini hanya persoalan koordinasi saja, jadi tempuh dulu jalur koordinasi tersebut," tukas Masduki yang turut hadir dalam acara kunjungan Menhub ke Pelabuhan Bakauhueni dan Merak.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis menegaskan, TTM sudah dianggap layak dioperasikan. Meski demikian, jalur mekanisme untuk dioperasikannya terminal harus menempuh tahap uji coba. Maka dari itu, kata dia, pemkot tetap akan melakukan uji coba operasi TTM pada H-7 dengan batas waktu uji coba yang tidak ditentukan.

Ketika ditanya soal perizinan, ia menyatakan, sebelum membangun pemkot sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dephub dan Dishub provinsi. Semuanya terlihat menyambut baik program pembangunan Pemkot Cilegon. Setelah itu, lanjut Lubis, rapat koordinasi dengan berbagai pihak juga dijalankan dan pada akhirnya TTM dibangun.

"Semua perizinan sudah ditempuh dan lengkap, dan bukti-buktinya ada di Perhubungan, semua kalangan sudah berkoordinasi dengan pemkot, adapun permasalah yang saat ini tiba-tiba muncul, saya sendiri kurang memahaminya, mungkin ada misscomunication. Tapi saya anggap sudah beres dan TTM akan diuji coba lusa," tegasnya. (*)

Pendistribusian Raskin Di Banten Sangat Rendah

2008-09-22T07:58:00.000-07:00

Serang – Pendisitribusian beras untuk orang miskin (Raskin) di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sampai dengan September 2008 ini sangat rendah. Dari kuota sebanyak 101.792 ton baru terserap sebanyak 37.200 ton atau hanya sebanyak 40,76 persen.

Demikian terungkap saat Komisi II DPRD Banten berkunjung ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Pusat di Jakarta Senin, (22/9). "Dipastikan kuota raskin untuk Banten ini tidak terserap semua, karena masih terdapat separuh lebih, sedangkan waktu tinggal tiga bulan lagi," kata Sekretaris Komisi II Anshor usai mengunjungi Bulog.

Menurutnya, sebenarnya kunjungannya ke Bulog itu dalam rangka meninjau persediaan beras untuk Banten menjelang Lebaran 2008 ini. Namun disana mengemuka persoalan Raskin yang masih minim serapannya. "Persediaan beras sampai dengan lebaran 2008 bahkan Pemilu 2009 sendiri menurut Bulog Pusar cukup aman," ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Banten ini.

Daerah yang paling rendah daya serapnya adalah Kabupaten Tangerang, dari kuota sebanyak 36.932 ton, yang terserap hanya 22,95 persennya. Disusul Kota Tangerang dari kuota 4.532 ton yang terserap hanya 23,08 persen. Selanjutnya Kabupaten Serang 39,58 persen, Kabupaten Pandeglang 48,60 persen, Kota Serang 58,79 persen, Kabupaten Lebak 63,86 persen dan Kota Cilegon 74,05 persen.

"Kalau rendahnya daya serap raskin itu dampak dari berkurangnya penduduk miskin patut kita syukuri. Tetapi faktanya bukan demikian, sebab sebenarnya banyak masyarakat yang membutuhkan raskin terutama di Kabupaten Tangerang yang jumlah penduduknya paling banyak," katanya.

Ia sendiri mengaku heran, kenapa dari tahun ketahun Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang paling rendah daya serapnya terhadap raskin, padahal jumlah penduduknya paling banyak di Banten. "Saya yakin raskin ini sangat dibutuhkan masyarakat, sebab dalam kondisi sekarang sangat membantu mereka sekali, karena beras biasa harganya cukup tinggi," ujarnya.

Ia mengaku sempat mengusulkan kepada Bulog agar mengganti istilah raskin dengan beras bersubsidi. "Nama raskin kesannya kurang etis, sebaiknya diganti saja dengan beras bersubsidi," usulnya. (*)

Polisi Musnahkan Ribuan Botol Miras Dan CD Porno Di Serang

2008-09-22T07:19:00.000-07:00

Serang - Polres Serang memusnahkan ribuan botol Minuman Keras (miras) dari berbagai jenis, Senin (22/9) sore. Selain miras, polisi juga memusnahkan puluhan ribu batang petasan, puluhan dus berisi ratusan CD dan puluhan knalpot racing. Pemusnahan dilakukan oleh Kapolda Banten, Brigjen Rumiah serta didampingi oleh sejumlah ulama maupun muspida Serang.

Kapolres Serang, AKBP. Drs. Mamat Surahmat ketika ditemui kemarin mengatakan, miras yang dimusnahkan seluruhnya mencapai 7.388 botol. Miras ini, terdiri dari berbagai jenis maupun merek. Seluruh miras yang jumlahnya mencapai 7.388 botol ini, merupakan sitaan dalam razia yang dilakukan oleh Polres Serang maupun polsek-polsek jajaran Polres Serang.

“Seluruh miras itu kemudian kami kumpulkan. Setelah terkumpul, baru kemudian kami musnahkan. Pemusnahan sebagai bentuk keseriusan polri untuk memberantas penyakit masyarakat,” katanya didampingi Kasat Reskrim Polres Serang, AKP. Sofwan Hermanto.

Selain miras, tambah dia, dilakukan pula pemusnahan terhadap puluhan ribu batang petasan. Jumlah petasan yang berhasil disita, seluruhnya mencapai 69.900 batang petasan. Petasan itu merupakan hasil razia yang dilakukan aparat kepolisian. Keberadaan petasan, dinilai mengganggu masyarakat. Selain petasan, polisi juga memusnahkan 43 dus mie instan yang berisi ratusan keping CD porno. CD porno ini disita dari sejumlah pedagang CD di wilayah Serang. (*)

Gubernur Banten Bingung Tutupi Kekurangan Dana Pengamana Lebaran 2008

2008-09-21T07:21:00.000-07:00

Serang – Gubernur Banten, Atut Chosiyah mengaku kebingungan menutupi kekurangan anggaran untuk personel pengamanan Lebaran tahun 2008. Sebab, dana dari pemerintah pusat untuk ini hanya cukup untuk mendukung 2.500 personel. Sedangkan kebutuhan pengamanan itu mencapai 3.500 personel, berarti kekurangan dana untuk 1.000 personel.

“Saya juga belum tahu kekurangan dana itu akan ditutupi dari pos mana di APBD Banten dan berapa alokasi dana untuk setiap personelnya. Tetapi saya sudah meminta Ketua Panitia Anggaran Eksekutif untuk membahas persoalan tersebut dengan DPRD,” kata Atut Chosiyah, Gubernur Banten, Minggu (21/9). Padahal Lebaran tinggal 9 hari lagi. Sesuai dengan rencana, semua persiapan untuk Lebaran, termasuk pengamanan dan infrastruktur jalan sudah rampung pada H-10.

Atut mengemukakan, jika setiap personel pengamanan Lebaran dialokasikan anggaran Rp 30.000, maka Pemprov Banten harus menyediakan dana paling sedikit Rp 480 juta. Dana sebesar itu paling tidak untuk 16 hari kerja. “Memang kecil setiap perseonalnya, tetapi daripada tidak. Kami juga sedang mencari solusi secepatnya,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Banten mengingatkan Gubernur Banten agar behati-hati dalam menggunakan pos anggaran untuk kekurangan dana pengamanan Lebaran. Sebab, penggunaan kode rekening atau pos anggaran yang tidak tepat akan menjadi temuan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jalan tol

Sementara itu, pengamatan SH hingga Minggu (21/9) menunjukan, perbaikan badan jalan tol yang dilakukan pengelola belum rampung seluruhnya. Kegiatan perbaikan itu masih terlihat di Km 60, 45 dan 42. Rambu-rambu pengaman, alat-alat berat dan sejumlah pekerja tampak sibuk menyelesaikan perbaikan yang terlihat tinggal pekerjaan akhir. Di sejumlah ruas, lapisan aspal mulus mulai dihamparkan.

Namun para pengemudi kendaraan tetap harus berhati-hati. Sebab perbaikan badan jalan tol Jakarta-Merak dan jalur sebaliknya belum menghasilkan kualitas jalan yang diharapkan pengguna jasa. Di sejumlah ruas jalan, badan jalan tol masih terasa bergelombang yang sangat tajam. Bahkan dari arah jalur Jakarta-Merak, para pengemudi truk enggan menggunakan jalur sebelah kiri. Truk lebih memilih jalur kanan yang diperuntukan menyusul kendaraan.

Penyebabnya, badan jalan di sebelah kiri lebih parah bergelombang dan lapisan aspal maupun semen buruk. “Bisa-bisa as roda truk patah. Kami juga khawatir dengan muatan kami, nanti rusak karena digojlok terus,” katanya.

Pos Kesehatan

Sebanyak 81 posko kesehatan disiapkan oleh Pemerintan Provinsi Banten disekitar jalur Jakarta – Merak. Selain di jalur Jakarta – Merak, posko-posko itu juga berada disetiap terminal dan stasiun kereta api yang ada di Banten.

Koordinator Penanganan Mudik dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Suharno, mengatakan dari 81 titik posko kesehatan itu sebagian menggunakan tempat puskesmas-puskesmas yang berada di sepanjang jalur mudik. “Setiap posko itu dilengkapi oleh satu dokter dan perawat,” kata Suharno.

Dalam setiap musim mudik, keluhan yang dialami oleh para pemudik umumnya adalah penyakit ringan, yakni mual dan pusing akibat kelelahan dalam perjalanan. Apalagi, para pemudik banyak yang tetap menjalankan ibadah puasa. “Hanya dua keluhan itu yang banyak kami tangani selama musim mudik lebaran,” ujarnya.

Selain itu, paket obat-obatan juga sudah disiapkan, bahkan sudah disebar kesetiap kabupaten dan kota . Sehingga, pada pelaksanaanya nanti kebutuhan obat akan cepat didapatkan oleh para pemudik. “Kalau masalah obat-obatan sudah tidak dikhawatirkan,” terang dia.

Di posko-posko itu juga disiapkan mobil ambulance untuk merujuk para pasien yang mengalami penyakit yang tidak bisa ditangani oleh posko kesehatan yang jumlahnya sebanyak 81 unit.

Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyarankan kepada para pengusaha yang akan membuka posko bengkel servis gratis untuk dekat dengan posko terpadu lebaran 2008. “Kami harap bengkel gratis juga dapat dibuka dekat dengan posko terpadu, dan dapat melayani para pemudik,” kata Atut.

Menurut Atut, semua persiapan mudik sudah dilakukan oleh instansi terkait, termasuk persiapan kapal roll on – roll off yang ada di Pelabuhan Merak. Sehingga, diharapkan pada pelaksanaan mudik lebaran ini bisa berjalan dengan lancar. “Mudah-mudahan mudik bisa lancar,” kata dia. (*)

H-10 dan H+10 Lebaran, Alokasi Premium Dan Solar Ditambah 200-400 Ton Per Hari

2008-09-21T07:19:00.000-07:00

Serang - Alokasi premium dan solar untuk Provinsi Banten ditambah sebanyak 200-400 ton per hari untuk memenuhi kebutuhan pemudi selama H-10 dan H+10 Lebaran tahun 2008. Penambahan ini disesuaikan perkiraan terjadinya peningkatan arus mudik sekitar 20 persen dari tahun lalu.

Ketua Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Banten, Rahmat Halim, Minggu (21/9) mengatakan, pada saat normal kebutuhan premium dan solar di Banten yaitu sekitar 1700 -2000 ton setiap harinya. Berdasarkan permintaan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banten, PT Pertamina telah siap mengirimkan kebutuhan penambahan sebagai stok lonjakan permintaan.

“Alokasi tambahan itu hanya berlaku bagi 55 SPBU yang ada di Banten, tetapi tidak termasuk bagi SPBU di Kabupaten dan Kota Tangerang,” ujar Rahmat.

Rahmat mengatakan, akan mengintensifkan pengawasan ketersediaan premium dan juga solar, apalagi Banten menjadi daerah perlintasan jalur mudik yang menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. “Kami juga, akan mengawasi ketersedian Premium di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Karena dua wilayah itu menjadi salah satu tempat mudik, bagi warga yang kini bermukim di luar Banten,” katanya.

Menurut Rahmat, agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan premium dan bahan baker minyak (BBM) jenis lainya. Biasanya PT Pertamina pada H-7 lebaran akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh pengelola SPBU, khususnya yang berada di jalur protokol agar tetap membuka SPBU saat hari H lebaran. “Pembagian kerja saat hari lebaran itu akan menggunakan shift selama 24 jam. Sebab pada hari H lebaran, semua SPBU sudah harus buka maksimal pukuil 10.00 wib,” ujar Rahmat.

Sementara itu, Sugeng, petugas pengawas SPBU 34 421.13 di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang mengatakan, saat ini belum ada lonjakan pembelian BBM dari konsumen. Sebab, lonjakan permintaan BBM dari konsumen biasanya terjadi 3 hari sebelum dan sesudah lebaran. “Kalau tiga hari sebelum dan sesudah lebaran biasanya, kami bisa menghabiskan hingga 35 kilo liter (kl) per harinya,” kata dia.

Sugeng menyebut, dalam kondisi normal seperti saat ini, sehari SPBU yang dikelolanya hanya bisa menjual 22 kl untuk jenis premium. “Kami prediksi, puncaknya terjadi pada malam takbiran lebaran. Untuk itu kami juga sudah siapkan beberapa petugas yang bersedia kerja di hari H,” kata Sugeng. (*)

Jabatan Kadis Kesehatan Diminta Dicopot, Terlibat Korupsi RSUD Balaraja Rp 22 Miliar

2008-09-19T07:52:00.000-07:00

Serang – Puluhan mahasisw dari Koalisi Pergerakan Mahasiwa Banten (KPMB), Jumat (19/9) sore berdemo di depan Kantor Dinas Kesehatan Banten. Mereka minta Gubernur Banten, Atut Chosiyah mencobot jabatan Djadja Budi Suharja dari jabatannya Kepala Dinas Kesehatan Banten karena terlibat kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang sebesasr Rp 22,2 miliar.

Alasan permintaan pencopotan Djaja, kata koordinator lapangan (korlap) Wahyu, untuk mempermudah proses pemeriksaan dan menghindari adanya dokumen serta alat bukti yang bisa dihilangkan oleh bersangkutan. “Pencopotan dimaksudkan untuk mempermudah proses penyidikan, karena Djadja adalah satu diantara 5 tersangka kasus dugaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor,red) atas pembangunan RSUD Balaraja, yang kini sudah diambil alih Kejati Banten,” katanya.

KPMB yang terdiri dari dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan GMMS (Gerakan Mahasiswa Masyarakat Sosialis) ini juga meminta kepada aparat hukum untuk objektif dalam penuntasan kasus dugaan korupsi, khususnya yang terjadi di Dinkes. “Selama ini tidak sedikit kasus korupsi di Dinkes Banten dipengaruhi oleh pihak tertentu yang menjalain kerjasama dengan penguasa. Kami mendesak gubernur untuk segera mengganti posisi Djadja sebagai bentuk penghargaan terhadap supremasi hukum,” ujarnya.

Sementara itu dalam selebaran yang dibagikan kepada masyarakat, KPMB membeberkan 3 jenis tipikor yang telah terjadi di tubuh Dinkes Banten, namum hingga kini belum ada kepastian hukumnya. Pertama, pengadaan alat-alat kesehatan tahun anggaran tahun 2006 sebesar Rp 36,6 miliar, dan diduga fiktif sebesar Rp 10,6 miliar.

Dugaan Tipikor kedua, adalah pembangunan pos kesehatan desa (Poskesdes) tahun anggaran 2007 sebesar Rp 14,9 miliar, diduga telah terjadi mark up atau pengelembungan harga sebesar Rp 3,5 miliar. Ketiga, pembangunan fasilitas MCK (mandi cuci kakus) se- Banten tahun anggaran 2006 sebesar Rp 3 miliar, yang diduga tidak sesuai kontrak kerja.

Usai menggelar mimbar bebas dan melempar telur, demonstran membubarkan diri dengan tertib dan mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Dalmas Polres Serang, dan Satpol PP Banten. Sebelumnya mereka melakukan aksi di kantor Dinkes Banten, puluhan mahasiswa tersebut juga menggelar aksi unjuk rasa di perepatan Ciceri, Serang.

Sebelumnya, Kejari Tangerang, Kamis (21/8) lalu telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tipikor pembangunan RSUD yang berada di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja itu Kelima tersangka itu diantaranya, Djadja Budy Suhardja, Pejabat Pembuat Komitmen Dinkes Provinsi Banten Natsir Aziz (sat ini menjbaat sebagai Kepala Biro Perekonomian Pemprov Banten), Direktur PT Glindingmas Wahana Nusa John Haider sebagai kontraktor, Kepala Proyek Dimas Widyatmo, dan konsultan pengawas proyek dari PT Cipta Sarana Mitra Ade Siswanto. Kelimanya digua telah membuat laporan palus tentang kemajuan pembangunan RSUD Balaraja. Dan mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah.

Usia Sholat Jum’at di Masjid Al-Mizan Kejati Banten, Larigau Samad mengungkapkan, pihaknya belum menerima berkas dari Kejari Tangerang, sehingga belum dapat diketahui kapan penyidikan di Kejati Banten akan dimulai atas dugaan mark up pembangunan RSUD Balaraja, Tangerang itu. “Berkasnya saja sampai sekarang belum diserahkan kepada kami. Kita tunggu dulu berkasnya,” kata Kajati Banten Karigau Samad menjelaskan. g

Angkutan Truk Mulai Padati Pelabuhan Penyeberangan Merak

2008-09-19T07:50:00.001-07:00

Cilegon – Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon mulai dipadati truk pengangkut barang yang menyeberang ke Bakauhuni (Lampung), Jumat (19/9). Antrean truk itu sempat terjadi hingga mencapai 2 Km dari pintu masuk pelabuhan, namun para petugas segera mengatasinya dan kendaraan truk itu berhasil diseberangkan.

Teja Suparna, Kepala Cabang Utama PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Merak selaku pengelola pelabuhan penyeberangan membenarkan terjadinya peningkatan arus angkutan barang. Peningkatan itu dipekerkirakan mencapai 20 persen dari jumlah normal atau sehari-harinya.

"Sebelumnya, kendaraan khususnya truk berkisar 2.000 sampai 2.200 unit per hari yang menyeberang. Sejak Jumat ini jumlahnya mencapai 2.700 truk. Kemungkinan besar, para pemilik barang mengejar waktu hingga batas dilarangnya angkutan truk selama arus mudik Lebaran,” kata Teja Suparna.

Dia menilai, kemacetan saat ini masih dinailai normal dan dapat diantisipasi dengan cepat. Karena persoalan lain penyebab antrean kendaraan itu juga diakibatkan adanya pengerjaan tol gate di kawasan pelabuhan. Sehingga sedikit terhambat dan kantong-kantong parkir yang sementara terpakai guna penunjang pembangunan tersebut.

Teja menyatakan bahwa pasca proses perluasan lahan dan pembangunan 8 titik tol gate di Pelabuhan Merak, kemacetan yang acapkali terjadi bisa diatasi dengan baik. "Kenapa dengan volume kendaraan saat ini sampai terjadi antrean hingga 1 KM, itu tadi karena dipelabuhan sendiri ada proses pengerjaan pembangunan, tapi dalam waktu dekat ini akan rampung," ujarnya.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, jumlah armada kapal roll on roll off (roro) yang beroperasi sebanyak 18 kapal. Masing-masing dermaga yakni, 6 kapal di Dermaga I dan II, 5 kapal di Dermaga III dan 1 kapal di Dermaga IV. Dengan jumlah kapal tersebut, dipastikan kemacetan tidak akan bertambah parah jika didukung dengan cuaca di perairan Selat Sunda yang baik. "Hingga angkutan lebaran nanti, 29 armada sudah siap melayani penyeberangan Merak-Bakauhueni," kata Teja.

Sejumlah pengemudi truk mengharapkan agar pengelola pelabuhan benar-benar mengatur dengan baik jadwal penyeberangan. "Yang terjadi di pelabuhan Merak ini sungguh sangat parah, kalau sudah ada kemacetan, kami bisa-bisa satu hari baru dapat menyeberang. Jika dilihat, sebenarnya ada permainan apa sih di Pelabuhan Merak ini, aneh sekali padahal setiap kali kapal mengangkut kendaraan yang menumpuk," kata Sitorus, sopir truk pengangkut kelontongan yang hendak ke Medan. g

Menpora Belum Tentukan Banten Sebagai Sport Centre

2008-09-19T07:48:00.000-07:00

Serang - Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI belum menentukan kebutuhan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan "Sport Centre", sehingga mereka belum bisa memberikan gambaran teknis tentang luas lahan yang diperlukan. Padahal Pemprov Banten sudah mengajukan anggaran Rp 18 miliar untuk membebaskan tanah tahap I seluas 6 hektare yang merupakan bagian dari 60 hektare lahan senilai Rp 250 miliar.

Dalam Surat Menpora Nomor 3566/SeSMENPORA/9/2008 tentang Rencana Pembangunan Sport Centre untuk pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) atau Olimpiade Muslim Internasional yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Surat Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga itu justru dilampirkan Gubernur Banten, Atut Chosiyah saat menajwab pandangan fraksi-fraksi di DPRD Banten, Jumat (19/9).

Surat tertanggal 18 September 2008 itu sendiri tidak ditandatangani langsung Menpora Adyaksa Dault, tetapi oleh Sekretaris Menpora Wafid Muharam. Surat itu bukan merupakan Surat Keputusan Menpora tentang penunjukan Banten sebagai Daerah tempat berlangsungnya ISG, tetapi sebatas dukungan mereka kepada Pemprov Banten sebagai calon tempat pelaksanaannya ISG.

Dalam surat itu juga diungkapkan bahwa sampai saat ini Menpora belum menentukan dan memastikan cabang olah raga yang akan dipertandingkan pada ISG tahun 2013 nanti dengan alasan setiap cabang olahraga mempunyai standar ukuran masing-masing. "Dengan demikian, kami belum bisa memberikan gambaran teknis tentang luas lahan yang diperlukan. Untuk itu disarankan agar saudara melakukan koordinasi dengan KONI Pusat atau KOI," tulis Wafid dalam suratnya.

Sebelumnya, Pemprov Banten dalam perubahan APBD 2008 ini mengusulkan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk pembebasan lahan sport centre. Anggaran sebesar itu merupakan tahap awal dari lahan seluas 60 hektar yang dibutuhkan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp250 miliar.

Usulan itu ditentang sejumlah Fraksi di DPRD Banten. Mereka menilai, pembebasan lahan untuk pembangunan sport centre itu bukan prioritas dan tidak sesuai dengan RPJMD. Mereka juga meminta kepada Guberur untuk menunjukan bukti tertulis dari pemerintah pusat atas ditetapkannya Banten sebagai tempat berlangsungnya ISG.

Surat Menpora itu sendiri dilampirkan langsung dalam jawaban Gubernur Banten atas pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Banten dalam Rapat Paripurna Jumat, (19/9). Gubernur Banten sendiri menganggap surat itu sebagai bukti komitmen antara Menegpora dengan Pemprov Banten.

"Dengan demikian, peluang ini perlu kita manfaatkan sebaik mungkin, karena mempunyai multiplier efek, meningkatkan prestise, harkat dan martabat masyarakat Banten di tingkat nasional dan internasional," kata Atut Chosiyah, Gubernur Banten.

Pembangunan sport centre juga menurutnya sejalan dengan RPJMD Banten tahun 2007-2012, karena merupakan bagian dari agenda pengembangan kawasan dan wilayah. "Sport centre ini diharapkan sebagai salah satu upaya mengembangkan pertumbuhan kawasan melalui industri olahraga, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif kepada industri pariwisata," ujarnya. g

52.000 Guru Di Banten Tak Penuhi Syarat Akademik Guru

2008-09-19T07:45:00.000-07:00

Serang – Sebanyak 52.000 guru (pengajar) dari 89.000 guru di Provinsi Banten dinilai tidak memenuhi syarat akademik untuk menjadi seorang guru. Selain itu, banyak guru yang mengajar pada bukan bidangnya. Konidisi dipastikan mempengaruhi mutu anak didik yang dihasilkan.

“Bagaimana mutu pendidikan mau berkualitas di Banten jika kondisinya seperti ini. Dan, persoalan ini harus segera dipecahkan, apalagi mulai tahun depan Pemprov Banten akan memenuhi amanah undang-undang yang mengharuskan 20 persen anggaran pendidikan dari total anggaran yang ada,” kata Eko Endang Koswara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Jumat (19/9).

Eko memaparkan, guru yang tidak memenuhi syrat itu sebagian besar terdapat di sekolah dasar. Sebagian besar guru itu hanya memiliki pendidikan diploma II, sehingga tidak memenuhi standar pendidikan yang disyaratkan.

Sebelumnya, Pemprov Banten juga telah menggulirkan program peningkatkan standar kualifikasi akademik bagi guru. Setiap tahunya diberikan bantuan bea siswa untuk 200 guru yang besarnya Rp2 juta per orang. “Tahun depan kemungkinan jumlahnya akan semakin bertambah, karena sebelumnya jumlah guru yang diberikan bantuan itu masih sangat sedikit,” ujarnya.

“Bagi guru yang telah bersertifikat justru akan menambah tunjangan yang besarnya satu kali gaji pokok. Seharusnya, guru-guru itu antusias dalam meningkatkan diri, sekaligus menjalani prasertifikasi. Pada akhirnya, guru itu sendiri yang akan merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Rencana pemerintah yang mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan pada tahun depan, diakui Eko, pihaknya sangat berasa optimis bias mengelolanya dengan baik. Bahkan, pihaknya telah merencanakan 13 program priorotas yang telah disiapkannya. “Selama ini semua program terbentur masalah anggaran, dan mudah-mudahan semua bias terlaksana. Saya merasa optimis bisa menyerapnya. Tahun lalu memang ada Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran), tapi bukan berarti anggaran yang tidak terserap. Tapi itu hasil efisiensi. Lumayan sampai sekitar Rp 2 miliar lebih,” kata Eko. g

Kejati Banten Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi RSUD Balaraja Rp 22,2 Miliar

2008-09-18T07:10:00.005-07:00

Serang – Sudarman, anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengusut tuntas dan tidak menghentikan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang dengan indikasi kerugian negara Rp 20 miliar. Setelah Kejati Banten mengambilalih penanganan kasus itu dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang.

“Kami memang punya catatan kasus-kasus yang ditangani Kejati Banten berkaitan dengan kelompok tertentu, tidak ada lagi kabar beritanya atau tidak lanjut. Misalnya kasus pengadaan obat, makanan gizi buruk dan sebagainya. Kami harap, kasus RSUD Balajara tidak mengalami nasib serupa setelah diambil alih dari Kejari Tangerang,” kata Sudarman, anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS, Kamis (18/9).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengambil alih kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balajara, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, kasus yang berindikasi kerugian negara hingga Rp 20 miliar ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang.

“Hasil ekspose kasus RSUD Balajara di Kejati Banten kemarin menyimpulkan agar penanganan kasus itu diambil alih dari Kejari Tangerang ke Kejati Banten,” kata Yunan Harjaka, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten.

Alasan pengambilalihan itu adalah efisiensi dalam penanganan perkara. Karena sebagian besar pelaku kasus ini berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan alamat di Kota Serang.

Kejari Tangerang menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yaitu Djadja Budiharja (Kepala Dinas Kesehatan Banten), M Natsir (pejabat pembuat komitmen yang kini menjabat Kabiro Ekonomi Pemprov Banten), Jhon Chaidir (Direktur PT Gelindingmas Wahana Nusa), Dimas Widiyatmo (Kepala Proyek RSUD Balaraja) dan Ade Siswanto (Konsultan PT Cipta Serang Mitra).

Kejari Tangerang juga memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Tb Cheri Wardhana atau dikenal dengan panggilan Wawan, pengusaha di Banten yang juga adik kandung Atut Chosiyah, Gubernur Banten. Namun belum diperoleh keterangan kapasitas apa adik Gubernur Banten itu diperiksa secara intensif.

Selain itu, kejaksaan juga memeriksa Mas Iman Kusnandar (Asda I Pemkab Tangerang), Hermansyah (Asda II Pemkab Tangerang) dan sejumlah pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

Pembangunan RSUD Balajara diselidiki setelah selama 3 tahun pembangunannya tidak pernah rampung. Secara keseluruhan, biaya pembangunan RSUD Balajara mencapai Rp 22,275 miliar yang berasal dari APBN 2005 hingga 2007. Perinciannya antara lain Rp 14,115 miliar untuk pembelian tanah, Rp 6,135 miliar untuk pematangan lahan dan Rp 2 miliar untuk pembangunan gedung.

Namun hingga tahun 2008, RSUD Balaraja tidak pernah rampung, baru diselesaikan 12 persen dari keseluruhan proyek. Kualitas bangunannya pun dinilai tidak sesuai bestek karena kini bangunan yang ada sudah retak-retak dan sebagian hancur. 

Belum Dikoordinasikan, Pengoperasian Terminal Terpadu Merak Jelang Lebaran 2008

2008-09-18T07:10:00.004-07:00

Cilegon – Teja Suparna, Kepala Cabang Utama PT Angkuntan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Merak sebagai pengelola Pelabuhan Penyeberangan Merak mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon belum melakukan koordinasi terkait rencana uji coba beroperasinya Terminal Terpadu Merak (TTM) menjelang H-7 Lebaran 2008.

“Kami menyambut baik rencana itu, meskipun kami tahu lokasi TTM agak menyulitkan bagi penumpang yang akan menyeberang ke Bakauhuni melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kalau ditanya apakah, Pemkot Cilegon sudah berkoordinasi dengan kami, ya jawabannya belum,” kata Teja Suparna, Kepala Cabang Utama PT ASDP Merak, Kamis (18/9) yang dihubungi per telepon.

Teja tetap bersikukuh tidak ingin mengomentari lebih jauh soal TTM yang akan dioperasikan Pemkkot Cilegon, meskipun terminal itu belum mendapatkan izin operasinal dari Departemen Perhubungan RI. Dia hanya berjanji akan melayani penumpan dan kendaraan yang akan menyeberang begitu memasuki kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak. “Sebanyak mungkin kami akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi penumpang dan kendaraan agar tidak terlalu letih melakukan penyeberangan,” ujarnya.

Dia membenarkan belum memiliki rencana berkaitan dengan lahan bekas Terminal Merak yang berada dalam kawasan pelabuhan. ”Kemungkinan dalam waktu dekat akan digunakan untuk lahan parkir roda dua dan roda empat milik pribadi, bukan angkutan penumpang,” katanya singkat.

Keterangan yang dihimpun SH menunjukan, sebelumnya Terminal Merak merupakan bagian dari fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Merak untuk memudahkan para penumpang akan menyeberang atau turun dari Bakauhuni. Lahan terminal itu berada dalam kawasan pelabuhan, sehingga penumpang bisa langsung ke ruang pembelian tiket dan memasuki gang way yang disediakan untuk mendapai dermaga I hingga IV.

Sedangkan Terminal Terpadu Merak (TTM) yang dibangun Pemkot Cilegon berada 500 meter sebelum gerbang pelabuhan. TTM berdiri di atas lahan 2,5 hektare dari 4 hektare yang dialokasikan Pemkot Cilegon. Dari TTM ke pelabuhan telah dibangun gang way untuk penumpang menunuju pelabuhan, namun gang way itu hanya sepanjang 350 meter. Sisanya, 150 meter masih dipenuhi bangunan berupa rumah, warung dan sebagainya. Bangunan ini belum berhasil diratakan Pemkot Cilegon.

Para pengemu angkutan antar provinsi dan antar kota memang mengkhawatirkan sepinya penumpang ketika TTM dioperasikan. ”Penumpang enggak mencari kendaraan karena jaraknya jauh dengan pelabuhan. Kita lihat saja nanti Pak,” ujar seorang pengemudi jurusan Merak-Cirebon.

Sebelumnya, Walikota Cilegon Aat Syafaat, Kepala Dinas Perhubungan Cilegon Sri Haryono berserta jajarannya melakukan sosialisasi kepada para pngemudi. Isi sosialisasi itu antara lain Terminal Merak akan dialihkan dari kawan pelabuhan ke TTM yang dibangun Pemkot Cilegon menjelang H-7 Lebaran. 

Yusrin Siap Menjadi Calon Presiden RI Tahun 2009

2008-09-18T07:10:00.002-07:00

Serang – Yusril Ihza Mahendra, Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan siap dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Jika dia jadi presiden, maka dia mengaku satu-satunya presiden yang berasal dari luar Pulau Jawa.

“Saya sudah mempersiapkan diri untuk maju melanggeng sebagai Capres, semua tim telah dibentuk termasuk tim pendanaan dan media,” kata Yusril, Kamis (18/9) usai sholat dzuhur berjamaah dan ziarah kubur di Makam Sultan Hasanudin Banten.

Mantan Menteri Hukum dan HAM \RI ini mengaungkapkan kesiapannya ini sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu. “Kalau menang saya nanti terpilih, artinya saya adalah presiden satu-satunya yang berasal ari luar Jawa, dan kita lihat saja seperti apa nantinya jika seorang presidennya berasal dari luar Pulau Jawa,” kata Yusril.

Ketika dimintai komentar soal kebijakan DPW PBB Banten yang menerapkan suara terbanyak, dia mengatakan, langkah itu sangat didukungnya dan merupakan keputusan terbaik."Saya sendiri cenderung kepada sistim suara terbanyak, dan itu bisa dilakukan dengan kesepakatan di internal partai," katanya.

Meski demikian menurutnya, kesepakatan internal partai itu mempunyai kelemahan, apabila ada kader yang menggugatnya di kemudian hari, maka pengadilan tetap akan menggunakan Undang-undang Pemilu yang masih menggunakan sistim nomor urut. “Kalau ada kader yang tidak puas kemudian melakukan gugatan di pengadilan, maka pengadilan dipastikan menggunakan nomor urut," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PBB Banten Buety Nasir mengatakan, dalam menghadapi Pemilu 2009 nanti, DPW PBB Banten menggunakan sistim suara terbanyak. Hal itu dilakukan selain untuk menghindari konflik internal, juga untuk meraih perolehan suara yang signifikan. "Dengan demikian diharapkan semua caleg bergerak dan berlomba-lomba mendapatkan dukungan suara terbanyak," katanya.

Buety Natsir mengaku mendapatkan nomor urut satu untuk DPR RI dari Dapil III yaitu Kabupaten dan Kota Tangerang mengaku sudah berjanji akan mengundurkan diri apabila tidak dapat memperoleh suara terbanyak. "Sebagai konsekwensi dari keputusan yang diambil DPW PBB Banten, maka sayapun siapa dengan suara terbanyak dan akan mundur bila tidak memperoleh suara terbanyak," terangnya. g

Polda Banten Tangkap Buronan Korupsi Lahan KP3B

2008-09-18T07:10:00.000-07:00

Serang – Kepolisian Daerah (Polda) Banten akhirnya berhasil menangkap Imal Maliki, pengusaha yang menjadi tersangka korupsi pembebasan lahan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Rp 2,52 miliar, setelah buron lebih setahun. Imal ditangkap ketika bersembunyi di ruang atap rumahnya di Perumahan Mandala Blok P No.2, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

“Dia ditangkap pada Rabu, kemarin, sekitar pukul 20.00 WIB. Sebelumnya, dia selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain mulai dari Jakarta, beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya,” kata AKBP Agus K Sutisna, Direskim Polda Banten, Kamis (18/9).

Tersangka naik keatas plafon untuk bersembunyi setelah mengetahui 4 orang anggota polisi dari Polda Banten akan menangkapnya Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Imal Maliki sebagai seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus pembebasan lahan seluas 5.195 m2 pada 2006 lalu itu, datang kerumahnya pada Rabu (17/9) sekitar 20.00 wib. Atas laporan dari masyarakat, polisi langsung melakukan penyelidikan dirumah tersangka.

Polda Banten sekitar pukul 11.00 WIB, kemarin langsung melakukan penggerebekan. Namun, saat Polisi masuk, Imal Maliki tidak berada di dalam rumah. Namun, polisi mencurigai ada plafon rumahnya yang terbuka, saat polisi naik akhirnya menemukan Imal Maliki tngah bersembunyi di antara batang kayu kelapa diatas plafon.

Polisi yang telah menagkapnya langsung membawa tersangka ke Polda Banten dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna silver dan mendapatkan pengawalan dua petugaw polisi. Dalam keadaan kedua tangan diborgol dan saat turun dari mobil, wajah Imal Maliki terlihat tesenyum namun tidak mau memberikan komentar serta menjawba pertanyaan wartawan yang sedari tadi menunggu “Waduh saya makin kurus badanya,” kata Imal singkat.

Diungkapkan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kasat III Direskrim Polda Banten, tersangka Imal Maliki akan segera diserahkan bersama berkas perkara korupsinya ke Kejati Banten untuk segera disidangkan. “Kami akan limpahkan segera ke Kejati,” terangnya.

Polda Banten telah menetapkan Imal Maliki sebagai tersangka bersama dua pejabat lainya yaitu mantan Sekretaris DPRD Banten, Iya Sukiya dan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang Beny Bernadi yang saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang. Namun pada (22/5) lalu, saat Polda Banten akan menyerahkan para tersangka, Imal Maliki malah melarikan diri.

Setelah tiga hari Imal Maliki lari, Polda Banten akhirnya menetapkan Imal Maliki sebagai DPO. Selain itu, Polda juga langsung menyebar anggotanya untuk mencari Imal Maliki dan memasang poster gambar Imal Maliki yang ukuranya sekitar 2 x 1,5 dibeberapa titik di Kota Serang seoerti di alun-alun dan Taman K3 Ciceri. g

Pemkot Cilegon Paksakan Terminal Terpadu Merak Beroperasi Jelang Lebaran

2008-09-17T09:10:00.002-07:00

Cilegon – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memaksakan beroperasinya Teriminal Terpadu Merak (TTM) pada arus mudik Lebaran tahun 2008, meskipun banyak pihak menilai terminal tersebut tidak layak dan “menyengsarakan” penumpang yang akan menyeberang ke Bakauhuni (Lampung) dari Pelabuhan Penyeberangan Merak (Banten).

Dalam sepekan terakhir, seluruh jajaran Pemkot Cilegon melakukan sosialisasi yang berisi akan dipindahkannya lokasi terminal dari kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak ke lokasi yang baru sekitar 500 meter dari lokasi lama. Sosialisasi itu antara lain dilakukan Walikota Cilegon, Aat Syafaat, Sekot Cilegon Edi Eriadi dan Kepala Dinas Perhubungan Cilegon, Sri Haryono bersaa jajarannya.

Padahal Terminal Terpadu Merak hingga saat in belum memiliki izin operasional dari Departemen Perhubungan maupun rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi (Dishubkominfo) Banten. “Benar belum berizin dari Dephub. Tetapi di era otonomi daerah ini, izin operasinal bisa diberikan setelah beroperasi. Contohnya, Terminal Tasikmalaya yang meperoleh izin dari Dephub setelah 2 tahun,” kata Sri Haryono, Kepala Dinas Perhubungan Cilegon, Rabu (17/9).

TTM berdiri di atas tanah 2,5 hektare dari 4 hektare lahan yang disediakan. TTM ini dibangun dengan biaya dari APBD Cilegon. Selama 1,5 tahun, terminal ini tidak difungsikan karena berbagai kekurangan, di antaranya fasilitas trayek, fasilitas umum dan sebagainya. Biaya keseluruhan lebih dari Rp 115 miliar dengan pembiayaan beberapa tahun APBD.

Keterangan yang dihimpun dari para pengemudi bus antara provinsi dan antar kota menyebutkan, terminal ini berlokasi terlalu jauh dari kawasan pelabuhan/ “Kami khawatir sepi. Maklum Pak, penumpang itu keinginannya begitu turun dari kapal, dia bisa naik bus, tak perlu repot. Lah, kalau terminal aru ini kan jaraknya 500 meter dari pelabuhan,” ujar M Pasaribu, pengemudi bus PO Sahabat trayek Merak-Cirebon.

Para penumpang bus pun dipastikan akan mengalami kesengsaraan jika bus berhenti di TTM. Pasalnya, penumpang terpaksa berjalan kaki melalu gang way yang disediakan. Gang way itu dari TTM hingga ke depan pelabuhan, bukan langsung menyatu dengan gang way yang ada di kawasan penyeberangan. Dari jarak 500 meter, Pemkot Cilegon hanya menyediakan 350 meter gang way. Sisanya, 150 meter, penumpang harus berjalan kaki. Di kawasna pelabuhan pun, penumpang tetap harus berjalan kaki di gang way untuk menuju ke dermaga.

“Kalau kebagiannya naik kapalnya di dermaga III atau IV, itu jaraknya akan lebih jauh. Berarti kami akan bertambahg sengsara dengan pengoperasian TTM,” kata Rahmat, warga yang pulang pergi Merak-Bakauhuni.Kepala Cabang Utama PT ASDP, Teja Suparna belum mau memberikan komentar soal pengoperasian TTM. “Maaf Pak, kewenangan pengaturan terminal itu kan ada di pemerintah daerah. Kami menghormati itu. Kami berupaya untuk melayani penumpang dan kendaraan selama berada di kawasan pelabuhan,” katanya.(*)

Sembilan Titik Rawan Kecelakaan dan Kemacetan Jalur Mudik Jakarta-Merak

2008-09-17T09:10:00.001-07:00

Serang – Sembilan titik rawan terjadi kemacetan dan kecelakaan arus lalu lintas di jalur mudik Lebaran 2008 sepanjang 107 Km dari Jakarta-Merak. Kerawanan itu disebabkan munculnya pasar kagetan atau tumpah selama menjelang Lebaran.

Tri Nurtopo, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banten, Rabu (17/9) mengataka, titik rawan kemacetan dan kecelakaan itu beraada di Tangerang, Serang dan Kota Cilegon. Nama daerahnya adalah Cikupa, Balaraja, Jayanti, Gembong, Cikande, Pasar Kalodran, Ciruas, Keramatwatu, Cilegon Supermall.

“Para pedagang banyak berjualan di pinggir jalan. Bahkan bisa menghabiskan separuh dari badan jalan selama puasa dan menjelang Lebaran,” katanya/

Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan Dishubkominfo Banten sudah melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten dan kota agar segera melakukan penertiban pasar-pasar tumpah itu. “Karena itu kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kita hanya usulkan saja,” terang dia.

Sementara yang berpotensi terjebak macet katanya, dibeberapa titik itu pemudik yang menggunakan roda dua. Sebab untuk para pemudik yang menggunakan roda empat kebanyakan melalui jalan tol., “Pada H-7 kami akan menyusuri jalan mudik itu dari merak hingga Tangerang,” ujar dia.

Selain itu, banyak perlintasan kereta api yang rawan terjadi kecelakaan. Bahkan, beberapa perlintasan tidak dilengkapi dengan pintu yang sangat membahayakan kepada pemudik. “Yang tidak menggunakan pintu itu adanya di jalur alternatif yakni di daerah Bogeg, Kecamatan Cipocok, Kota Serang,” kata dia.

Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan itu, kata Tri, PT Kereta Api Indonesia, (PTKAI) akan menempatkan para petugas penjaga pelintasan. Perlintasan kereta api yang akan banyak dilalui oleh para pemudik yaitu berada di Jalan Sudirman Kota Tangerang, Panancangan Kota Serang, dan Daerah Cikuasa, Kota Cilegon. “Untuk perlintasan lainya berada di jalan alternatif seperti di Jalan Raya Anyer,” ujarnya.

Gubernur Banten, Atut Chosiyah mengungkapkan, pihaknya sudah meminta kepada semua instansi yang terlibat dalam penanganan mudik lebaran untuk bergerak cepat. Pasalnya, sebelum H – 7 atau tepat H - 10 akan meninjau semua jalur dan kebutuhan infrastruktur arus mudik.

“Sepuluh hari sebelum lebaran, saya minta semuanya sudah selesai dan hasilnya akan di foto untuk dilaporkan kepada Pak Menteri Perhubungan nanti, sejauh ini hasil laporan sementara semuanya sudah berjalan,” kata Atut.

Atut juga telah meminta kepada pengelola tol yakni PT Marga Mandala Sakti (MMS) untuk segera memperbaiki jalan-jalan rusak disepanjang jaln tol. “Kami juga telah menyiapkan beberapahal, seperti kantung parkir, Posko terpadu, dan menyiapkan jalur alternative,” ujar Atut.

Jalur alternatif yang telah disiapkan oleh Porvinsi Banten yakni terdapat lima jalur, ruas jalan lingkar utara menuju Merak Serdang-Bojonegara-Merak sebagai antisipasi kemacetan di ruas Kota Cilegon-Merak. Ruas pintu tol Tangerang - Serpong - Tol BSD sepanjang 18 KM. ruas Serang - Palima - Ciomas - Padarincang - Cinangka/Anyer sepanjang 51 KM dan ruas Serang-Taktakan-Gunungsari-Mancak-Anyer sepanjang 30 KM untuk mengantisipasi kemacetan diruas Cilegon-Anyer saat kunjungan wisata.(*)

Tolak Pembelian Tanah Pusat Olah Raga Banten Rp 250 Miliar

2008-09-17T09:10:00.000-07:00

Serang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Banten, Bambang Sudarmadji menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang akan membebaskan tanah seluas 60 hektare dengan nilai Rp 250 miliar untuk pusat olah raga Banten.

“Dalam perubahan anggaran APBD Banten 2008, Pemprov mengalokasikan pembelian lahan tahap pertama seluas 6 hektare dengan nilai Rp 18 miliar. Jika dijadikan harga satuan berarti harga tanah dialokasi Rp 300.000 per meter. Ini terlalu mahal. Selain itu, masih dana itu lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak,” kata Bambang Sudarmadji, Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Rabu (17/9).

Bambang mengatakan, Pemprov sebaiknya mengalokasikan dana untuk pemenuhan anggaran 20 persen pendidikan. Jika dinilai dari total APBD, maka dana pendidikan yang harus disediakan pemprov senilai Rp 400 miliar. Selain itu, PKS juga mengusulkan agar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan yang lebih dirasakan manfaatnya secara keseluruhan oleh masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Atut Chosiyah dalam sidan paripurna mengemukakan, Pemprov Banten hanya menyediakan lahan untuk pusat oleh raga. Sedangkan biaya pembangunan fasilitasnya akan ditanggung pemerintah pusat. Namun Atut belum menyebutkan dana yang disediakan pemerintah pusat, meskipun pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga sering dilakukan.

“Pusat olah raga ini direncanakan memiliki fasilitas seluruh cabang olah raga dengan standar internasional. Ini dibutuhkan tidak hanya oleh para atlet di Banten, tetapi juga para atlet nasional. Lahan di sini masih cukup luas dan jarak dengan DKI Jakarta tidak terlalu jauh. Jadi wajar kalau Banten bisa menjadi pusat pelatihan nasional jika memiliki fasilitas yang lengkap dan berstandar internasional,” kata Atut Chosiyah seusai sidang paripurna.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Banten, Iin Mansyur mengaku, pembangunan sport center sudah mendapatkan persetujuan dari pusat, bahkan persetujuannya dalam waktu dekat ini akan keluar. “Rencananya ada di salah satu titik pada 6 titik dan 4 kecamatan sport center akan dibangun. Surat persetujuannya 2 atau 3 hari akan keluar dari pemerintah pusat,” kata Iin. (*)

Diakui, Ada Pemotongan Dana BLT Tahap II Rp 50.000-Rp 100.000 Per RTS Di Serang

2008-09-15T07:08:00.000-07:00

Serang – Kepala Bagian (Kabag) Tata Praja Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Nanang Saefudin membenarkan adanya pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap II di sejumlah daerah di Kota Serang. Besarnya potongan itu berkisar Rp 50.000-Rp 100.000 per penerima BLT. Dana BLT sendiri besarnya Rp 400.000 per rumah tangga sasaran (RTS).

“Kami langsung mencek ke lapangan, begitu mendapatkan informasi adanya pemotongan dana BLT. Ternyata pemotongan itu dilakukan di tingkat Rukun Tetatangga (RT) atau kampung tertentu berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat, bukan dilakukan aparat pemerintah,” kata Nanang Saefuding, Kabag Tata Praja Pemkot Serang, Senin, (15/9).

Pendistribusian BLT tahap II dilakukan Kantor Pos Serang untuk 128.357 rumah tangga miskin di Kota dan Kabupaten Serang. Waktu pendistribusian mulai tanggal 14 September – 10 Desember 2008. Pengambilan dana BLT ini tidak bisa diwakilkan, tetapi harus diambil oleh penerima BLT itu sendiri.

Hasanah (53), warga Kampung Lontar, Kota Serang mengaku hanya menerima uang Rp 300.000 dari Rp 400.000 yang seharusnya diterimanya. Tetapi dia menolak disebut pemotongan. ”Bukan dipotong, tetapi saya ambil di kantor pos, terus diserahkan ke Pak RT. Uang itu untuk diserahkan kepada warga lainnya yang tidak mendapatkan dana dari pemerintah,” kata Hasanah.

Jamal, warga Cipocok Jaya mengaku menyerahkan Rp 50.000 kepada aparat kelurahan setempat, setelah mengambil BLT di Kantor Pos Serang. ”Ini kesadaran kami, bukan dipotong. Banyak keluarga miskin di sini yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Jadi kami bagi-bagi lah,” ujarnya.

Camat Serang, Anis S Salam membenarkan telah terjadi pemotongan dana BLT. ”Saya dan beberapa staf sudah melakukan investigasi, hasilnya memang ada. Kami berusaha memberikan pengertian agar dana itu dikembalikan kepada RTS yang berhak. Tetap kami juga sulit jika penerima BLT sendiri yang menyerahkan uang itu atas kesadaran karena untuk membantu keluarga miskin yang tidak menerima BLT,” katanya.

Sedangkan Kiagus Amran, Kepala Kantor Pos Serang mengemukakan, pihaknya hanya bertugas menyerahkan dana BLT sebesar Rp 400.000 pada yang berhak. Penerima BLT tak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jika hingga batas waktu tanggal 10 Dsember 2008, dana BLT itu belum juga diambil, petugasnya akan mendatangi para penerima BLT. 

Kejati Banten Tanyakan Permohonan Izin Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang

2008-09-15T06:59:00.000-07:00

Serang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten akan menanyakan permohonan surat izin pemeriksaan Bupati Pandeglang, Ahmad Dimyati Natakusumah dan Wakil Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi terkait dengan kasus dugaan suap 45 anggota DPRD Pandeglang untuk memuluskan pinjaman daerah Rp 200 Miliar dari Bank Jabar.

“Saya akan menanyakan pada rapat koordinasi pembaharuan birokrasi di Kejaksaan Agung p1-ada Rabu dan Kamis mendatang. Tentunya ini jika ada kesempatan yang bagus. Wajar kami menanyakan itu karena hingga detik ini tidak ada pemberitahuan apakah permohonan izin itu dikabulkan atau tidak,” kata Larigau Samad, Kepala Kejati Banten, Senin (15/9), seraya mengatakan surat permohonan izin pemeriksaan itu sudah dikirimkan ke Presiden RI melalui Kejaksaan Agung sejak sebulan lalu.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Padeglang Mengunggat (AMPM) Pandeglang, Suhada merespon baik langkah yang akan diambil oleh Kejati Banten dengan mempertanyakan kelanjutan surat permohonan ijin pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. “Saya rasa itu adalah langkah yang tepat, dan mestinya langkah itu harus dilakukan jauh-jauh hari oleh pihak Kejati Banten, bukan seperti saat ini, dimana setelah lama disampaikan tidak ada kabar selanjutnya,” ujarnya.

AMPM juga menyambut baik segera disidangkannya 5 tersangka dalam dugaan kasus suap itu. “Kami hanya mengingatkan bahwa dugaan suap itu menyangkut 45 anggota DPRD Pandeglang, bukan hanya 5 tersangka yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Bawahan tidak mungkin memelakukan suap yang nilai totalnya mencapai lebih Rp 1,4 miliar, tanpa diketahui atasannya, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang,” katanya.

Awal Bulan Agutsus lalu, Kejati Banten melalui Pidana Khusus (Pidsus) telah menyampaikan surat izin permohonan pemeriksaan Dimyati Natakusumah dan Erwan Kurtubi, keduanya masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandgelang pada Kejagung.

Dalam proses penyelidikan, tim jaksa telah menetapkan 5 orang tersangka yang saat ini sudha dimasukan dalam penjara. Kelima tersangka itau diantaranya, Ketua dan 2 orang Wakil Ketua DPRD Pandeglang, HM Acang, Wadudi Nurhasan, H Aris Turisnadi, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandgelang, Abdul Munaf dan Mantan Kasi Perkreditan Bank Jabar-Banten Cabang Pandeglang Dendy Darmawan. g

Pelabuhan Merak Sedikan 26 Kapal Roro Mudik Lebaran 2008

2008-09-15T06:55:00.001-07:00

Serang – PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Merak akan mengoperasikan 26 kapal roro dari 30 kapal roro yang ada dan 20 kapal cepat dalam menghadapi arus mudi Lebaran tahun 2008. Empat kapal roro akan berstatus siaga untuk mengantisipasi keadaan darurat maupun ledakan arus mudik yang akan menyeberang dari Merak (Banten) ke Bakauhuni.

“Saat ini 4 kapal tersebut dalam keadaan 2 doking dan 2 rusak. Namun keempatnya, bisa digunakan ketika keadaan darurat,” kata Teja Suparna, Kepala Cabang Utama PT ASDP Merak seusai rapat koordinasi arus mudik di Pemprov Banten, Senin (15/9).

Meski hanya mengoperasikan 26 kapal, pihaknya meyakini kebutuhan akan penyeberangan manusia dan kendaraan akan terpenuhi. “Kami akan mengoptimalkan pengoperasian kapal yang ada untuk mengangkut para pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumatera,” katanya.

Dia mengamukakan, pada hari biasa, kapal-kapal di Merak yang menyebrang ke Bakauheni, Lampung sebanyak 74 trip per hari, "Untuk angkutan mudik ini kami harapkan dapat mengangkut hingga 96 trip sehari," ujarnya.

Menejer Operasional PT ASDP Merak Endin Djuhaendi menambahkan, pada tujuh hari sebelum Lebaran (H-7) seluruh dermaga akan dioperasikan, "Termasuk dermaga khusus sepeda motor,"katanya.

Pelabuhan Penyebrangan Merak terdapat empat dermaga. Menurut rencana dermaga empat pada tahun ini akan dioperasikan khusus untuk pemudik sepeda motor. Selain itu, pihak ASDP akan menambah jumlah loket pembelian tiket agar tidak terjadi antrean pada gerbang masuk.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Banten Harry Parwanto mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada musim mudik tahun ini menyebar sebanyak 65 posko yang dilengkapi 702 personil tetap yang melibatkan aparat kepolisian, TNI, Basarnas, Aparat Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, RAFI/ORARI dan Pramuka.

Sementara itu, antisipasi jalur darat, disiagakan posko terpadu provinsi yang lokasinya berada di kawasan Pelabuhan Merak. selain itu disiagakan pula posko pelaksana utama meliputi Posko Terminal Merak, Posko Terminal Porisplawad, Posko Terminal Pakupatan, Posko Stasiun Kereta Api (KA) Rangkasbitung, Posko Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Posko Bandara Soekarno-Hatta (Soeta).

“Untuk Posko Pelaksana Pembantu meliputi, Posko Terminal Tarogong Kecamatan Labuan, Posko Terminal Kaduagung, Posko Terminal Balaraja, Posko stasiun KA Merak, Posko Stasiun KA Serang, Posko stasiun KA Tangerang dan Posko Pelabuhan Ciwandan,” katanya.

Berdasarkan data Dishubkominfo Banten, jumlah pemudik melalui Merak pada puncaknya akan meningkat. Jumlah penumpang pada tahun 2007 lalu mencapai 111.788 orang. Pada tahun ini diperkirakan menjadi 117.378 atau naik 5 persen.

Kendaraan roda dua pada tahun lalu 12.659, sedang pada tahun ini diperkirakan naik 20 persen atau sekitar 15.191 unit. Kendaraan roda empat juga diprediksi naik 10 persen, dari 6.970 menjadi 7.667. sedangkan moda transportasi Bus umum akan naik 5 persen, dari 668 menjadi 701kendaraan. g

Pak Presiden, Mengapa Harga Barang Terus Naik ???

2008-06-28T23:30:00.000-07:00

Serang - Sargawi (30), pedagang gorengan di Ciceri, Kota Serang, Banten, mengaku kebingungan untuk menjajakan jualannya berupa tempe, tahu, bakwan, molen (pisang goreng lapisan terigu) dan sejenisnya. Kebingungan disebabkan harga bahan baku terus melonjak. Dia tak lagi bisa menetapkan harga jual.

"Coba saja Pak. Harga minyak goreng curah bisa naik dua kali. Sekarang harganya Rp 15.500 per kg. Dalam sehari, saya ini butuh 5 kg minyak goreng curah. Saya bingung, apa jualan ini mau diteruskan atau enggak ya. Habis semakin lama, keuntungan makin tak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, " kata Sargawi yang ditemui SH, Jumat (7/3).

Dia menjelaskan harga terigu kini mencapai Rp 9.500 per kg. Akhir Februari lalu, harga terigu masih berkisar Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. Terigu ini merupakan bahan baku utama dari jualannya. "Molen kan merupakan pisang yang dibungkus terigu, juga tempe, bakwan, dan tahu goreng. Semuanya dilapisi terigu," kata Sargawi.

Kenaikan minyak goreng juga diikuti kenaikan bahan pokok lainnya, seperti, telor ayam yang naik dari p 10.500 per kilogram menjadi 12.000 per kg. Gula pasir, dari harga Rp 6.000 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram, tepung terigu dari harga Rp 5.000 menjadi Rp 10.000 per kilogramnya, dan mi rebus naik dari Rp 38.000 menjadi Rp 42 .0000 per bal.

Bahan baku lainnya seperti tempe juga sudah mengalami kenaikan beberapa kali. Satu papan besar tempe yang semula Rp 1.500 per papan kini sudah mencapai Rp 3.500-Rp 4.000 per papan. Hal yang sama terjadi pada harga tahu yang semula Rp 5.000 per kotak sedang kini menjadi Rp 8.000 per kotak.
Kondisi ini diperparah dengan harga minyak tanah yang tidak stabil. Di tingkat eceran, harga minyak tanah itu berfluktuatif berkisar Rp 3.500-Rp 4.500 per liter. pedagang gorengan menggunakan minyak tanah untuk menggoreng dagangannya, tidak menggunakan gas.

Akibat semua itu, harga jual gorengannya pun sudah dua kali naik. Semula harga gorengan Rp 250 per buah dinaikan menjadi Rp 350 per buah. Akibat kenaikan harga yang terus menerus harganya menjadi Rp 500 per buah. Ukuran gorengan pun semakin mengecil. "Kalau harga terus naik, kami sudah tidak bisa lagi berdagang. Harga Rp 500 per buah gorengan merupakan harga yang tak bisa dinaikan lagi. Enggak ada yang mau beli nantinya," katanya. Sargawi mengaku saat ini omzet dagangannya turun drastis, lebih 50 persen.

"Biasanya saya jualan mulai sekitar jam 3 sore, habis sekitar pukul 10.00-11.00 WIB malam. Sekarang sampai 12.00 malam, masih banyak gorengan yang tersisa. Ya, mau apalagi saya ini Pak. Kalau berhenti berjualan, kasihan anak-istri," katanya yang mengaku punya seorang isteri dan 2 anaknya, di antaranya sedang menempuh belajar di SMPN kelas 1.

Terpaksa Berhenti

Berbeda dengan pedagang gorengan, sebagian besar pedagang mi rebus seperti mi ayam terpaksa berhenti berjualan. Mereka sudah tak tahan dengan kenaikan harga terigu yang mencapai 100 persen dibandingkan dengan harga pada Desember 2007 yang tercatat Rp 5.000 per kg, kini sekitar Rp 9.000-Rp 10.000 per kg.

"Harga mi semulai hanya Rp 25.000 per bal, sekarang naik menjadi Rp 42.000 per bal. Ini beli di Pasar Rawu. Belum lagi harga ayam naik menjadi Rp 30.000-Rp 35.000 per ekor kecil, minyak goreng sayur sawi hijau dan sebagainya," kata Samad, pedagang mi ayam di Royal, Kota Serang. Dia mengaku sudah tidak berjualan sejak dua pekan terakhir. Pedagang mi ini semula membeli mi basah dari pembuat mi di Pasar Lama dan Kebaharan, Kota Serang. Harganya lebih murah hanya Rp 15.000 per bal. Namun sejak kenaikan harga terigu, pembuat mi itu menghentikan produksinya. Terpaksa, mereka membeli mi yang sudah jadi di Pasar Rawu dengan harga yang lebih tinggi.

Samad bersama 6 pedagang lainnya kini menempati kontrakan di daerah Kebon Jahe, Kota Serang. Sekitar 6-8 gerobak dagang mi ayam teronggok di pinggir kontrakan yang terbuat dari setengah anyaman bambu dan setengah tembok. Mereka mengaku kini kebingungan untuk membayar kontrakan yang harga sewanya Rp 100.000 per bulan.

Dia bersama teman-temannya mengaku sebelum terjadi kenaikan harga yang dinilai gila-gilaan, dia bisa menjual 10-15 Kg mi ayam per gerobak per hari. Beberapa temannya biasa mangkal di RSUD Serang, Bunderan Ciceri dan sejumlah perumahan. Mi ayamnya dijual Rp 2.500 per mangkuk terpaksa dinaikan menjadi Rp 4.000-Rp 5.000 per mangkuk. Kenaikan harga ini menyebabkan merosotnya pembeli.

"Kalau hitung-hitungan yang normal, kami harusnya menjual mi ayam Rp 6.000-Rp 7.000 per mangkuk, tapi ini kan enggak mungkin ada yang beli. Wong dengan harga Rp 5.000 aja, banyak yang tidak mau beli. Ya lama-lama kami bangkrut," keluh Samad yang mengaku sudah berjualan mi ayam sejak tahun 2000 di Kota Serang.

Para pedagang ini tampak kebingungan ketika ditanyak penyebab kenaikan harga bahan baku yang terus naik. Pada akhirnya kenaikan harga ini menambah berat beban hidup masyarakat, termasuk pedagang kecil seperti mereka. "Mengapa Bapak tidak bertanya ke Presiden dan Wakil Presiden saja," jawab Samad.

Boleh jadi memang harus ditanyakan kepada mereka. Mereka pasti punya jawabannya yang lebih ampuh, lebih rasional, dan banyak alasannya.

Dimuat di HU Sore Sinar Harapan (www.sinarharapan.co.id)

Hak Angket DPR Cuma Basa-basi Politik

2008-06-28T23:00:00.001-07:00

Hak angket merupakan salah satu hak yang melekat pada anggota DPR RI. Demikian termaktub dalam pasal 20 A UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. Dan pada ayat 2, DPR memiliki hak angket dan menyatakan pendapat.

Menyoal kenaikanharga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin di luar kendali dan banyak mendapatkan kecamatan dari elemen masyarakat, DPR menganggap perlu jika memakai hak angket. Karena hak angket tersebut lebih bersifat investigasi. Nantinya diharapkan dapat menggali keterangan para ahli dan semua pihak terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi bahan bakar minyak.

Namun pertanyaan yang muncul, apa dengan dikeluarkannya hak angket ini, anggota DPR RI bisa mengambil kesimpulan yanglebih obyektif soak kenaikan harga BBM. Baik Pertamina dan pemerintah tak pernah transparan dalamhal ni. Berapa sebenarnya biaya produksi BBM kita? Berapa biaya riil yangdikeluarkan PErtamina untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM yang siap dipakai? Berapa sesungguhnya jumlah produksi BBM kita dan berapa jumlah konsumsi riil kita?

Kenyataannya, tidak ada yang tahu persis, terutama masyarakat yang terus dinihabobokan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkaitdengan program pengaliihan subsidi BBM seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Kalau saja Pertamina dan pemerintah mau memberitahukan secara transparaan, secara teori impor BBM danproduksi minyak kita melebihi total konsumsi dalam negeri. Pertanyaannya lagi, kelebihan dari produksi itu ke mana?

Dengan mengeluarkan hak angket yang menempel dalam tubuh anggota DPR RI, namapaknya mereka menginginkan jawaban itu secara gamblang. Dan yang menjadi pintu masukny adalah hak angket yang sekarang dilakukan anggota DPR RI tersebut. Disamping ingin meminta kejelasan secara transparan dari Pertamina, DPR RI kita juga mau mengoreksi “struktur” berpikir orang-orang yang berada di belakang kebijkankenaikan BBM yang sudah terjadi selama tiga kali selama pemerintahan SBY-JK.

Karena menurut saya, orang-orang yang berkuasa itu terkesan melupakan tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kemudian pasal 27 ayat 2, poasal 28 H dan pasal 33 UUD tentang perekonomian disusuk sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Baik memang tujuan anggota DPR RI denan mengeluarkan hak angket yang mereka miliki. Tapi sayangnya, saya tidak begitu yakin dengan hak angket ini. Soalnya investor bidang minyak danperusahaan pengelolaan gas dan bumi tentu khawatir jika hak angket menghasilkan investigasi yang benar-benar transparan untuk diumumkan kepada rakyat. Dan, yang pasti saya dapat meyakini, mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka tentu berupaya untuk memandulkan hak angket.

Kalau mau mengingatkan soal hak angket kenaikan harga BBM kali ini bukanlah yang pertamakali terjadi DPR menggagasnya. Dan seingat saya sudah tiga kali angket BBM ini digagas. Pertama terjadi pada tanggal 22 Maret 2005 yang hasilnya justru dimandulkan. Implikasinya malah harga BBM dinaikan sebesar 29 persen pada tanggal 28 Februari 2005.

Gagasan hak angket yang kedua terjadi pada tanggal 24 Januari 2006 setelah BBM dinaikan peerintah sebesar 128 persen pada tanggal 1 Oktober 2005. Kenyataannya, gagasan tersebut juga mandul kembali. Dan kondisi kemandulan hak angket kembali terjadi pasca usulan hak angket digelar pada tanggal 24 Mei 2008.

Pada tanggal 3 Juni 2008, gagan yang menurut keyakinan saya juga mungkin akan mengalami pemandulan juga digulirkan kembali. Dan, kita harus berterimakasih kepada 233 anggota DPR RI yang menyebabkan diluluskannya hak angket di DPR RI. Ada 177 anggota dewan yang ternyata menolak dilakukannya hak angket. Lagi-lagi pertanyaannya adalah ada apa dengan anggota DPR RI kita? Mengapa tidak sejak dulu saja hak angket ini digagas dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan masyarakat luas atas produksi minyak yang dimiliki negeri ini.

Di sini ketakutan saya tentang hak angket yang dapat membuat memudarnya harapan masyarakat tentang rasa keadilan secara sedikit demi sedikit. Kok bisa hak nagket untuk menginvestigasi soal BBM terus-menerus dimentahkan oleh oknum anggota DPR RI sendiri jauh sebelum ini. Karena sampai sekarang mereka tidak pernah berhasil membuka selubung gelap yang menyelimuti perniagaan BBM. (*)

Dimuat di : Harian lokal. Tangerang Tribun, Sabtu 28 Juni 2008, halaman 1

Jejak Aktor Utama Dalam Kasus Korupsi Di Banten

2008-05-28T23:14:00.001-07:00

SELAYAKNYA, kita memberikan penghargaan kepada tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang mengembalikan uang yang diduga hasil suap untuk memuluskan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang kepada Bank Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp 200 miliar pada tahun 2006. Tindakan itu memerlukan keberanian luar biasa, mengingat resiko yang harus dihadapi anggota dewan tersebut.

Pengembalian uang sebesar Rp 60 juta yang diduga tindak suap itu dilakukan Aris Turisnadi, Wakil Ketua DPRD Pandeglang kepada Kejaksaan Negeri (Kejari). Sebelumnya, Ahmad Baehaki dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) dan Asep Solehudin dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) melakukan tindakan serupa, yaitu mengembalikan uang masing-masing Rp 30 juta ke KPK, Jumat pekan lalu.

Penghargaan juga sepantasnya disandangkan ke Aliansi Masyarakat Pandeglang Menggugat (AMPM) yang kita ketahui begitu gigih mengungkapkan adanya praktik-praktik tidak terpuji antara di DPRD dan Pemkab Pandeglang. Beberapakali kelompok masyarakat ini menyampaikan sejumlah bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski kasus-kasus dugaan korupsi yang dilaporkan tersebut hingga kini tidak jelas penyelesaiannya.

Mengapa kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada AMPM dan anggota DPRD yang mengembalikan uang tersebut? Terlepas dari tudingan soal nuansa politik menjelang Pemilu 2009 dan Pilkada Pandeglang 2010, tindakan keduanya seperti “sebuah kejutan” bagi sebagian besar masyarakat Banten yang terindikasi telah apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Sikap apatis sebagian masyarakat kita memang bukan tanpa alasan. Tudingan bahwa penyidik, kepolisian maupun kejaksaan, menerapkan standari ganda atau “tebang piih” dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi sudah bisa disinyalir dari berbagai kasus yang muncul, disidik dan diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sebagian masyarakat merasa “ada aktor utama” di balik semua kasus korupsi. Aktor itu tidak pernah tersentuh hukum dan hingga kini leluasa menajalankan “kekuasaannya” di atas ranah Banten.

Misalnya tudingan keberadaan aktor utama itu disangkakan pada kasus pembebasan lahan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) senilai Rp 2,6 miliar. Dua tersangka kini ditahan, Iya Sukiya (mantan Kabiro Perlengkapan dan kini menjabat Sekretaris DPRD Banten), Beny Bernadi (pejabat BPN Serang) dan Imal Maliki, pengusaha yang buron. Bahkan telah menjadi rumor atau bahan perguningan masyarakat adanya keterlibatan penegak hukum (polisi dan pengacara) dalam kasus ini. Keduanya tidak disebut-sebut sebagai tersangka.

Tudingan serupa juga ada pada kasus dugaan korupsi pembangunan jalan lingkungan di Pasar Induk Rawu (PIR) sebesar Rp 5 miliar. Dua tersangka ditahan, Ahmad Rivai (mantan Pjs Bupati Serang) dan Aman Sukarso (mantan Sekda Pemkab Serang). Dalam kasus tanah Karangsari sebesar Rp 5 miliar yang kini tak jelas penyelesaiannya juga tercium kental adanya aktor utama.

Aroma aktor utama juga membayangi kasus yang baru dalam tahap penyidikan seperti dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan untuk Banten Rp 90,7 miliar, penyelewengan makanan dan minuman untuk orang miskin dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Banten, sejumlah proyek jalan dan pembangunan gedung DPRD Banten yang berkali-kali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Acapkali kita ingin bertanya pada hati nurani para penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara dan hakim), apakah tidak terusik dengan jejak dan aroma yang kental dari sang aktor utama yang begitu jelas menapak dalam berbagai kasus dugaan korupsi? Apakah tidak pernah terpikir atau terlintas dalam benak penegak hukum bahwa selama ini hanya menangkap sang boneka atau wayang digerakan dalang dibalik tirai atau beberan? Namanya boneka atau wayang bergerak bukan atas kemauannya.

Kita khawatir bahwa penegak hukum sudah mulai kehilangan hati nuraninya seperti yang dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran, “Telah dibutakan mata, hati dan pendengarannya”. Kalau benar demikian, kita memang tinggal menunggu “kehancuran” ranah Banten seperti yang dijanjikan Allah.

Dimuat di www.suarabanten.com

Nilai-nilai Dasar Jurnalistik

2007-12-26T06:14:00.001-08:00

Nilai Dasar Jurnalistik

Oleh: Iman Nur Rosyadi

Membaca tema yang disordorkan “Nilai Dasar Jurnalistik” oleh LPM Sigma yang menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting se-Banten, jelas ini bukan membicarakan dasar jurnalistik. Karena ada kata "nilai" atau norma di depan kosa kata “dasar jurnalistik”. Lalu disimpulkan, materi ini lebih menekan pada norma atau etika dari penerapan dasar-dasar jurnalistik.

Namun sekadar mengingatkan, ada rumusan yang sudah demikian terkenal tentang berita yaitu 5 W + H dan piramida terbalik. Rumusan kuno yang hingga sekarang dipakai hampir seluruh wartawan maupun media di dunia ini. Rumusan itu jika dijabarkan sebagai berikut:

What = Apa ?
Who = Siapa?
When = Kapan?
Where = Dimana?
Why = Mengapa?
How = Bagaimana?

Sedangkan piramida terbalik sebagai berikut:

Lead Berita
Neck (Leher)
Tubuh

Dengan asumsi sudah menguasai, paling tidak mengetahui dengan baik soal tersebut, maka tidak akan dijabarkan secara rinci dalam sesi ini. Hanya perlu diingat, dasar-dasar tersebut merupakan pedoman yang baik bagi wartawan baik pemula maupun yang sudah berkerja di media bertahun-tahun.

I. Nilai Dasar

Memang masih bisa diperdebatkan apakah yang dimaksudkan dengan nilai dasar jurnalistik. Apakah yang dimaksudkan nilai di sini berkaitan dengan mutu karya jurnalistik? Atau nilai yang berkaitan denga norma atau etika dalam sebuah proses berita mulai dari informasi awal hingga dituangkan dalam bentuk tulisan.

Agar tak terjebak dengan masih tak jelasnya tema tersebut, barangkali nilai yang dimaksudkan bisa dikatagorikan dua bagian. Pertama; nilai seorang jurnalis / wartawan dalam menangani informasi atau melakukan proses berita. Ini lebih ditekankan pada sikap seorang jurnalis manakala menangani informasi, bermakna lebih pada subyek sang jurnalis, bukan pada obyek informasi yang sedang diolahnya.

Kedua; nilai-nilai yang melandasi seorang jurnalis ketika menuliskan berita tersebut. Ini lebih menekankan pada nilai / norma / etika yang harus diterapkan saat jurnalis berproses (menjalani tahapan) untuk mengolah dan memilah sebuah informasi untuk dijadikan berita dan saat dia menuliskan informasi itu menjadi berita.

Kedua bagian itu berproses dan menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bermutu tinggi.

I.1. Ciri Seorang Jurnalis (Bagian Pertama)

Luwi Ishawara, wartawan senior HU Kompas dalam buku dasar-dasar jurnalistik yang diterbitkan untuk kalangan wartawan Kompas menyebutkan 5 ciri seorang jurnalis, yaitu:

I.1.a. Skeptis

Skeptis dalam hal ini tidak sama dengan pesimis. Sebab sikap skeptis atau meragukan dari seorang jurnalis adalah sebuah sikap yang diambil untuk mepertanyakan segala informasi yang diterimanya. Sikap keraguan ini mendorong seorang wartawan untuk membuktikan kebenaran dari informasi, mencek seluruh sisi informasi baik yang diperoleh secara terang-terangan atau sebaliknya dengan cara investigasi. Sikap ini pada akhirnya “melindungi” media agar tidak tertipu oleh rakayasa yang dibuat pihak tertentu untuk kepentingan masing-masing.

I.1.b. Pengamatan (Action)

Seorang wartawan yang baik tidak hanya menunggu sebuah peristiwa muncul, tetapi dia selalu melakukan pengamatan (action) terhadap seluruh fenomena yang ada. Pengamatan tersebut dicatat dengan baik dan dianalisis agar diketahui arah atau apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, sejumlah wartawan yang memiliki integritas tinggi, ketika sebuah peristiwa terjadi, dia mampu mewartakan peristiwa itu dengan baik, akurat dan menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi. Wartawan tersebut juga tidak hanya mengangkat persoalan hanya dipermukaan saja, tetapi juga mampu menjelaskan apa yang terjadi dibalik peristiwa tersebut. Dasarnya adalah hasil dari pengamatan dan catatan yang betitu rinci setiap fenoma yang ada di masyarakat.

I.1.c. Beradaptasi / Berubah

Seorang wartawan harus mampu melakukan adaptasi (penyesuaian). “Lapangan” jurnalistik bukanlah sebuah lapangan yang statis. Sebaliknya, lapangan ini sangat dinamis. Setiap saat selalu berubah dengan tingkat kendala / hambatan yang bertingkat-tingkat. Seorang wartawan juga harus bisa menerima / beradaptasi terhadap fakta-fakta. Sikap ini menegaskan bahwa seorang wartawan bukanlah “corong” dari pihak-pihak tertentu. Tetapi dia harus mampu mengemas, memberi bingkai dan memberi makna informasi tersebut untuk disajikan kepada pembacanya.

I.1.d. Seni dan Profesi

Harus disadari, profesi wartawan / jurnalis bukan sekadar menulis berita untuk memenuhi space atau kolom-kolom / rubrik yang tersedia di media baik cetak maupun elektronik. Profesi ini mengandung seni baik saat “memburu” berita maupun saat menuliskannya. Tidak heran muncul istilah junalistik sastra. Jika seorang wartawan sudah terjebak dalam sikap sekadar memenuhi space (ruangan), maka wartawan tersebut tidak tidak berbeda dengan buruh-buruh pabrik yang memutarkan roda produksi. Tidak lebih bagian dari mesin untuk memproduksi berita.

I.1.e. Peran Wartawan

Seornag jurnalis harus memiliki kesadaran bahwa dia sebagai pelapor, bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa di luar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka. Selain itu, wartawab juga harus berperan sebagai interpreter, wakil publik, peran jaga, dan pembuat kebijaksanaan serta advokasi.

I.2. Nilai Berita (Bagian Kedua)

Ketika seorang wartawan menggarap sebuah informasi untuk dijadikan sebuah berita, maka dia berhadap dengan nilai-nilai berita yang harus dipenuhi agar apa yang dibuatnya menjadi baik dan karya yang bermuta. Nilai adalah;

I.2.1 Objektif, yakni berdasarkan fakta dan tidak memihak.
I.2.2. Aktual, yaitu berita yang disajikan terbaru, bukan berita “basi”.
I.2.3. Penting; yaitu berpengaruh luar biasa bagi banyak orang, terkenal dsb.
I.2.4. Kedekatan;

Di antara pakar jurnalistik menambahkan sejumlah point untuk memperluas apa yang bernilai dari sebuah berita seperti:

1. sesuatu yang unik,
2. sesuatu yang luar biasa,
3. sesuatu yang langka,
4. sesuatu yang dialami/dilakukan/menimpa orang (tokoh) penting,
5. menyangkut keinginan publik, yang tersembunyi,
6. sesuatu yang sulit untuk dimasuki,
7. sesuatu yang belum banyak/umum diketahui, pemikiran dari tokoh penting,
8. komentar/ucapan dari tokoh penting,
9. kelakuan/kehidupan tokoh penting, dan
10. hal lain yang luar biasa.

II. Nilai Dasar Jurnalistik di Indonesai

Profesi wartawan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan dalam menjalankan profesinya, wartawan berpegangan pada kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi wartawan masing-masing. Misalnya Persatuan Warawan Indonesia (PWI) memiliki kode etik wartawan yang terdiri dari 17 pasal dalam 5 bab. Sedangkan Aliansi Juarnlias Indonesia (AJI) juga memiliki kode etik tersendiri. Hal serupa juga terjadi pada KWRI dan sebagainya. Dewan Press Indonesia mencatat ada 26 organisasi wartawan yang tumbuh dalam era reformasi. Untuk sebuah contoh, dikutip sebuah Kode Etik Wartawan yang disusun Dewan Kehormatan PWI menyebutkan:

BAB I
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.

Pasal 4

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

BAB II
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB III
SUMBER BERITA

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record".

BAB IV
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15
Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penaatan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

=================================================================

*) Disampaikan dalam Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting Se-Banten, LPM Sigma IAIN SMH Banten, Senin 24 Desember 2007

Dari Wawancara Diajeng, Kebebasan Press, Politik Lokal Hingga Sakit Aneh

2007-11-18T05:06:00.000-08:00

NAMANYA Diajeng, begitu dia memperkenalkan diri, mehasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (Fisipol UI). Dia tengah menyusun skripsi untuk meraih sarjana (S1) dengan mengambil sebuah tema tentang demokrasi dan kehidupan wartawan di Provinsi Banten, sebuah provinsi yang dibentuk dengan Undang-undang No.23 tahun 2000 atau baru berumur 7 tahun berdiri. Wawancara berlangsung di Rumah Makan Emak Haji di Ciceri, Jalan Trip Jamaksari, Kota Serang, Kamis pekan lalu.

Berkulit putih, mengenakan jilbab (kerudung) dan jemarinya sibuk dengan mengutak-atik peralatan (HP, tuts laptop dan alat perekam), dia mengajukan berbagai pertanyaan berkisar soal sejumlah peristiwa kekerasan yang menimpa wartawan yang bertugas di Banten. Dia juga bertanya soal kebebasan press dan situasi politik lokal yang berkembang akhir-akhir ini.

Aku terkadang tersenyum mendengarkan pertanyaan itu. Sebab bagiku ini bukan pertamakali menjadi nara sumber untuk kalangan akademik yang tengah menyusun tesis, desertasi atau apa pun soal kehidupan demokrasi di Banten. Sebut saja Lili Romli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tengah meraih gelar doktor, Nur Rahmat dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang tengah mengajukan gelar doktor di Universitas Finland, Australia, Abdul Hamid yang kini jadi Asisten Dosen di FISIP UI dan sederet nama mahasiswa dan mahasiswi luar negeri atau peneliti luar negeri yang mendalami persoalan serupa. Tentu saja, pertanyaan itu sering kujawab dengan fakta-fakta yang pernah dikemukakan.

Kepada Diajeng yang sering kulihat terkesima dengan jawabanku dalam proses wawancara berlangsung, aku mengatakan bahwa kebebasan press yang diperoleh wartawan di Banten tidak terlepas dari konteks nasional dengan lahirnya Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Press. Dengan undang-undang itu, penerbitan media tidak memerlukan izin yang rumit seperti yang terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin Soeharto, jenderal besar (bintang lima) yang menguasai kursi presiden selama 32 tahun. Kerumitan izin itu merupakan salah satu alat bagi penguasa untuk mengendalikan kehidupan press.

Kebebasan press melalu kemudahan izin mendorong menjamurnya penerbitan. Namun pada akhirnya, kekuatan pasar lah yang kemudian menentukan apakah sebuah penerbitan bisa bertahan atau tidak. Di Banten, ketika UU Press itu diterbitkan, muncul berbagai media seperti Banten Express, Banten Ekspose dan seterusnya yang jika dijumlah akan puluhan penerbitan. Tetapi terbukti, penerbitan ini tidak bertahan lama karena faktor kecakapan dalam mengelola media, termasuk kecakapan dalam mendulang sumber-sumber ekonomi. Yang tetap bertahan adalah media-media yang merupakan “perpanjangan tangan” dari group media yang memiliki modal besar dan telah berpengalaman sejak republik ini merdeka.

Tahun 2007, media harian yang mampu betahan merupakan bagian dari media besar tersebut. Sebut saja Fajar Banten merupakan bagian dari Pikiran Rakyat Group, surat kabar yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan Jawa Pos Group yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur, mengembangkan Radar Banten (semula namanya Harian Banten), Satelit News dan Banten Raya Pos. Hanya Tangerang Tribun yang tidak merupakan perpanjangan tangan dari group media besar di Indonesia. Media ini terbit di Tangerang dan pemiliknya adalah Zaki Iskandar, anak dari Ismet Iskandar, Bupati Tangerang. Di dunia maya (cyber), http://www.bantenlink.com/, sebuah situs berita yang mengkhuskan berita-berita asal Banten dan belum memiliki cetakannya. Sedangkan http://www.radarbanten.com/ merupakan cermin cetakan ke dunia maya. Selebihnya, media yang tidak berafiliasi ke group media besar di tingkat nasional kini tengah mati suri.

Kebebasan press yang ditanyakan Diajeng tentu saja terjadi di Banten dibandingkan dengan kebebasan press yang diperoleh ketika era Orde Baru berkuasa. Informasi yang dulu dianggap remeh dan tidak akan pernah dimuat di koran-koran nasional, kini bisa diungkapkan di koran lokal karena sifat beritanya yang disajikan untuk warga lokal. Misalnya perayaan tingkat kampung, perhelatan RT atau desa, ketidakpuasan warga kampung terhadap pelayanan pemerintah setempat dan sebagainya. Tetapi kebebasan press itu akan berbeda jika dipandang dalam konteks politik lokal dan ekonomi setempat. Coba simak pemaparan di bawah ini:

Pertama, dalam konteks ekonomi, maka kemandirian media yang tumbuh di Banten patut dipertanyakan. Pasalnya, pendapatan terbesar dalam iklan masih berasal dari institusi pemerintah dibandingkan dari swasta. Penyebabnya boleh jadi sebagian pelaku sektor swasta belum memandang penting beriklan di media lokal, terutama perusahaan-perusahaan besar. Hal ini disebabkan pabrik-pabrik yang berdiri di Banten berkantor pusat di Jakarta yang jaraknya hanya bersebelahan dari Tangerang dan 92 Km ke Serang. Sektor swasta lebih mempertimbangkan beriklan di koran-koran nasional maupun media elektronik nasional dibandingkan lokal. Dengan memasang di koran dan media elektronik nasional, iklan masih bisa dibaca, ditonton dan didengar bagi sebagian besar warga di Banten.

Dengan kondisi ekonomi media seperti ini, maka dengan mudah pemerintah daerah setempat maupun pihak lain menekan pengelola media untuk tidak melansir berita-berita yang tidak dikehendaki oleh kepala daerah atau pemerintah setempat. Bahkan pembaca menertawakan berita yang dimuat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui. Misalnya ada berita Karena Di-PHK, mantan karyawan sebuah pabrik di Cikande, Kabupaten Serang menjadi jutawan akibat menerima pesangon. Padahal di mana pun dipahami, PHK merupakan musibah besar bagi karyawan. Ada lagi berita soal SOTK (struktur organisasi tata kerja) Pemprov Banten dikesankan berhasil disusun dan telah diajukan ke DPRD yang akan mensahkannya. Berita itu tanpa menyoroti belum diajukannya Raperda tentang pembagian urusan yang merupakan landasan diajukan Raperda SOTK. Artinya jika SOTK itu disahkan DPRD, maka prosesnya menjadi cacat hukum karen tak dilandasi Perda pembagian urusan. Dan jarang sekali ditemukan berita-berita yang mengkritik tajam yang bersifat fungsi kontrol media terhadap Pemprov Banten.

Kedua, dalam konteks politik lokal. Saat digulirkan otonomi daerah (Otda) melalui Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, banyak pakar mengkhawatirkan munculnya “raja-raja kecil” di daerah. Di Banten, kekhawatiran itu menjadi bukti. Chasan Sochib dan keluarganya yang membangun sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Kelompok Rawu — karena kantornya berpusat di daerah Rawu — telah menggurita dan menjadi kekuatan besar di Banten. Tulisan Okamoto Maasaki, peneliti dari Jepang jelas menyebutkan hal itu. Tulisan itu berjudul “Local Politics In Decentralized Indonesia: The Governor General Of Banten Province” yang dimuat di IAS Newsleter, bulan Juli 200 2004. Padahal saat itu Gubernur Banten dijabat Djoko Munandar dan Wakil Gubernur Banten, Atut Chosiyah, anak Chasan Sochib. Tulisan itu jelas menggambarkan betapa sang Gubernur Jenderal menguasai dan mengontrol pemeirntahan daerah dan kemasyarakatan.

“Apa hubungannya kelompok itu dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa wartawan di Banten?” tanya Diajeng.
“Diajeng lahir dan dibesarkan di mana?” tanyaku.
“Di Jakarta. Cuma nenek dan ibu saya berasal dari Pandeglang,” jawabnya.
“Oooh,” kataku perlahan.

Kupandangi wajah Diajeng. Boleh jadi Diajeng sadar atau tidak sadar telah menanyakan sesuatu yang sangat sensitif di Banten, terkait dengan kelompok Rawu. Untuk menghela nafas, aku perlu minum segelas kopi yang memang sudah tersedia di meja. Aku berpikir keras apakah kuceritakan seutuhnya apa yang dialami dan diketahui selama ini atau aku hanya menjawab seperlunya.

“Coba tanyakan peristiwa kekerasan yang menimpa Sdr Heru dan Ratu Falia yang dulunya berkerja di Satelit News. Heru masih di Satelit. Sedangkan Ratu Falia sudah pindah ke Radar Banten. Mereka sempat kena pukulan keras dari Madsurip, Kepala Pasar Rawu di Kantor Chasan Sohchib dan ada Chasan Sohcibnya. Madsurip sekarang jadi anggota DPRD Kabupaten Serang,” ujarku.

“Siapa lagi yang pantas di wawancara,” ujarnya.
“Di Fajar Banten, ada sdr Eko yang sekarang bertugas di Cilegon. Juga wawancara sdr Hakiki Yasin yang jobnya soal-soal hukum di Fajar Banten. Jangan lupa sdr. Lukman Hakim, wartawan senior yang ada di Fajar Banten. Dia mengalami pahitnya berurusan dengan kelompok ini. Sedangkan di Radar Banten coba hubungi Abdul Malik, Dodo Lukito dan sejumlah wartawan lainnya,” kataku perlahan.

“Beri gambaran sedikit peristiwa kekerasan yang menimpa wartawan,” ujar Diajeng.

Aku menghela nafas cukup panjang, mengingat betapa sensitifnya persoalan ini berkaitan dengan Kelompok Rawu yang telah berubah menjadi kekuatan yang menggurita.

Kukatakan, dulu tekanan melalui SMS merupakan hal yang tidak aneh bagiku. SMS itu berasal dari seseorang yang diketahui bagian dari Kelompok Rawu. SMS itu berkaitan dengan berita-berita yang isinya mengkritik keras kebijakan Pemprov Banten, tetapi berkaitan dengan Kelompok Rawu. Aku pun pernah dibawa Faidil Akbar (wartawan Koran Tempo) yang menulis soal kelompok ini. Aku dan Faidil dibawa ke Kantor Komando Pendekar di Pisangmas, Kota Serang. Bersyukurnya, para pendekar yang sudah menanti di sana ternyata teman-teman sekelasku. Suasana tegang karena kemarahan akhirnya mencair. Aku dan Faidil malah ditraktir makan pecak lele, setelah dijelaskan mengapa aku dan Faidil dibawa ke Mako Pendekar.

Fajar Banten dan Radar Banten beberapakali mengalami tekanan ketika melansir berita yang mengkritik keras Pemprov Banten dan Kelompok Rawu. Bahkan Fajar Banten pernah “dikepung” para pendekar karena pemberitaannya. Ancaman akan dibakar pun sempat terdengar.

“Memang kondisi sekarang ini bagaimana?” tanya perempuan berjilbab ini.

Betapa sulitnya, aku menjawab pertanyaan ini, bukan berarti aku tidak tahu kondisi sebenarnya. Aku hanya menyampaikan bahwa kelompok ini tengah berupaya masuk ke kekuasaan melalui pemilihan kepala daerah. Atut Chosiyah, anak Chasan Sochib menjadi Gubernur Banten melalui Pilkada Banten 2006. Sebelumnya, Atut menjadi Wakil Gubernur Banten. Aku juga meminta Diajeng untuk mencermati Pilkada Tangerang. Di sana ada muncul calon bernama Airin Ahmad Diany yang tak lain adalah isteri dari Cheri Wardhana atau dikenal dengan nama Wawan, adiknya Atut Chosiyah atau anak Chasan Sochib. Dan untuk Cheri Wardhana alias Wawan, kuminta Diajeng untuk menangkap isu-isu yang beredar di seputar APBD Banten, penempatan pejabat mulai eselon IV hingga eselon II dan pengusaha di Banten. Dia juga kuminta untuk mencermati munculnya nama Tatu Chasanah, adik Atut Chosiyah atau anak Chasan Sochib melalui organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Banten. Dan saat ini juga beredar nama Nurjaman dan Lilis, anak Chasan Sochib dari isteri yang lain. Keduanya diisukan akan “manggung” dalam Pilkada Kota Serang.

Seusai wawancara, kuminta Diajeng makan bersama di RM Emang Haji. Wawancara selesai setelah seorang lelaki yang memperkenalkan diri sebagai kakaknya bernama Joko. Aku berjanji pada Diajeng, jika kesulitan mendapatkan referensi atau hal-hal lain untuk bahan skripsinya, mohon dihubungi.

Kemudian aku memacu sepeda motor Yamaha Vega R yang dihasilkan dengan mengkredit setiap bulan. Di atas sepeda motor itulah aku sempat merenung, betapa banyak rekan-rekanku yang semula satu arah denganku, kemudian berbelok dan menyeberang ke kelompok tersebut. Sekarang rekan-rekanku sudah bergelimang harta. Paling tidak punya rumah, mobil dan kecukupan uang untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas dugem pada malam hari. Rasanya aku tinggal sendirian dengan pemikiran yang dianggap aneh oleh rekan-rekanku sendiri. Bergelut dengan kesederhanaan, rumah mengontrak dan kekurangan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian kucamkan dalam hatiku, jangan pernah menyesali apa yang pernah diperbuat karena itu merupakan pilihan masing-masing.

Lamunanku berhenti karena sepeda motorku nyaris menabrak sebuah mobil Mercy mewah di Bunderan Cicera, Kota Serang. Posisinya aku yang salah, karena sempat melamun. Bersyukurlah tidak jadi menabrak pintu samping mobil itu. Kalau sampai terjadi, wah, darimana uang bisa untuk mengganti pintu mobil mewah tersebut yang pasti harganya jutaan rupiah. Dari mobil tersebut, turun seseorang yang kukenal berbeda tim denganku dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2006. Tim dia merupakan paling gigih melawan kelompok Atut Chosiyah. Salah satu calon kepala daerahnya adalah seorang artis yang terkenal yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ngelamun aja lo,” katanya dengan pakaian yang necis, berjas hitam tanpa dasi. Sepatunya terlihat mengkilap seperti baru disemir. Yang kutahu, dulu dia mengendarai mobil Kijang yang dipinjam pake dari calon kepala daerah.

Dia mengajakku untuk minum kopi di sebuah warung di pinggir jalan. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar isteri, anak dan pekerjaanku, dia mulai bercerita telah bergabung dengan Kelompok Rawu untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Tangerang. Dia juga mengaku mendapatkan sejumlah proyek melalui APBD Banten setelah mendapatkan referensi dari salah satu anak Chasan Sochib. Aku hanya manggut-manggut, meski perutku terasa mulas karena tak tahan mendengar ocehannya.

Diakhir ocehannya, dia mengeluarkan uang Rp 200.000 yang terdiri dari 4 lembar uang Rp 50.000. “Ini bukan buat kamu, tapi buat anak dan isterimu. Kalau tidak diterima, saya marah besar dan enggak usah berteman lagi,” katanya. Lalu dia membayar kopi dan panganan kecil ke penjaga warung dan pergi dengan mobil Mercy mewahnya. Aku diam sambil memandang lama kepergian mobil Mercy mewah tersebut. Ada sesuatu yang terasa sakit di ulu hatiku, tapi aku tak mengerti apa yang membuat hatiku sakit.

Uang tersebut masih kugenggam di tangan sebelah kanan, tak mampu kumasukan ke dalam sakuku. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan tindakan kawanku tersebut karena dia tahu persis penghasilanku sebagai wartawan sebuah harian sore yang terbit di Jakarta. Dia tahu bahwa “penghargaan” terhadap karya jurnalistik di Indonesia umumnya masih sangat rendah dan tidak memadai untuk membiayai hidup sehari-hari. Jadi aku tak menyalahkan tindakannya terhadapku, meski kawanku sendiri.

Perlahan-lahan aku bangkit dari tempat duduk di warung yang tak jauh dari Kantor Partai Hanura Serang. Berjalan ke arah 4 abang becak yang mangkal di belokan ke Jalan Agus Ju, ke arah Kompleks KPN Serang.

“Bang, udah dapat penumpang?” tanyaku.
“Belum Pak. Sepi dari pagi,” kata seorang abang becak setengah menggerutu.
“Ini saya dapat rizki dari bapak yang pake mobil mercy tadi,” kataku. Kubagikan uang Rp 200.000 ke abang becak. Setiap abang becak mendapatkan Rp 50.000.

Ketika kujulurkan tangan, kulihat wajah para abang becak berubah. Ada dengan tatapan tak percaya dan ada yang memandang aneh pada diriku. Aku sendiri tak perduli. Usai membagikan uang tersebut, aku langsung balik arah menuju sepeda motor Vega R yang terparkir dekat warung. Kupacu cepat dengan membawa rasa sakit yang aneh dalam hatiku.

Lautan Sepeda Motor Dan Penyeberangan Merak

2007-10-20T06:20:00.000-07:00

AKU menggunakan kalimat “Lautan Sepeda Motor” untuk melukiskan keadaan Pelabuhan Penyeberangan Merak (Banten) sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1428 atau diistilahkan H-2 dan H-1, tepatnya Kamis-Jumat (11-12/10-2007). Kalimat itu disisipkan dalam beberapa alinea laporan berita untuk Harian Umum Sore Sinar Harapan yang terbit di Jakarta.

Kalimat itu digunakan karena sulitnya menggambarkan suasana ribuan kendaraan roda dua yang memenuhi areal parkir di 4 dermaga, menyingkirkan kendaraan roda empat seperti mobil pribadi, bus dan truk. Mereka berasal dari wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan sekitarnya. Meski aku sadar, kata lautan adalah kata yang seharusnya digunakan untuk menunjukan wilayah laut mulai pantai, perairan hingga rona bentangannya.

Rasanya terlalu panjang jika aku melukiskan kondisi itu dengan cara yang lebih detil. Misalnya, ribuan sepeda motor memenuhi areal parkir mulai dari koridor (gang way) di dermaga I hingga demarga IV. Sepeda motor itu saling berdesakan, tak ada jarak renggang antara sepeda motor. Mesin motor meraung-raung dan berjalan setahap demi setahap mulai dari pintu loket di sebelah utara. Dari pintu itu hingga naik ke kapal roro, sebuah sepeda motor rata-rata menempuh waktu 4-6 jam. Padahal jaraknya kurang dari 500 meter. Jadi lebih singkat jika kugunakan kalimat “lautan sepeda motor”.

Kucermati kerumunan massa sepeda motor tersebut. Terlihat, para wartawan sibuk mengabadikan momen dari berbagai sudut pandang (view) untuk menghasilkan gambar yang bisa menjelaskan kepada pembaca tentang kondisi di pelabuhan ini. Sementara itu, para kameraman televisi swasta dan milik pemerintah pun sibuk merekam peristiwa tersebut. Siaran langsung pun segera ditayangkan, diberi komentar agar penonton televisi memahami apa yang tengah terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Sebenarnya, melihat para pemudik dengan sepeda motor membuatku merasa miris. Bayangkan, sepeda motor dinaiki 2-4 orang dan diberi beban bawaan seperti tas, kardus atau barang lainnya. Umumnya, mereka terdiri dari suami, isteri dan anak. Yang membuatku tak tega menyaksikannya adalah anak-anak yang dibawa mereka untuk menelusuri jarak ratusan kilomter dari wilayah Jabodetabek ke Lampung.

Purwanto adalah salah satu sosok pemudik tersebut. Dia bersama isterinya, Sunesih dan anaknya, Sandy berangkat dari Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan sepeda motor. Purwanto sebagai pemegang kemudi. Isterinya duduk di belakang sambil memangku Sandy yang didudukan di tengah, antara Purwanto dan isterinya. Untuk memuat barang bawaan, Purwanto menambah dua bilah kayu di bagian belakang. Di tempat itu diikat tas besar berisi pakaian. Sedangkan sebuah tas lagi ditaruh di tengah antara Purwanto dengan kemudi sepeda motor.

Sehari-hari, Purwanto mencari nafkah dengan berdagang sayuran di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dia berangkat dari Cibitung, sekitar pukul 18.00 WIB, Kamis (11/10-2007). Dia tiba di Kota Serang, Provinsi Banten, sekitar pukul 23.00 WIB. Dia beristirahat di rumah saudaranya di kota ini. Sekitar pukul 01.00 WIB, dia berangkat ke Merak dan berbaur dengan ribuan sepeda motor yang mengantre untuk bisa diseberangkan ke Bakauhuni.

“Murah Pak. Dengan sepeda motor itu, uang untuk transpor tak lebih Rp 150.000 pergi pulang. Itu bisa mengangkut semua keluarga saya. Kalau menggunakan angkutan umum, enggak mungkin cukup segitu, bisa habis Rp 500.000,” kata Purwanto. Alasan lainnya adalah dia dan keluarga bisa istirahat sesukanya, sambil menikmati suasana perjalanan.

“Enggak takut anaknya sakit?” tanyaku.
“Udah biasa sih Pak. Setiap tahun mudik pake sepeda motor,” kata Purwanto.
“Kemana mudiknya?” tanyaku.
“Lampung Timur,” ujarnya.
“Dari Bekasi berarti lebih 300 kilometer,” seruku.
Purwanto dan isterinya mengangguk, kemudian tersenyum.
“Orangtuakah di sana?”
“Iya. Tinggal ibu saya. Bapak sudah meninggal, jadi sekadar meminta maaf dan membagikan rizki kepada saudara-saudara di sana.”

***

PELABUHAN Penyeberangan Merak-Bakauhuni sangat diperhatikan pemerintah pusat yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sebab penyeberangan ini menjadi “jembatan” penting bagi pergerakan arus orang dan barang dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya. Aparat pemerintah segera turun tangan manakala terjadi persoalan yang menimpa pelabuhan ini, sekecil apa pun persoalannya. Beritanya pun bersakala nasional, tidak lagi bersifat lokal atau regional.

Aku ingat saat memasuki bulan puasa tahun 2007. Ribuan truk pengangkut kebutuhan pokok, sayuran, buah-buahan dan barang lainnya terpaksa antre hingga 15 kilometer dari pelabuhan hingga ke Km 90 atau pintu tol Cilegon Timur di Jalan Tol Jakarta-Merak. Aparat kepolisian, perhubungan dan aparat instansi terkait lainnya mulai dari daerah hingga pusat begitu sibuk mencoba mengatasi persoalan tersebut.

Ternyata persoalan sepele. Sebagian besar kapal roro yang berkapasitas angkut besar memasuki perawatan atau doking di Surabaya, Jawa Timur. Perawatan kapal roro yang bisa mengangkut kendaraan di atas 200 unit itu memang sudah dijadwalkan, sekaligus sebagai persiapan menghadapi musim mudik dan balik yang sudah rutin terjadi setiap tahun. Sedangkan kapal roro yang melayani penyeberangan tersebut berkapasitas relatif kecil, 20-90 unit kendaraan.

Padahal menjelang bulan puasa, arus barang dari Jawa ke Sumatera atau sebalik meningkat drastis. Truk pun terpaksa mengantre 1-2 hari agar bisa diseberangkan. Akibatnya arus barang pun tersendat. Di sejumlah pasar di Lampung, Jambi, Padang hingga Medan terjadi kelangkaan barang karena pasokan dari Jawa tertahan di Merak.

Dan aparat pun sibuk. Menteri Perhubungan RI, Jusman Syafii Jamal beberapa kali berkunjung mendadak ke Merak dan Bakauhuni. Petinggi kepolisian pun melakukan hal yang sama. Dan tidak mau ketinggalan, Gubernur Banten, Walikkota Cilegon berdatangan ke lokasi. Aparat pelabuhan pun sibuk menerima dan menjamu tamu-tamu agung tersebut.

Sedangkan TNI AL pun memperbantukan 4 kapal perang untuk ikut mengakut. Padahal kapal ini berkapasitas 9-15 kendaraan, sangat kecil untuk mengatasi antrean truk. Biaya operasional kapal perang ini tentu menjadi beban yang tidak sedikit bagi pengelola pelabuhan. Yang lucunya, Pelabuhan Ciwandan pun digunakan. Padahal hanya satu dermaga yang bisa dipakai. Dan, soal antrean itu bisa teratasi setelah kapal roro berkapasitas besar pun dioperasikan kembali.

Aku jadi teringat catatan yang pernah kubuat. Pada tahun 1970-an, Selat Sunda bukan merupakan pelabuhan penyeberangan. Dermaga hanya satu dan dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang waktu itu masih berstatus perusahaan jawatan (Perjan). Kapalnya bertujuan ke Panjang atau Srengseng. Baru pada tahun 1980-an, pemerintah membangun Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauhuni. Pengelolanya ditunjuk PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) yang merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN). Sejak saat itu, kapal ke Srengseng atau Panjang berhenti beroperasi, diganti penyeberangan ke Bakauhuni yang ditempuh dengan waktu 1 jam lebih perjalanan.

Penumpukan penumpang dan kendaraan merupakan peristiwa yang selalu terulang setiap bulan dan bertambah parah saat bulan puasa dan Lebaran. Penyebabnya, pelabuhan ini hanya memiliki dua dermaga dan dilayani 10 kapal roro. Kini Pelabuhan Penyberangan Merak-Bakauhuni sudah jauh lebih baik. Ada 4 dermaga, dilayani 23 kapal roro dan 20 kapal cepat.

Peristiwa penumpukan penumpang karena tidak terangkut sangat jarang terjadi, kecuali dalam kondisi cuaca yang parah yang menyebabkan ketinggian ombak lebih 1,5-2 meter. Yang sering muncul adalah persoalan penumpukan truk yang mengangkut barang ke Sumatera atau sebaliknya. Peningkatan jumlah truk memiliki korelasi dengan meningkatkan perekonomian di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi hanya masalah bagaimana memenej penyeberangan truk.

Situs Kerajaan Banten Lama Yang Membingungkan

2007-10-16T07:31:00.000-07:00

SEDERHANA sekali pertanyaan anakku ketika kubawa ke reruntuhan keraton di Desa Banten, 10 kilometer sebelah utara Kota Serang, Provinsi Banten, Selasa (16/10-2007). Pertanyaan itu adalah siapakah yang punya keraton ini sekarang? Aku terdiam sejenak, tak langsung menjawab pertanyaan sederhana yang memerlukan jawaban yang rumit.

Anakku, Abdul Hadi yang baru belajar di kelas 3 SDN 21 di Bhayangkara dan Abdurrahman berumur 4 tahun sengaja kubawa ke lokasi reruntuhan keraton Kerajaan Banten yang berjaya abad ke-16. Dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek, aku dan anakku menelusuri reruntuhan itu saat suasana masih diwarnai Hari Raya Idul Fitri 1428 H. Lokasi itu penuh sesak orang dari berbagai daerah untuk berziarah ke makam para raja, terutama Panembahan Maulana Hasanudin yang berada dalam kawasan Masjid Agung Banten.

Kumulai penjelasanku ketika bertemu dengan makam-makam raja di luar kawasan reruntuhan seperti Maulana Yusuf yang juga banyak diziarahi. Anakku langsung kebingungan ketika kusebutkan bahwa makam Maulana Yusuf juga ada di Afrika Selatan. Maulana Yusuf dibuang oleh Belanda ke Afrika Selatan. Di sana, dia mengajarkan Islam dan dikenal sebagai syekh. Bahkan dia dianggap salah satu wali. Hingga sekarang, orang-orang yang mengaku keturunan Syekh Maulana Yusuf sering datang ke Banten untuk berziarah ke tanah leluhurnya.

Aku benar-benar terjebak dan tak bisa memberikan penjelasan yang rasional ketika berkisah soal Pangeran Sabrang Lor yang makamnya berada di hamparan tambak, dekat Pelabuhan Karanghantu. Menurut kisah yang beredar, Pangeran Sabrang Lor tewas ketika berperang di lautan. Dengan lugunya anaknya bertanya, jenazahnya dibawa ke Banten dan dimakamkan di sini? Dengan terpaksa, aku menganggukan kepala.

Di reruntuhan Keraton Kaibon dan Surosowan, aku hanya bisa mengatakan, Keraton Kaibon dibangun untuk dipersembahkan kepada ibunda Maulana Hasanudin yang tercinta. Sedangkan Keraton Surosowan didirikan sebagai tempat panembahan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air, kerajaan membangun sebuah tempat penampungan air yang besar, sekarang tempat itu diberi nama Tasik Kardi. Air di sana dikirim melalui kanal-kanal buatan, dipompa dengan teknologi yang sederhana yang mengandalkan gaya gravitasi bumi. Kuperlihatkan bak-bak penampungan yang dibuat dari bata merah dan karang yang berada di sebelah selatan reruntuhan Keraton Surosowan.

Lagi-lagi aku kebingungan untuk memberikan penjelasan dengan bahasa sesederhana mungkin dan logika yang mudah diterima ketika anakku menanyakan soal papan yang terpampang. Papan itu berisi “Tanah Ini Milik Masyarakat”.

Kupandangi papan itu seraya berpikir apakah aku harus menceritakan yang sebenarnya, bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyerobotan dan pelanggaran berat yang dilakukan sekelompok masyarakat di Desa Banten terhadap aset-aset milik negara. Akankah kuceritakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli / dibebaskan pemerintah pusat pada tahun 1970-an. Pemerintah pusat juga memberi tanah penggantinya. Bahwa masyarakat memperkarakan ke pengadilan 10 tahun kemudian. Keputusan pengadilan justru memenangkan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Purbakala. Dalam suasana reformasi dan Otonomi Daerah (Otda), kelompok itu kembali mengklaim kepemilikannya.

“Jadi keraton ini punya siapa?” tanyanya.
“Punya pemerintah,” ujarku.
“Kok ada itunya, tanah milik masyarakat. Berani sekali orang yang pasang itu. Apa pemerintah enggak marah? Kok didiamkan saja, kok polisi diam aja,” kata Abdul Hadi, anakku dengan wajah yang polos.
“Iya, mereka pada berani ya,” kataku dengan mengembangkan senyum getir.

Kuurungkan niat bercerita soal kejanggalan yang selama ini terjadi di situs purbakala Banten Lama. Bahwa menurut undang dan peraturan, situs ini milik pemerintah. Sebab tak ada ahli waris yang sah dari bekas-bekas kerajaan, termasuk sawah seluas 500 hektare yang membentang keraton ke Tasik Kardi. Selain itu, pemerintah pusat juga telah menghabiskan ratusan miliar rupiah untuk menggali reruntuhan ini dan dimunculkan kembali ke permukaan bumi. Khusus pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Banten dan Pemkab Serang telah mengeluarkan dana Rp 14 miliar lebih untuk penataan situs Banten Lama untuk dijadikan obyek wisata ziarah. Siapakah yang menikmati keuntungan dari semua itu? Ternyata bukan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan para sultan. Hingga sekarang tak ada pajak pusat dan retribusi atau pajak daerah yang masuk ke kas negara. Lalu untuk apa? Dan milik siapa situs ini?

Soal ketuurunan sultan, benarkah silsilah yang disebarkan kelompok ini, termasuk orang yang mengaku sebagai Sultan Muda? Bukankah ketika Gubernur Jenderal, Daendels berserta pasukannya menghancur leburkan kota, para petinggi kerajaan ditangkap dan dibuang ke tempat-tempat pengasingan. Ada raja yang dibuang ke Surabaya (Sultan Rafiudin), dibuang ke Afrika Selatan, Digul dan berbagai daerah lainnya. Lalu siapakah yang tersisa dari orang-orang di sana? Yang pasti bukan para bangsawan. Karena kalau mereka bangsawan, mereka akan ditangkap dan dibuang. Adakah mereka para jongos (maaf kasar) atau orang yang tak punya pangkat di lingkungan kerajaan? Mengapa sekarang ini mengaku sebagai pewaris yang sah dari keraton ini? Saat pusat kota dipindahkan dari Banten ke Serang, maka Kota Banten terkubur secara perlahan-lahan, hingga punya warga hanya ratusan keluarga.

Dan, situs itu tetap terkubur jika tak ada orang-orang (tak mengaku keturunan sultan) berjuang keras untuk melakukan penggalian dengan biaya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Purbakala. Mereka adalah Uka Tjandrasasmita, Hasan Muarif Ambary, Halwany Michrob dan sederetan nama arkeolog yang mengupas tanah di reruntuhan itu setiap satu centimeternya. Ratusan arkeolog dan nama-nama tokoh yang disebutkan tadi yang langsung maupun tidak langsung memunculkan reruntuhan tersebut ke permukaan dan bisa dinikmati masyarakat secara luas.

Suatu HariDi Alun-alun Kota Serang

2007-10-01T01:31:00.000-07:00

RATUSAN anak-anak begitu bergembira mengendarai mainan mobil-mobilan atau sepeda motor, berputar-putar menyusuri tepian atau tengah Alun-alun Kota Serang sebelah barat yang berlantai conblock warna cokelat muda. Orang tua yang mendampinginya terkadang tertawa melihat tingkah anak-anak yang belagak seperti mengendarai kendaraan di jalur balapan. Bertapa cerianya mereka. Berteriak. Menangis ketakutan. Merengek-rengek minta jajan dan berbagai ekspresi wajah anak-anak tersebut.

Di bagian lain, sekelompok remaja bergerombol di atas lantai bangunan yang mirip pendopo era kolonial di dekat Jalan Brigjen KH Samun, dekat Kantor Gubernuran Banten. Mereka bergoyang-goyang menarikan breakdance, sebuah tarian yang sempat masyhur di era tahun 80-an. Tarian ini dilarang oleh pemerintah yang saat itu dikuasai rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto, sebuah rezim yang sangat sentralistik dan “maunya mengatur” seluruh elemen kehidupan rakyatnya. Larangan tarian itu dengan alasan tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia sebagai budaya timur dan banyaknya korban yang tewas, patah tulang dan sebagainya.

Tapi sore itu di pertengahan bulan September 2007, kelompok remaja yang tengah berlatih breakdance itu tampak tak ada yang melarang. Harap diingat, Soeharto sudah lengser dan Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Jusuf Kalla.

Breakdance diterjermahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai tari patah. Tarian ini berasal dari orang-orang kulit hitam (negro) di Amerika. Tariannya memang lucu; gerakan terlihat patah-patah, berputar-putar dengan kaki dan kepala di atas dan bertumpu di punggung. Dalam saat lain, kaki bergerak melingkar dan seluruh tubuh bertumpu pada dua tangan mirip gerakan menyapu dalam salah satu jurus silat. Dan gerakan yang dinilai paling berbahaya adalah berputar dalam posisi terbalik, kaki di atas dan berdiri di atas kepala. Seluruh berat badan menekan pada kepala dan mengandalkan kekuatan tulang leher. Jika tidak ahli, leher bisa patah akibat putaran yang keras dan tekanan berat tubuh yang tak seimbang.

Tak jauh dari kelompok breakdance, terlihat sekelompok remaja lain yang asyik bermain skateboard (papan luncur). Meluncur dengan papan roda di atas lantai keramik warna cokelat tua. Papan luncur itu memiliki 4 roda terdiri dari dua di depan dan dua di belakang. Ada papan luncur yang diberi warna-warni atau hanya satu warna. Permainan ini dijalankan dengan cara satu kaki menginjak papan luncur dan kaki lainnya mendorong ke lantai, sehingga papan tersebut meluncur dengan kekuatan yang dikehendaki. Jika sudah meluncur, kedua kaki pemain dinaikan ke papan. Selanjutnya, daya luncur dan arah papan dikendalikan dengan gaya berat bagian belakang dan depan papan tersebut. Dengan gaya yang menawan, papan luncur tersebut bisa melompat melewati ringangan (pagar kecil) atau gerakan yang lainnya.

Penampilan pemain skateboard dan breakdance memiliki kesamaan. Pemain mengenakan celana jeans yang pada bagian pantatnya tampak longgar atau mengenakan celana pendek yang batasnya hingga sedikit melebihi lutut. Saking longgarnya, belahan pantat pun tampak terlihat. Mereka pun mengenakan helm sebagai pengaman kepala. Aksesoris yang dikenakan mulai dari rantai mengkilap di celana, anting-anting atau tindikan berderet-deret di telinga atau di bagian hidung. Semua penampilan itu sudah pasti meniru gaya negro yang sering ditayangkan di televisi.

Di sebelah selatan Alun-Alun Barat Kota Serang terdapat kelompok lain yang tengah berlatih karate dari Gabdika (Gabungan Bela Diri Karate-Do) Indonesia Cabang Banten yang bealiran Shitoryu. Para kohai (kakak perguruan) tampak bersemangat melatih adik-adiknya yang masih berumur di bawah 15 tahun, mengenakan baju khas karate dan bersabuk warna putih dan kuning. Kohai itu mengenakan sabuk cokelat dan hitam (dan I). Teriakannya keras. “Iiits …. Jie …. Tsie”. Dengan serempak, anak-anak itu gerakan memukul, menangkis, menendang dan berputar.

Teriakan para kohai shitoryu itu berbaur dengan teriakan kelompok calon Satuan Pengaman (Satpam) yang juga tengah melakukan baris berbaris yang lokasinya tak jauh dari kelompok tersebut. Mengenakan seragam kaos biru muda dan celana khas biru tua, mereka bersemangat mengikuti komando pemimpin regu. “Satu ….. dua …. Tiga …. Tu …. Wa … ga” dan seterusnya.

Dari semua aktivitas warga di Alun-alun Barat Kota Serang tentu saja yang tersenyum karena mendapatkan keuntungan adalah para pedagang dan penjaja jasa mainan. Mereka bergerombol di sebelah barat alun-alun untuk para pedagang. Mereka menjual minuman, panganan kecil mulai dari kacang, chiki, bakso, ciomay, batagor dan sebagainya. Sedangkan penjaja jasa mainan bergerombol di tengah lapangan sambil menawarkan jasanya pada orang tua yang tampak membawa anak-anak. Tarif naik mainan itu bervariasi Rp 2.000-Rp 3.000 per jam.

***

ALUN-ALUN Kota Serang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama di Alun-alun Timur. Bagian kedua di Alun-alun Barat. Kedua bagian ini dipisahkan sebuah tugu dan patung perjuangan rakyat Serang menjelang Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Tugu peringatan itu memiliki akses jalan ke utara dan selatan. Fungsi kedua bagian ini juga berbeda. Alun-alun Barat lebih banyak digunakan untuk upacara atau kegiatan pemerintahan, terutama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Sedangkan Alun-alun Timur lebih banyak digunakan aktivitas olah raga.

Suka atau tidak, warga Banten harus mengakui bahwa Kota Serang sebenarnya dibangun oleh Belanda, setelah meluluhlantakan Kota Banten Lama yang berjarak 10 kilometer sebelah utara dari Kota Serang. Peristiwa penghancuran Kota Banten Lama (Surosowan dan sekitarnya) terjadi pada tahun 1832 oleh pasukan Gubernur Jenderal, Daendels. Daerah ini semula berupa sawah. Dalam bahasa Jawa khas Banten, sawah berarti serang. Karena itu, nama kota ini menjadi Kota Serang.

Dan, design Kota Serang tak berbeda jauh dengan kota-kota yang berada di Pulau Jawa. Alun-alun disediakan sebagai pusat perhelatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Di sebelah timur terdapat Kantor Karesidenan sebagai wakil dari Gubernur Jenderal. Sedangkan di seputar alun-alun terdapat fasilitas seperti perkantoran dan rumah ibadah.

Bukti kuat bahwa Kota Serang dirancang dan dibangun Belanda adalah berdirinya gereja protestan di sebelah utara alun-alun. Sebab Belanda merupakan penganut protestan yang kuat. Karena itu ditempatkanlah geraja protestan di sana. Sedangkan gereja katolik justru ditempatkan di bagian dalam jalan utama, dekat tangsi militer yang kini menjadi Markas Korem Maulana Yusuf Banten. Untuk menganut Agama Islam, masjid dibuat agak jauh dari alun-alun yang sekarang berhadapan dengan Gereja Katolik Kristus Radja. Masjid itu sekarang bernama At-Tsauroh Serang.

Konon, Kota Serang dirancang seorang arsitek Belanda yang juga merancang Kota Malang, Jawa Timur dengan konsep Garden City (Kota Kebun) dengan blok-blok yang melingkari alun-alun. Pengelola Kota Malang dari zaman ke zaman berhasil mempertahankan dan mengembangkan konsep tersebut, sehingga menjadi hunian yang nyaman dan memiliki begitu banyak ruang terbuka untuk kegiatan warganya.

Sebaliknya, Kota Serang tak memiliki konsep yang jelas dan menyeluruh, mengakibatkan perkembangan kota semakin tidak terkendali menimbulkan kesan semrawut. Ruang terbuka, fasilitas umum dan sosial hancur karena tak diperhatikan secara serius. Pertumbuhan kota menjadi linear mengikuti jalan-jalan utama, tanpa ada terobosan dari pengelola kota untuk membangun jalan-jalan utama lain yang lebih representatif dan layak untuk sebuah kota. Bahkan sistem drainase yang dibangun Belanda dengan saluran air di bawah tanah berkapasitas besar, kini hancur dan tak diketahui lagi nasib. Kota ini hanya mengandalkan sistem pembuangan air yang boleh dibilang sebagai saluran cacing, tanpa ada pembangunan drainase yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan kota yang tidak terencana dan tanpa pengawasan yang efektif menyebabkan mulai munculnya slum areas (daerah kumuh) seperti di sepanjang aliran Sungai Cibanten dan wilayah-wilayah kota yang sejak awal dihuni manusia. Tak terhindarkan, kamecetan arus dan kesemrawutan arus lalu lintas merupakan konsekwensi dari perencanaan pembangunan kota yang tak jelas tersebut. Dan, puluhan area terbuka pun hilang, diganti dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang bersifat artifisial. Akibatnya, warga kota dipaksa untuk menjadi konsumtif karena tak disuguhkan alternatif lain untuk melakukan aktivitas sosialnya.

Rasanya tak boleh terlalu pesimis dengan centang perenangnya wajah Kota Serang. Seberkas harapan untuk memperbaikinya muncul manakala DPR RI dan pemerintah pusat mensahkan Undang-undang Pembentukan Kota Serang dengan wilayah administratifnya terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Serang Kota, Kasemen, Taktakan, Cipocok Jaya, Curug dan Walantaka. Dengan 6 kecamatan ini, pengelola kota akan lebih mudah mengendalikan dan mengawasi pembangunan kotanya. Yang diperlukan adalah kesungguhan untuk membuat sejahtera dan nyaman warganya.

2007-07-15T22:27:00.000-07:00

Blog ini berisikan keluarga dari seorang manusia bernama Iman Nur Rosyadi. Terlahir di Kota Serang, tanggal 29 November 1964 dari seorang ayah bernama Adang Effendi dan seorang ibu Rt Ude Djohariah. Adang Effendi merupakan seorang ayah dengan tipikal seorang pamong yang mengabdikan sebagai guru di Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN) Serang. Kemudian sekolah ini dibubarkan oleh pemerintah.

Iman Nur Rosyadi terlahir di sebuah asrama siswa/siswi SPGN Serang dan diberi nama Nur Rosyadi Rahman. Dalam perjalanan hidupnya, ternyata nama itu tidak dipakai. Kakek dan neneknya dan keluarganya lebih sering memanggil Iman, maka tertulis di di ijazah TK hingga pendidikan terakhirnya dengan nama Iman Nur Rosyadi.

Seusai sekolah di SMAN Negeri I Serang, Iman langsung berkerja di harian ternama di Indonesia, yaitu Kompas pada tahun 1983, setelah melalui tes yang begitu ketat dari berbagai daerah se-Indonesia. Karirnya sebagai wartawan dimulai selama hampir 17 tahun. Lelaki ini secara resmi mengundurkan diri pada 1 Agustus 1999, kemudian berupaya mendirikan berbagai tabloid dan koran lokal seperti Warta Bekasi, Koridor Bangsa, Barometer dan seterusnya. Namun nasibnya belum beruntung, sehingga semua yang dirintisnya bangkrut akibat berbagai persoalan.

Sempat berdagang minyak wangi di Kota Bekasi, akhirnya Iman Nur Rosyadi bergabung dengan Harian Umum Sore Sinar Harapan yang bangkit dari "kuburnnya" setelah diberangus rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Pada tahun 2001, dia kembali kota kelahiran, Kota Serang dengan menyandang reporter HU Sore Sinar Harapan. Di Kota Serang ini, Iman Nur Rosyadi bersama Agus Setiawan SH (Pengacara), Agus Faisal Karim (reporter SCTV) dan Ucu Nur Arif Jauhar (webmaster) membangun sebuah website berita khusus berita lokal bantenlink. Kemudian dengan alasan yang tak bisa dikemukakan, dia mengundurkan diri dan membangun website baru bernama www.suarabanten.com, bersama Dr Ali Fadillah, Yandi, Kuswata dan Kiki.

Blog ini dipersembahkan buat buat keluarga dan anak-anak saya. Dan, blog ini memang dijadikan "jembatan" komunikasi antara anak, istri dan saudara-saudara yang "terpisah" di berbagai tempat.
Wasalam

Iman Nur Rosyadi